Oleh: Umi Hafizha
CemerlangMedia.Com — Para ibu rumah tangga di berbagai wilayah mengaku pusing dengan harga beras yang terus naik dari waktu ke waktu. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arif Prasetyo Adi menilai, jika harga beras kembali turun ke level Rp10.000 per kg untuk beras medium, petani akan menangis karena otomatis harga gabah akan tertekan ke bawah lagi. Arif juga mengatakan, dengan biaya produksi tanam padi, harga pupuk, biaya input yang naik, ditambah currency rate juga sekarang ini tinggi, maka menjadi tidak mungkin untuk harga beras bisa turun ke level Rp10.000 per kg tanpa adanya subsidi dari pemerintah (CNBC Indonesia, 5-1-2024).
Dampak Sistem Kapitalisme, Petani Makin Terpinggirkan
Permasalahan kenaikan harga beras di Indonesia sering kali dinilai berkaitan dengan perubahan iklim yang mengakibatkan produksi beras menurun, kelangkaan beras terjadi, harga beras pun melambung tinggi. Sesungguhnya permasalahan harga beras yang terus melambung erat kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan negara terhadap aspek produksi beras dari hulu dan aspek distribusi di hilir.
Namun, dalam sistem kapitalisme demokrasi, negara hanya bertindak sebagai regulator yang membiarkan petani berjuang mandiri dalam melakukan produksi beras. Bahkan, kebijakan yang diambil negara hanya berpihak kepada kepentingan para pemilik modal sehingga petani makin sulit dan terpinggirkan.
Di sektor hulu, makin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang dilakukan negara demi pembangunan kapitalistik. Gagal panen juga makin sering terjadi karena bencana alam akibat penggundulan hutan yang dilegalisasi. Selain itu, keterbatasan sarana produksi pertanian, permasalahan benih yang mahal hingga permasalahan subsidi pupuk yang makin berkurang mengakibatkan produksi pertanian terhambat.
Begitu juga di sektor hilir, atas nama liberalisasi ekonomi, negara memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk menguasai produksi pupuk dan benih padi. Akibatnya, harga pupuk dan benih padi ikut melambung tinggi. Selain itu, mahalnya harga BBM menjadikan distribusi beras memakan biaya yang tinggi. Penggilingan padi kecil juga mulai mati karena kalah saing dengan industri penggilingan dengan modal besar.
Rantai distribusi makin rusak akibat masuknya sejumlah pengusaha (ritel modern) dalam mendistribusikan beras, apalagi ada larangan bagi petani untuk menjual langsung hasil panennya ke konsumen. Penguasaan distribusi beras memungkinkan terjadinya permainan harga, penurunan pasokan (monopoli) oleh pelaku usaha yang tentu merugikan petani.
Islam Mewujudkan Ketahanan Pangan
Beras adalah kebutuhan pokok rakyat dan merupakan salah satu komoditas yang harus dijaga stok dan stabilitas harganya sehingga seluruh rakyat dapat mengaksesnya. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan beras di sektor hulu maupun hilir di atas landasan kapitalisme liberal menjadikan hal tersebut mustahil untuk diwujudkan. Harga beras tetap akan mengalami fluktuasi dan makin menyengsarakan rakyat.
Berbeda dengan pengelolaan kebutuhan pokok di bawah pengaturan Islam. Beras merupakan kebutuhan pokok dan salah satu komoditas strategis yang wajib dikelola oleh negara, termasuk pendistribusiannya. Negara dalam Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, individu per individu sebagai salah satu kewajiban negara. Negara akan mewujudkan ketahanan pangan ditandai dengan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Kemandirian negara mengelola pangan dan harga pangan terjangkau oleh semua masyarakat. Ketersediaan pangan sangat terkait dengan kebijakan masalah pertanian dan ketersediaan infrastruktur.
Dalam sistem ekonomi Islam, tanah tidak boleh dibiarkan menganggur sehingga tidak ada tanah mati. Jika dihidupkan oleh seseorang, tanah itu akan menjadi miliknya. Di sisi lain, jika seseorang memiliki lahan kosong dan tidak dikelola selama tiga tahun berturut-turut, maka lahan itu bisa dimiliki oleh pihak lain yang menggarapnya setelah itu.
Dengan demikian akan terwujud ekstensifikasi lahan pertanian yang sangat luas karena mudahnya seseorang mendapatkan lahan pertanian. Begitu pun upaya meningkatkan hasil produksi pertanian akan dilakukan dengan jalan intensifikasi. Negara menyerahkan kepada masyarakat untuk mengadopsi teknologi dari mana pun sehingga mampu memberikan hasil produksi yang lebih baik dari sebelumnya.
Negara akan mengedukasi para petani sehingga bisa memahami teknologi mutakhir untuk meningkatkan hasil pertanian. Bahkan, negara bisa memberikan bantuan modal kepada rakyat dalam upaya optimalisasi ini. Adapun penyediaan infrastruktur yang mendukung pertanian, negara akan menyediakannya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang.
Negara akan menyediakan berbagai prasarana jalan, sarana transportasi, pasar yang sehat dan layak, dan sebagainya. Hal ini akan memudahkan petani mendistribusikan hasil pertaniannya kepada konsumen. Selain itu, negara harus menjamin agar mekanisme harga komoditas pertanian dan harga hasil industri pertanian berjalan secara transparan, tanpa ada manipulasi.
Negara juga membuat kebijakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran, mencegah terjadinya berbagai penipuan yang sering terjadi dalam perdagangan, baik penipuan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Mencegah terjadinya penimbunan produk-produk pertanian dan kebutuhan pokok lainnya.
Islam akan menetapkan sanksi yang tegas terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran. Berbagai mekanisme tersebut akan menjamin harga bahan pokok, termasuk beras mudah dijangkau oleh masyarakat. Wallahua’lam bisshawab. [CM/NA]
