Oleh: Nur Rahmawati, S.H.
Chief Editor Cemerlang Media
CemerlangMedia.Com, EDITORIAL — Gema penggeledahan serta penyisiran ruang-ruang santri Hamalatul Qur’an di sejumlah daerah belakangan ini jujur saja menyisakan kegelisahan tersendiri. Alih-alih menghadirkan rasa aman, aksi aparat dan pejabat lokal yang merambah area privat para penuntut ilmu justru berkesan berlebihan. Dalih klasik soal penertiban berkas atau penyisiran paham radikal terasa picik ketika dipraktikkan secara demonstratif di hadapan publik. Langkah represif semacam ini bukan sekadar mencederai logika keadilan warga, melainkan juga menelanjangi betapa tumpulnya kacamata pemangku kebijakan saat memandang lembaga pendidikan keagamaan.
Peristiwa ini seolah mengonfirmasi adanya pergeseran cara pandang yang kian mengkhawatirkan dari negara terhadap para pemikul Al-Qur’an. Lembaga tempat menempa dan menghafal ayat suci yang harusnya dilindungi serta disokong, mendadak ditempatkan sebagai panggung kecurigaan aparat keamanan. Stigma sterilisasi yang terus ditiupkan di ruang publik sejatinya tidak lebih dari potret keputusasaan dalam mengelola keamanan nasional. Kelemahan deteksi dini di tingkat awal, coba ditutupi lewat aksi seremonial yang menyasar komunitas tertentu, seperti santri dan institusi pendidikan Islam. Begitu bilik-bilik hafalan diperlakukan bak sarang kejahatan, saat itulah negara sebenarnya sedang mempertontonkan kegagalan memetakan akar persoalan yang mendasar.
Ironi ini makin getir kala menilik dinamika politik dan sekularisasi yang kian kental. Di satu sisi, para Hamalatul Qur’an gampang sekali ditarik-tarik menjadi komoditas pencitraan saat musim panggung politik atau helatan musabaqah resmi demi mendulang suara. Namun, situasi mendadak berbalik 180 derajat begitu para santri mulai kritis membaca keadaan sosial dan menyuarakan kebenaran. Keberadaan mereka seketika dicap berbahaya bagi status quo. Paradoks ini membuktikan bahwa dalam tatanan hari ini, Al-Qur’an hanya direduksi sebatas lantunan suara merdu pemanis panggung seremonial tanpa pernah diizinkan hadir meluruskan atau mengoreksi ketimpangan tata kelola bernegara.
Rendahnya apresiasi terhadap nilai spiritualitas dalam berbangsa makin benderang terlihat dari kasus ini. Oase moral yang mestinya dirawat sebagai sumber keberkahan negeri justru dicurigai sebagai ancaman laten. Penguasa seakan lupa, fondasi kebangsaan ini bisa berdiri kokoh, salah satunya karena cucuran keringat para ulama dan santri yang setia menjaga kitab suci dari zaman ke zaman. Mengerdilkan peran para pembawa Al-Qur’an berbekal paranoia keamanan yang dangkal jelas tindakan ceroboh yang lambat laun bakal meretakkan jalinan kepercayaan antara warga dan penyelenggara negara.
Dalam timbangan ajaran Islam, posisi Hamalatul Qur’an berada di tingkatan yang sangat mulia. Mereka bukan kelompok yang patut diawasi dengan rasa curiga apalagi diintimidasi, melainkan benteng moral sekaligus pilar utama pembawa peradaban. Rasulullah saw. menegaskan posisi terhormat ini dalam sabdanya,
“Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia.” Para sahabat bertanya, “Siapakah mereka, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Para ahli Al-Qur’an. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).
Kedudukan mulia dalam hadis tersebut menuntut penguasa yang adil untuk memosisikan diri sebagai ra’in (pengurus yang melayani) sekaligus junnah (perisai pelindung) bagi para penuntut ilmu, bukan justru menjadi pihak yang menebar rasa was-was di tengah masyarakat. Hal ini akan mustahil terwujud jika bukan sistem Islam yang diterapkan untuk mengatur tatanan kehidupan, baik individu, masyakat, dan terlebih negara.
Sejarah panjang keterlibatan pesantren dalam mengawal kedaulatan republik ini harusnya menjadi bahan perenungan bersama. Perintis kemerdekaan di negeri ini tidak sedikit yang lahir dari gubuk-gubuk pesantren Al-Qur’an. Memelihara prasangka berlebihan terhadap santri dan pengasuh pesantren hanya akan memperlebar jurang pemisah antara pemerintah dan akar rumput. Apabila pola-pola represif ini terus dibiarkan tanpa ada koreksi total, fondasi saling percaya antara publik dan negara bakal makin rapuh.
Penggeledahan yang spekulatif dan tidak berdasar ini mesti segera dihentikan. Aparat penegak hukum beserta jajaran pemerintah wajib mengembalikan fungsi aslinya sebagai pelayan masyarakat, bukan instrumen yang menakut-nakuti warga sendiri. Mengembalikan marwah tempat-tempat pengkajian Al-Qur’an serta menjamin ruang belajar yang bebas dari bayang-bayang ketakutan adalah syarat mutlak demi merawat kedamaian bangsa. Lebih penting lagi, menjadikan Islam sebagai ideologi negara untuk mengatur kehidupan merupakan pilihan yang tepat. Jangan sampai langkah-langkah tidak bijaksana ini makin menjauhkan negeri dari keberkahan Ilahi.
Redaksi
Kokoh dalam Literasi, Cemerlang Menyajikan Peristiwa Terkini [CM/Na]
Views: 3
