Oleh: Nilma Fitri, S. Si.
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com)
CemerlangMedia.Com — Belum sampai di penghujung 2023, rakyat sudah merasakan bonus kenaikan harga bahan pangan yang cukup mencengangkan. Kenaikan gaji yang diterima pun masih kalah telak dengan kenaikan harga bahan pangan. Bagai menenggak pil pahit, begitulah kenyataan hidup yang harus dihadapi rakyat saat ini, kesejahteraan pangan hanya menjadi sebuah angan-angan.
Seperti yang diberitakan cnbcindonesia.com (29-11-2023), harga sejumlah bahan pangan terpantau beterbangan. Gula, beras, cabai, telur ayam ras, dan bawang, kompak mengalami kenaikan. Belum sampai sepekan, harga beras premium yang sempat turun, naik mengikuti harga cabai merah yang melambung drastis hingga lebih dari 20 persen di tingkat pedagang eceran.
Menghadapi kenaikan ini, banyak warga yang mengeluh. Salah satunya seorang warga di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan. Biaya belanja bulanan yang sebelumnya dapat dipenuhi dengan Rp1 juta, tetapi kini harus merogoh lebih dalam dengan mengorbankan anggaran kebutuhan lain. Kekhawatiran pun makin ia rasakan dengan kenaikan harga yang akan makin menggila pada momen Nataru nanti (liputan6.com, 26-11-2023).
Negara Gagal
Betapa pilunya permasalahan yang dihadapi rakyat. Kebutuhan pokok untuk hidup saja terasa amat berat dengan harga yang terus melambung. Keadaan ini mengungkap fakta bahwa negara telah gagal menjamin kebutuhan pangan murah untuk rakyat. Negara semestinya dapat mengantisipasi setiap penyebab yang mungkin terjadi karena kenaikan harga bahan pangan senantiasa berulang, pun dengan pemicu dari sebab yang tidak jauh berbeda setiap tahun.
Negara pun seyogianya mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan bagi masyarakat. Apa pun cara mesti dilakukan demi mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan ini karena sejatinya, jaminan harga murah bahan pangan bagi rakyat adalah bukti bahwa negara peduli.
Akar Masalah
Namun, hal itu sepertinya sangat sulit dicapai oleh pemerintah. Asas hidup negara yang berpegang kepada sistem kapitalisme membuat negara hanya sebagai pemegang regulasi saja. Kekuasaan penuh yang semestinya berada di tangan negara dalam mengurus rakyat beralih fungsi ke tangan para kapital yang menyimpan banyak kepentingan bagi mereka sendiri.
Tak ayal lagi, harga kebutuhan pokok rakyat pun turut melibatkan mereka yang mempunyai kepentingan. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap harga bahan pangan yang beterbangan di sana-sini karena kepakannya telah bergerak sesuai arahan dari yang mempunyai kepentingan. Inilah wujud sebenarnya dari perekonomian Indonesia yang memadukan peran negara dan pihak swasta pada sistem ekonomi kapitalisme.
Hubungan yang berkesinambungan inilah yang kemudian memberi dampak signifikan terhadap taraf dan aktivitas ekonomi negara. Pemerintah sebagai regulator mempunyai wewenang dan kebijakan dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Namun, sistem ekonomi kapitalisme memberi celah lain bagi kaum kapital menjadi sekelompok orang (oligarki kapital) yang turut bersama-sama pemerintah memegang setir kendali kekuasaan dalam mengatur perekonomian.
Akibatnya, negara yang seharusnya mengurusi rakyat, beralih fungsi menjadi ladang bisnis yang berbasis politis. Pemerintah bak perpanjangan tangan para penguasa korporasi yang memberikan pengaruhnya demi memanfaatkan ruang untuk dijadikan perangkat guna mendapatkan keuntungan.
Maka, tidaklah heran apabila harga pasar bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat akan mengikuti ritme penguasa korporasi. Rakyat pun akan selalu menjadi target dan korban aspirasi kapitalisme. Inilah indikasi faktual bahwa sistem kapitalisme sama sekali tidak akan mampu menjamin kelangsungan hidup rakyat.
Sistem Absolut
Sejatinya, negara dengan perangkat pemerintahannya bertanggung jawab mengurus rakyat, memenuhi kebutuhannya, dan memberikan kesejahteraan. Inilah fungsi yang semestinya dilakukan negara.
Namun, kapitalisme tidaklah memandangnya demikian. Berbeda dengan sistem Islam, sistem buatan Pencipta untuk mengatur dan memberikan solusi permasalahan yang akan dihadapi dalam kehidupan manusia mempunyai sistem negara yang menjalankan fungsinya sebagaimana amanah yang harus dilaksanakan. Kepemimpinan dalam Islam juga dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat.
Kepemimpinan teladan dan amanah inilah yang akan memberikan banyak kemudahan bagi rakyat. Memberikan kepuasan dan tidak membebani rakyat dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan. Negara akan senantiasa murni dengan tujuannya yang lurus. Sebab, sistem pengaturan yang baik akan menghasilkan pemimpin baik dan sejahteranya rakyat dalam suatu negara.
Rasulullah saw. bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim,
“Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat berada di belakangnya, dan berlindung dengan (kekuasaannya).”
Oleh karenanya, tidaklah wajar apabila seorang pemimpin membiarkan rakyatnya mengalami kesulitan. Terlebih lagi dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup yang paling mendasar, yaitu pangan. Penguasa tidak boleh menelantarkan rakyatnya yang miskin dan kesusahan. Penguasa pun tidak boleh berpihak pada sekelompok orang yang berlimpah kekayaan yang ingin turut andil dalam kekuasaan.
Inilah yang semestinya dilakukan oleh sebuah negara karena kepemimpinan yang baik pastilah datang dari sebuah sistem baik yang absolut, sistem mutlak yang datang tanpa syarat dan tidak diragukan lagi keistimewaannya. Sebab, diturunkan langsung oleh Allah Swt. dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. serta para khalifah setelahnya. Dari Islamlah senantiasa lahir pemimpin-pemimpin amanah dan adil yang senantiasa menyeru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Anfal ayat 27,
□ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ □
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui.”
Sudah saatnya masyarakat melihat lebih jeli bahwa semua problematika yang dihadapi saat ini adalah dampak sistemik dari pandangan hidup negara. Menjauhkan agama dari tatanan kehidupan berdampak pada pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Akibatnya, hidup sejahtera sebagai cita-cita makin menjauh lepas dari angan. Wallaahu a’lam bisshawwab. [CM/NA]
