Ketakwaan kepada Allah dijunjung tinggi oleh negara dan rakyat. Ketika terjadi musibah karhutla, maka menyelamatkan manusia adalah yang paling penting. Penduduk akan direlokasi ke tempat yang aman. Pemadaman dilakukan dengan segenap kemampuan negara, termasuk menggunakan alat canggih dan komponen pendukung lain yang mampu menyegerakan pemadaman.
CemerlangMedia.Com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sepanjang akhir tahun 2026 mendapat perhatian banyak pihak. Bagaimana tidak, korban dari pihak masyarakat, baik yang meninggal ataupun mengalami sakit parah sangat banyak dan terus bertambah setiap harinya. Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kaltim Cahyo Kristanto pada Rabu, 11 November 2026, mengatakan bahwa kebakaran hutan masih terus berlangsung meski hujan mulai turun.
Kebakaran ini mengakibatnya indeks kualitas udara sejumlah wilayah, seperti Sumatra dan Kalimantan dilaporkan pada fase “tidak sehat hingga sangat tidak sehat” yang berdampak pada kesehatan warga secara serius (10-11-2026). Kondisi tersebut bagi kelompok rentan yang punya penyakit bawaan, seperti asma menjadi sangat berbahaya. Kasus-kasus warga kehilangan nyawa diduga akibat asap pun terus bermunculan.
Bencana besar yang berulang kali terjadi ini rupanya dianggap angin lalu oleh pemerintah. Alih-alih berusaha keras menuntaskan permasalahan karhutla, pemerintah justru disibukkan dengan pembentukan kabinet gemuk dan lainnya, padahal rakyatnya sesak napas dan butuh pertolongan segera.
Fasilitas kesehatan memang telah disediakan, tetapi itu bukanlah penyelesaian paripurna. Penduduk dalam bahaya dan ruang hidup mereka terancam. Ibarat pemerintah adalah orang tua dan penduduk adalah anak-anaknya, apakah ada orang tua yang tega membiarkan anak-anaknya sekarat karena sesak napas?
Pemerintah menyikapi persoalan ini dengan setengah hati dan seolah tidak mendengar jeritan rakyat. Pasalnya, hingga kini karhutla belum dinyatakan sebagai bencana nasional (10-11-2026). Jika pemerintah terus seperti ini, sungguh telah hilang fungsi negara yang berjanji melindungi rakyatnya.
Islam telah mengatur bahwa hutan adalah milik umum (rakyat) yang dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan ke rakyat, sebagaimana hadis Rasulullah saw.,
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah).
Islam tidak memperbolehkan individu atau perusahaan memonopoli hutan. Oleh karenanya, haram bagi sebuah perusahaan untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan yang menyebabkan bahaya bagi penduduk sekitar. Rasulullah bersabda,
“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain.”
Allah Swt. juga telah memerintahkan manusia untuk menjaga bumi dan tidak berbuat kerusakan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 56 yang artinya, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Swt. amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
Aturan Islam untuk menyelesaikan masalah karhutla yang menyesakkan sebenarnya sangatlah jelas. Namun, perlu diingat bahwa harus diterapkan sistem Islam terlebih dahulu agar aturan tersebut dapat terwujud. Oleh karena itu, solusi Islam terkait kebakaran tidak bisa diambil kecuali sepaket dengan aturan Islam lainnya sebagai satu kesatuan dalam sebuah negara, yakni Daulah Islam atau Khil4f4h. Kelak, negara akan menerapkan seluruh aturan Islam tanpa terkecuali, termasuk dalam penanganan karhutla.
Ketakwaan kepada Allah dijunjung tinggi oleh negara dan rakyat. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan benar dan sesuai fungsinya. Penjagaan terhadap hutan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika terjadi musibah karhutla, maka menyelamatkan manusia adalah yang paling penting. Penduduk akan direlokasi ke tempat yang aman. Pemadaman dilakukan dengan segenap kemampuan negara, termasuk menggunakan alat canggih dan komponen pendukung lain yang mampu menyegerakan pemadaman.
Ketika telah terjadi kebakaran di sebagian hutan yang diakibatkan oleh lahan gambut yang mengering, maka mitigasi bencana telah disiapkan sebelumnya. Apabila karhutla disebabkan pembakaran yang disengaja, maka pelaku akan ditindak tegas, negara akan memberikan sanksi ta’zir, yaitu hukuman yang dikeluarkan oleh kepala negara.
Sanksi tersebut dapat berupa cambukan, penjara, pengasingan, atau bahkan dibunuh jika fatal dan menyebabkan banyak nyawa melayang. Dengan demikian, solusi yang diberikan sistem Islam inilah yang layak digunakan untuk menyelesaikan masalah karhutla, menggantikan sistem dan solusi hari ini. Wallahu a’lam bisshawab
Erni Yulianti, S.Pd.I. [CM/Na]
Views: 2
