Cemerlangmedia.Com — Di depan 800 orang peserta Konferensi Ecosperity 2023 di Marina Bay Sands Expo & Convention Centre, Singapura, Joko Widodo (Jokowi) mengajak para investor Singapura untuk menanamkan modalnya guna pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Jokowi, ini merupakan kesempatan emas bagi para investor untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam (08/06/2023).
Jokowi juga mengajak warga Singapura berinvestasi di Indonesia. Jokowi memastikan bahwa pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam insentif yang menguntungkan para investor, seperti tax holiday, non-collected value-added tax, super deduction tax, hingga import duty. Terutama, industri energi hijau dan industri hijau.
Upaya pemerintah untuk mengajak WNA dan investor asing semakin menguatkan dugaan bahwa proyek pemindahan ibukota sepi investor. Meskipun banyak pihak yang telah mengkritisi kebutuhan pemindahan ibukota dan kelayakan IKN yang ditunjuk, tampaknya pemerintah abai. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan bahwa, ada 3 permasalahan mendasar jika IKN dipaksakan, pertama ancaman terhadap tata air, menyangkut sistem hidrologi, wilayah tangkap air (catchment area) terganggu, adanya risiko terhadap pencemaran air dan kekeringan. Kedua, beberapa flora dan fauna yang yang memiliki fungsi jasa ekosistem penting terancam. Pembangunan IKN ternyata mengancam ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektar. Yang ketiga, menyangkut ancaman terhadap pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup seperti rentan terhadap pencemaran minyak, lubang tambang, juga banjir.
Bahkan jika diingat, awal perencanaan proyek IKN tidak akan mengambil porsi APBN, tetapi pemerintah akan mengadakan pengayaan dan penerimaan masukan dari seluruh lapisan masyarakat melalui revisi UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Sekarang pemerintah jor-joran mengajak investor dengan berbagai keuntungan fiskal, tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Bagaimana kelak keamanan nasional karena ibukota yang menjadi ‘brain’ negara diduduki oleh orang asing, belum lagi penciptaan klaster asing di jantung ibukota milik Nusantara.
Harusnya pemerintah lebih mengedepankan kepentingan rakyat, memiliki ‘sense of critics’ yang peduli pada nasib rakyatnya. Tidak asal-asalan memaksakan harus memindahkan ibukota negara. Negeri masih punya banyak pe er yang harus dibenahi. Jangan sampai negeri ini tunduk pada segelintir oligarki kapitalis asing dan membuka karpet merah tanpa memperhatikan nasib warga yang harusnya ia lindungi.
Novida Sari
Panyabungan, Sumatera Utara [CM/NA]
Views: 46
