Oleh: Neni Nurlaelasari
Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com
Sistem Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam Islam, negara berkewajiban menyediakan pendidikan yang berkualitas, memadai, merata, dan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat.
CemerlangMedia.Com — Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap anak. Pendidikan yang layak akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sayangnya, tidak semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jumlah sekolah negeri yang tidak sebanding dengan banyaknya siswa membuat sebagian besar anak-anak terpaksa memilih sekolah swasta. Namun, tidak sedikit para orang tua yang kesulitan dalam membayar biaya pendidikan di sekolah swasta. Mirisnya, tunggakan biaya pendidikan bisa membuat hak siswa terabaikan.
Beredar luas video seorang siswa yang dihukum duduk di lantai lantaran menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan. Kejadian tersebut terjadi di SD Swasta Abdi Sukma, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Pemeriksaan pun dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan kepada wali kelas siswa tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Yayasan SD Swasta Abdi Sukma Ahmad Parlindungan menyesalkan tindakan wali kelas tersebut. Ahmad pun menegaskan, sekolah tersebut dibangun untuk membantu masyarakat kurang mampu sehingga biaya sekolah hanya dipungut selama enam bulan, yaitu periode Juli hingga Desember, sedangkan periode Januari hingga Juni digratiskan (Beritasatu.com, 11-01-2025).
Pendidikan ala Kapitalisme
Kejadian di atas merupakan secuil permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Ini terjadi akibat sekolah negeri tidak merata di beberapa daerah sehingga sekolah swasta menjadi pilihan terakhir bagi siswa yang kurang mampu. Faktor penyebab sekolah negeri yang tidak merata hingga terjadinya ketimpangan fasilitas pendidikan, yaitu minimnya anggaran pendidikan, minimnya peran negara, hingga kapitalisasi di bidang pendidikan.
Minimnya anggaran pendidikan membuat jumlah sekolah yang tersedia tidak mampu menampung semua siswa. Selain itu, penerapan aturan seperti sistem zonasi sekolah membuat siswa yang rumahnya jauh dari sekolah tidak bisa mengakses sarana pendidikan yang disediakan negara. Akibatnya, tidak sedikit siswa dari keluarga yang kurang mampu terpaksa mengambil sekolah swasta demi mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, tidak heran jika kesulitan ekonomi orang tua siswa di sekolah swasta bisa mengakibatkan tunggakan biaya pendidikan.
Sementara itu, minimnya peran negara bisa terlihat dari jumlah sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Ini terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme yang membiarkan sumber daya alam dikelola oleh swasta maupun asing. Akibatnya, negara tidak memiliki cukup dana untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat.
Selain itu, negara dalam sistem kapitalisme memandang bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab individu sehingga negara hanya berperan sebagai fasilitator semata. Mirisnya, masih banyak sekolah negeri di beberapa daerah, terutama di daerah pelosok yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti tidak tersedianya perpustakaan, laboratorium, hingga bangunan yang mulai rusak.
Di sisi lain, kapitalisasi di bidang pendidikan membuat negara membiarkan berdirinya banyak sekolah swasta. Akibatnya, sekolah swasta berlomba memberikan fasilitas pendidikan yang berkualitas untuk menarik perhatian para orang tua siswa. Berbagai fasilitas yang diberikan sekolah swasta tentu berorientasi kepada keuntungan materi. Alhasil, kemampuan orang tua dalam membayar biaya pendidikan menjadi tolok ukur siswa dalam mendapatkan pendidikan. Ibarat sebuah pepatah, “ada uang, ada barang”, seperti itulah kapitalisasi di bidang pendidikan.
Mirisnya, dalam sistem kapitalisme masih banyak para guru honorer yang mendapat upah tidak layak. Akibatnya, para guru honorer terpaksa mencari penghasilan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga guru tidak sepenuhnya fokus dalam mendidik para siswa. Kesulitan ekonomi guru pun bisa mengakibatkan ketidakstabilan emosi sehingga tanpa sadar bisa menghukum siswa hanya karena persoalan sepele seperti kasus di atas. Inilah potret buram pendidikan dalam sistem kapitalisme.
Pendidikan dalam Sistem Islam
Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam Islam, negara berkewajiban menyediakan pendidikan yang berkualitas, memadai, merata, dan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat.
Negara dengan sistem Islam akan menggelontorkan dana yang cukup untuk menyediakan sarana pendidikan hingga memberikan upah tinggi bagi para guru, seperti masa Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan upah guru sebanyak 15 dinar atau setara 60 jutaan. Jaminan kesejahteraan yang diberikan negara kepada para guru akan membuat guru fokus dalam mendidik para siswa.
Negara dengan sistem Islam tidak akan mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dalam Islam haram dikuasai swasta maupun asing sehingga negara memiliki kuasa penuh dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki.
Selain itu, negara masih memiliki sumber dana lainnya, seperti zakat, jizyah, ganimah, fa’i, kharaj, dan sebagainya. Banyaknya sumber kas negara dalam Islam akan mampu menyejahterakan, termasuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan gratis bagi rakyat. Inilah bentuk tanggung jawab negara dalam melayani rakyatnya, sebagaimana hadis Rasulullah saw.,
“Imam/ khalifah itu laksana penggembala dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaanya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Dengan demikian, sudah selayaknya kita membuang sistem kapitalisme, kemudian beralih menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (kafah) agar jaminan pendidikan yang berkualitas bisa dinikmati oleh seluruh rakyat dan permasalahan di dunia pendidikan bisa diatasi secara tuntas. Wallahualam bissawab. [CM/NA]
Views: 57
