Oleh: Neti Ernawati
Ibu Rumah Tangga
Program yang baik perlu didukung oleh personal yang baik agar dapat dijalankan dengan baik, sebagaimana dahulu pernah dicontohkan dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang khalifah dipilih bukan karena janji-janjinya pada saat kampanye, tetapi karena kepribadian dan kredibilitasnya.
CemerlangMedia.Com — Komando Distrik Militer 0304/Agam Sumatra Barat mengungkapkan adanya penipuan dengan mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaku yang mengaku dari Kodim menyebarkan proposal untuk pengadaan bahan makanan gratis dengan mencatut nama Kodim 0304/Agam dan meminta sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah dari pengusaha kuliner (beritasatu.com, 12-01-2025).
Beberapa informasi yang dihimpun dari berita sebelumnya, kasus pungutan juga terjadi di salah satu sekolah yang meminta pungutan untuk wadah makan. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga pelaksana MBG menyatakan bahwa sekolah tidak diperkenankan meminta pungutan. Sudah menjadi tugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana MBG mendistribusikan makanan beserta tempat makan atau ompreng agar makanan siap disantap siswa (Antaranews.com, 13-01-2025).
Tambal Sulam Kebijakan
Program yang baik jika tidak didukung oleh sistem, mekanisme, dan personal yang baik, maka akan tetap berjalan serampangan. Dilihat dari konsepnya, MBG adalah program yang sangat baik. Sebagaimana yang sejak lama telah dilakukan di beberapa negara maju, seperti Jepang.
Bedanya, di Jepang, makan bersama di sekolah bersifat self service. Jadi, selain mendapat pemenuhan gizi, siswa dapat belajar mandiri, siswa juga belajar bekerja sama dan saling membantu. Sedang di Indonesia, semua dikelola negara, siswa tinggal santap saja.
MBG adalah hasil dari tambal sulam kebijakan negara. Mau tidak mau, program MBG harus dijalankan sebagai realisasi janji kampanye pada waktu pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Meski seolah MBG diperuntukkan bagi rakyat, pada kenyataannya uang rakyat juga yang digunakan untuk pendanaannya. Inilah bentuk penguasa yang populis otoriter.
Penguasa mengambil kebijakan seolah berpihak kepada rakyat, tetapi sejatinya memaksakan kebijakan pada rakyat. Penguasa seperti ini senang membangun narasi demi citra diri untuk menutupi fakta bahwa penguasa tunduk pada oligarki.
Penguasa melaksanakan kebijakan tanpa mempertimbangkannya secara menyeluruh. Terbukti dari banyaknya permasalahan yang bermunculan sejak program MBG dilaksanakan, padahal di balik semua itu, penguasa hanya memikirkan elektabilitas dirinya dalam memegang kendali kekuasaan. Rakyat harus dibuat percaya pada kinerja pemerintahan agar kekuasaannya makin langgeng dan tidak ada yang mampu meruntuhkan.
Dampak Kapitalisme
Sayangnya, dalam sistem kapitalisme, semua hal ini seolah dipaksa menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan. Selain keuntungan bagi penguasa dan kroninya, ada pihak-pihak lain yang ingin turut mengambil keuntungan dengan jalan memungut iuran ataupun melakukan tipuan. Hal ini tidak hanya dilakukan rakyat biasa, sekelas pejabat hingga instansi sekolah pun berani melakukan pungutan.
Sudah terbukti bahwa rusaknya pribadi ini imbas dari kapitalisme dan sekularisme. Sistem pendidikan sekuler menyebabkan gagalnya pendidikan akidah yang benar. Hal ini telah menyebabkan rusaknya pemahaman kehidupan oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat tidak lagi mampu menyatukan nilai spiritual dengan tindakan dalam kehidupan.
Nilai-nilai yang haq dan batil tidak lagi menjadi pertimbangan dasar dalam kehidupan. Alhasil, banyak orang mulai memfokuskan kehidupan pada seputaran materi semata, seperti uang dan kesenangan dunia.
Gaya materialis tersebut telah memengaruhi setiap orang, dari rakyat hingga pejabat. Tidak heran apabila kemudian ada oknum tertentu yang melakukan penipuan maupun pungutan mengatasnamakan program pemerintah demi keuntungan pribadinya.
Program MBG ini hanya salah satu dari program-program pemerintah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pungutan-pungutan semacam ini sejatinya telah banyak terjadi pada beberapa kasus, seperti dalam pengurusan surat-surat penting atau pengurusan perizinan. Pungutan seolah menjadi penyakit warisan yang turun-temurun, menular, serta makin menjamur akibat pengaruh kapitalisme dan sekularisme.
Islam Lahirkan Pemimpin Amanah
Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan yang lurus sesuai syariat Islam agar masyarakat kembali kepada pemikiran yang baik, bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya sehingga praktik pungli ataupun penipuan itu mampu dihambat dan ditekan. Apabila telah muncul pada diri setiap orang kesadaran bahwa ada konsekuensi atas perbuatan, sudah tentu tidak akan ada manusia yang melakukan pungli ataupun penipuan.
Syariat Islam menekankan pendidikan akidah dan akhlak yang mampu menumbuhkan kontrol diri, menilai suatu perbuatan sesuai kadar halal dan haramnya. Dalam Islam dikenal tiga pilar yang mampu memberikan penjagaan, yaitu keluarga, masyarakat, dan negara. Ketiganya memiliki fungsi penting dalam memberikan penjagaan agar setiap orang dapat menjalankan amar makruf nahi mungkar.
Sekali lagi, program yang baik perlu didukung oleh personal yang baik agar dapat dijalankan dengan baik, sebagaimana dahulu pernah dicontohkan dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang khalifah dipilih bukan karena janji-janjinya pada saat kampanye, tetapi karena kepribadian dan kredibilitasnya. Mentalitas pemimpin adalah yang bekerja serius demi mengejar hasil, bukan yang sedikit-sedikit membangun narasi bekerja untuk rakyat demi pencitraan diri.
Seorang pemimpin yang bijak akan memilih pejabat-pejabat yang kompeten dan amanah untuk menjalankan tugas. Pejabat tersebut haruslah yang memiliki rasa takut pada Allah Swt. sehingga mampu berbuat jujur dan menjauhi tindakan zalim. Selain itu, pejabat tersebut haruslah mampu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Seorang pemimpin juga tidak segan turun tangan mengurusi rakyatnya, sebagaimana khalifah Umar bin Kattab pernah memanggul sendiri sekarung gandum dan mengantarkannya kepada rakyatnya yang membutuhkan.
Begitu baik dan sempurnanya tata laksana pemerintahan dalam sistem Islam. Sistem yang mampu secara nyata menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat tanpa adanya mekanisme kebijakan yang saling tumpang tindih ataupun tambal sulam. Tata laksana pemerintahan tersebut dapat terwujud dengan baik dan teratur apabila tata aturan Islam diterapkan secara menyeluruh. [CM/NA]
Views: 55
