CemerlangMedia.Com — Di tengah himpitan hidup yang tak kunjung reda, masyarakat justru makin terjepit dengan adanya kenaikan harga beras yang selangit. Wajar saja, sebab kenaikan ini tidak diimbangi dengan bertambahnya pendapatan (gaji).
Gelombang kenaikan harga beras di masyarakat pada pekan kedua Oktober 2023 ini terus menanjak dan belum ada tanda-tanda penurunan harga. Padahal pemerintah sudah menggencarkan operasi pasar agar tak terjadi penimbunan beras. Selain itu, pemerintah mengupayakan bantuan beras untuk rakyat kurang mampu (9-10-2023).
Sungguh ironi, di negeri gemah ripah loh jinawi, justru beras mengalami kenaikan harga. Apa lagi kenaikan ini terjadi di hampir seluruh wilayah negeri. Ada dugaan kalau kenaikan harga beras disebabkan oleh faktor gagal panen akibat cuaca buruk. Seharusnya pemerintah evaluasi diri, meski bisa saja cuaca buruk jadi faktor pencetus, tetapi bukan penyebab utama.
Jalan pintas diambil pemerintah dengan mengimpor beras untuk memenuhi stok beras dalam negeri. Ini cara mudah yang seolah menjadi solusi, tetapi justru sangat merugikan rakyat sendiri. Kebijakan impor beras justru membuka peluang terjadinya penimbunan beras yang dilakukan oleh para mafia. Sungguh wajar terjadi di sistem kapitalisme yang senantiasa mengutamakan keuntungan pribadi dan golongannya, tak peduli penderitaan rakyat.
Kebijakan impor beras akan membuat pemerintah sibuk menstabilkan harga pasar, menghitung untung rugi sehingga lupa mengurus kebutuhan rakyat. Seharusnya pemerintah bersikap tegas kepada para pelaku mafia yang sangat merugikan rakyat. Ibaratnya, rakyat mati di lumbung padi. Padahal persediaan beras di pasar banyak, tetapi tak ada daya beli karena tak terjangkau. Sementara beras adalah kebutuhan pokok yang setiap hari dikonsumsi. Orang miskin pun berhak makan beras dan tidak ada diskriminasi dengan makanan pengganti hanya karena beras mahal.
Tanggung jawab pemerintah adalah mengurusi kebutuhan rakyat, baik kaya maupun miskin. Salah satunya menjamin kebutuhan pokok, yaitu pemenuhan bahan makanan termasuk beras. Kebutuhan pokok tersebut seharusnya tersedia dalam jumlah cukup sehingga rakyat bisa mencari dengan mudah dan harga murah bahkan gratis. Ketika tanggung jawab itu tidak ditunaikan, jangan salahkan rakyat jika mengadu pada Tuhannya untuk mohon diberi keadilan.
Jika mau berpikir mendalam, seharusnya pemerintah bisa memberdayakan para petani untuk menggarap lahan pertanian yang sangat luas. Pemerintah bisa menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai termasuk bibit unggul dan pupuk dengan harga terjangkau. Bahkan seharusnya para petani diberikan pelatihan oleh ahli pertanian yang kompeten dalam bidangnya. Harapannya, hasil panen melimpah ruah, bisa mencukupi kebutuhan bahan pangan seluruh rakyat. Dengan begitu, harga beras terkendali tanpa harus impor dari negara asing.
Lilik Yani
Surabaya, Jawa Timur [CM/NA]