Tugas umat hari ini bukan lagi berdebat di forum yang aturannya dibuat musuh. Namun, melakukan penyadaran ideologis secara massif, menjelaskan urgensi Khil4f4h dan kewajiban syar’i untuk memperjuangkannya. Umat harus paham bahwa nasib Gaza tidak ditentukan di Gedung Putih atau di markas BoP, tetapi oleh bangkitnya kesadaran politik Islam yang menjadikan pembebasan Palestina sebagai agenda bersama.
CemerlangMedia.Com — Di atas meja diplomasi, kata “perdamaian” terdengar manis dan humanis. Namun, di tanah Gaza, kata itu berubah makna menjadi perintah untuk menghentikan perlawanan. Narasi itu kembali mengemuka ketika Dewan Perdamaian (BoP) mendesak Hamas untuk melucuti senjatanya sebagai prasyarat rencana perdamaian Gaza, (07-04-2026).
Penolakan Hamas bukan lahir dari nafsu perang, melainkan dari kesadaran eksistensial. Bagi mereka, senjata adalah satu-satunya modal bertahan dari serangan Zionis Israel. Melepasnya, berarti menandatangani akta kematian bagi perjuangan yang sudah dibayar dengan darah puluhan tahun.
Hamas menuntut dunia bertindak atas pelanggaran gencatan senjata yang telah disepakati, bukan justru memaksa pihak terjajah untuk menanggalkan perisainya dan membiarkan Zionis menyerang dengan senjata lengkap dengan impunitas. Korban sipil yang terus berjatuhan hingga saat ini seolah angka yang tidak ada nilainya.
Dari sini terlihat jelas posisi BoP. Ia bukan mediator netral yang berdiri di tengah, melainkan representasi dari jebakan kapitalisme global yang sejak awal bekerja untuk kepentingan Barat dan Zionis. Desakan pelucutan senjata bukan agenda kemanusiaan. Ia adalah skenario strategis Amerika Serikat dan sekutunya untuk memadamkan napas terakhir perlawanan rakyat Gaza, yakni jihad mempertahankan tanah, nyawa, dan kehormatan.
Lebih berbahaya lagi, pelucutan senjata adalah bagian dari serangan pemikiran. Opini publik global digiring pelan-pelan untuk menyamakan perlawanan sebagai ancaman dan menyamakan penyerahan senjata sebagai jalan damai. Padahal sejarah penjajahan manapun membuktikan satu hal bahwa damai tanpa keadilan hanyalah nama lain dari menyerah. Ketika korban dipaksa berdamai dengan algojonya, yang lahir bukan rekonsiliasi, melainkan normalisasi penindasan.
Oleh karena itu, solusi untuk Gaza tidak akan pernah lahir dari ruang diplomasi yang aturannya ditulis oleh Barat. Meja perundingan hari ini timpang sejak awal. Ia dibangun di atas asumsi bahwa penjajah punya hak veto dan yang dijajah hanya boleh memilih cara mati dibunuh atau menyerah. Selama kerangka itu dipakai, maka setiap “rencana perdamaian” hanya akan menjadi jeda taktis sebelum serangan berikutnya.
Solusi hakiki bagi Gaza adalah Khil4f4h. Ini bukan jargon, melainkan konsekuensi akidah dan fakta sejarah. Palestina adalah bumi Islam. Dalam pandangan syariat, wilayah kaum muslim yang dirampas, wajib dibebaskan dengan kekuatan, bukan dengan negosiasi yang mengemis belas kasihan penjajah. Yerusalem tidak bebas karena resolusi. Ia bebas ketika ada institusi pemersatu umat yang mengirim pasukan, bukan sekadar mengirim utusan.
Khil4f4h adalah institusi yang akan menyatukan kekuatan militer negeri-negeri muslim tidak lagi terfragmentasi oleh sekat nasionalisme. Dari Indonesia hingga Maroko, dari Turki hingga Pakistan, potensi militer itu nyata, yang hilang hanya komando politik tunggal yang menyatukan. Khalifah berdiri sebagai raa’in dan junnah, pengurus sekaligus perisai. Ia yang memiliki legitimasi syar’i untuk memobilisasi tentara, melindungi nyawa kaum muslim, dan mengusir penjajah Zionis dari bumi Palestina sampai tuntas, bukan setengah-setengah.
Tanpa Khil4f4h, umat hanya akan menjadi penonton yang sibuk mengutuk sambil mengirim bantuan kemanusiaan yang habis dibom sebelum sampai. Bantuan penting, tetapi ia tidak menghentikan pembunuhnya. Yang menghentikan pembunuh adalah kekuatan yang sepadan. Kekuatan itu hanya lahir dari persatuan politik, bukan dari belas kasihan diplomatik.
Dengan demikian, tugas umat hari ini sudah bergeser. Bukan lagi berdebat di forum yang aturannya dibuat musuh. Tugas umat adalah melakukan penyadaran ideologis secara massif. Dakwah harus menjelaskan urgensi Khil4f4h dan kewajiban syar’i untuk memperjuangkannya. Umat harus paham bahwa nasib Gaza tidak ditentukan di Gedung Putih atau di markas BoP. Nasib Gaza ditentukan oleh bangkitnya kesadaran politik Islam yang menjadikan pembebasan Palestina sebagai agenda bersama.
Selama umat masih percaya bahwa jalan keluar ada di meja Barat, maka demiliterisasi akan terus dipaksakan, perlawanan akan terus dicap kriminal, dan darah akan terus tumpah. Demiliterisasi bukan proposal damai. Ia adalah proposal pembungkaman. Pembungkaman perlawanan adalah bentuk penjajahan paling halus karena ia membunuh bukan hanya tubuh, tetapi juga harapan untuk merdeka.
Irma Ulpah [CM/Na]
Views: 3
