CemerlangMedia.Com — Juli belum berakhir, tetapi gegap gempita persiapan perayaan kemerdekaan sudah semarak. Hampir di setiap desa ataupun kelurahan sudah menginstruksikan kepada seluruh warga untuk mempersiapkan bendera dan aneka umbul-umbul. Pemerintah kabupaten /kota bahkan sudah menyusun acara perhelatan perayaan kemerdekaan. Tidak hanya di kota, di seluruh pelosok daerah di nusantara dibawa untuk gegap gempita menyambut perayaan kemerdekaan.
Agustus ternyata tidak hanya hadir membawa keceriaan kemerdekaan. Bulan ini menyapa masyarakat di negeri ini dengan masih membawa beragam permasalahan. Bahkan sebagian besarnya adalah permasalahan berlarut dari bulan-bulan sebelumnya. Di antaranya tidak berkurangnya kasus korupsi, eksploitasi SDA, liberalisasi pemuda, perundungan di lingkungan sekolah yang masih besar angkanya, kelesuan ekonomi rakyat, dan masih banyak potret buram yang masih bertahan menghiasi wajah negeri yang akan merayakan kemerdekaannya ini.
Bila makna kemerdekaan hanya sebatas tidak dijajah secara fisik, mungkin memang akhirnya bisa disimpulkan negeri ini sudah merdeka. Akan tetapi, tentu kita tidak boleh menutup mata. Bahwa penjajahan di era modern ini tidak hanya penjajahan fisik. Penjajahan di era modern ini juga bisa berupa, penjajahan ekonomi, budaya, dan undang-undang. Bila penjajahan itu dimaknai sebagai proses menetapkan kendali atas wilayah yang disasar, maka harus kita akui bahwa kini tengah berlangsung upaya dari negara lain untuk ikut mengendalikan negeri ini. Baik lewat ekonomi, budaya, ataupun undang-undang.
Upaya mengendalikan ekonomi dari negara besar ke negeri ini juga masing sangat besar. Penetapan bea masuk perdagangan juga membuat produk domestik kita sulit menembus pasar internasional. Atau pembebasan bea masuk barang luar membuat negeri ini dibanjiri produk luar sehingga produk dalam negeri menjadi mati. Juga aneka penetapan standar produk yang sangat sulit sekali dipenuhi oleh perusahaan kecil. Akhirnya perusahaan kecil mati sementara perusahaan kelas besar tetap bisa merajai pasar.
Upaya mengendalikan negeri ini lewat undang-undang juga sangat tampak nyata. Misalnya undang-undang kesehatan, yakni para praktisi kesegatan ramai menolaknya karena dinilai hanya akan menguntungkan tenaga asing juga rumah sakit asing, di saat yang sama merugikan dokter dan tempat layanan kesehatan lokal (5-6-2023). Undang-undang minerba juga tidak kalah jahat. Lewat undang-undang tersebut arus swastanisasi sumber daya alam akan sangat mulus sekali jalannya (1-6-2020).
Begitu pula dengan mengendalikan negeri ini lewat budaya. Betapa hari ini putra-putri negeri yang notabene mereka adalah putra-putri kaum muslimin, mereka digiring ke arah liberal. Arus liberalisasi generasi muda sangat masif sekali. Generasi muda dijejali tayangan dan gaya hidup yang jauh dari tuntunan agama (25-9-2022).
Demikianlah realita begeri ini dan kita tidak bisa menutup mata. Relita bahwa negeri kita tercinta ini masih berada dalam kendali negara lain. Baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Negeri ini masih sangat membutuhkan upaya serius untuk bisa berlepas dari kendali tersebut. Berawal dari kesadaran masyarakat bahwa negeri ini belum merdeka. Kendali negara-negara adidaya membuat kondisi negeri ini terpuruk. Sudah saatnya kita berlelpas diri dari mereka dan menata negeri dengan aturan yang bersumber dari Allah Swt. agar hadir kebaikan dan keberkahan. Bahkan kebaikan dunia dan akhirat. Wallahua’lam bisshawwab.
Faizul Firdaus, S.Si.
Lumajang, Jawa Timur [CM/NA]
Views: 36
