Manusia dengan keterbatasan pemikirannya tidak akan mampu memikirkan segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Begitu juga dalam memberi solusi terbaik untuk segala persoalan di masyarakat.
CemerlangMedia.Com — Gara-gara persoalan pajak, UD Pramono, usaha susu sapi rumahan di Lereng Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, terpaksa tutup. UD Pramono saat ini terpaksa menghentikan usahanya setelah rekeningnya diblokir karena tunggakan pajak senilai Rp670 juta. Pemblokiran atas rekening tersebut dapat dibuka kembali apabila UD Pramono telah melunasi pajaknya.
Sebanyak 1.300 peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah (Jateng) pun khawatir bakal turut gulung tikar. Sebab, puluhan tahun ini UD Pramonolah yang membeli susu dari para peternak dan juga menyediakan bahan pakan (03-11-2024).
Ironis, pemerintah yang diatur sesuai keinginan banyak orang dalam sistem demokratis, baik itu keinginan pejabat yang berwenang atau keinginan pesanan dari elite politik maupun kapitalis, membuat tata kelola negara tidak adil dan bijak. Pengelolaan negara tidak bisa fokus pada kepentingan rakyat.
Aparat pemerintah seolah saling mengambil kebijakan, tetapi kebijakan-kebijakan tersebut justru saling bersinggungan, misalnya saja soal industri susu. Negara seolah sedang melakukan praktik politik belah bambu, yang satu diinjak, sedangkan yang satu diangkat. Industri susu dalam negeri seolah dimatikan, tetapi sapi dari luar negeri justru didatangkan dan disediakan lahan.
Pemerintah mengupayakan impor sapi untuk mensuplai kebutuhan susu dalam rangka realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara industri susu dalam negeri dibiarkan mengalami kebangkrutan dan gulung tikar akibat tuntutan pajak pemerintah.
Dalam program MBG tersebut, pemerintah akan mengimpor 1,3 Juta sapi untuk kebutuhan susunya, padahal dengan adanya industri susu dalam negeri, seperti UD Pramono ini seharusnya anggaran impor sapi dapat dipangkas. Di sisi lain, dengan memanfaatkan industri susu dalam negeri, secara tidak langsung pemerintah sudah mensuport dan memberi peluang keuntungan bagi industri dalam negeri. Bukankah sejak lama pemerintah telah menggaungkan slogan untuk mencintai produk dalam negeri guna mendukung produktivitas rakyat? Dengan begitu, akan terjadi hubungan saling menguntungkan dan menguatkan antara pemerintah dan rakyat.
Sayangnya, pemerintah hari ini terkesan egois. Ingin keuntungan dibagi untuk diri sendiri dan kelompoknya. Bahkan, ada indikasi pemerintah berniat mematikan industri lokal agar tercipta kapitalisasi industri susu secara global. Jelas, di sini rakyat seolah dimatikan.
Apakah ini sebuah kesengajaan dari pemerintah? Sebab, ini adalah hasil dari kebijakan pemerintah yang sering kali tidak berpihak pada rakyat. Pemerintah harus mengakui, bagaimanapun juga, mereka adalah manusia dengan keterbatasan pemikiran yang tidak akan mampu memikirkan segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Begitu juga dalam memberi solusi terbaik untuk segala persoalan di masyarakat.
Mereka seolah merumuskan kebijakan sebagai jalan terbaik, tetapi lebih sering penyelesaian itu justru menimbulkan masalah baru. Apalagi sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu, sudah barang tentu godaan untuk lebih memikirkan kepentingan sendiri sangat mungkin terjadi.
Sudah sewajarnya para pejabat menyadari bahwa tidak ada sistem yang sempurna dalam mengelola tata negara layaknya sistem Islam. Sistem yang telah memberi aturan jelas dalam setiap aspek kehidupan. Tata aturan yang adil dan bijak dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, sebagaimana sejarah pada zaman kekhalifahan telah membuktikan. Wallaahu a’lam bisshawwab.
Neti Ernawati
Ibu Rumah Tangga [CM/NA]
