Penulis: Ranita
Penerapan Islam secara menyeluruh dalam sistem Daulah Khil4f4h akan membentuk perilaku manusia selaras dengan Islam. Keyakinan bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan konsekuensi hukum di dunia dan di akhirat akan menancap kuat seiring kuatnya keimanan mereka pada Allah dan hari akhir.
Cemerlangmedia.Com — Dalam kitab Nizham Al-Islam karya syaikh Taqiyuddin An-Nabhani bab Thoriq Al-Iman disebutkan bahwa perilaku atau respons manusia terhadap sesuatu akan ditentukan oleh pemahamannya atas sesuatu tersebut. Oleh karenanya, apabila ingin mengubah perilaku seseorang, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pemahamannya tentang kehidupan.
Remaja Terjebak Sekularisme
Jika saat ini mendapati para remaja seolah terjebak pada perilaku negatif, seperti kecanduan pornografi, bullying, mental illness, hingga dorongan bunuh diri, yang perlu ditanyakan adalah bagaimana pemahaman mereka terhadap kehidupan? Apakah para remaja ini menganggap bahwa tidak ada ‘judgement day‘ hingga mereka merasa bahwa kesenangan yang dihasilkan dari menikmati pornografi dan merundung tidak menghadirkan konsekuensi apa pun? Atau masihkah ada yang menganggap bahwa setelah bunuh diri, semua masalah pasti teratasi?
Memang, sejak kemunduran sistem Islam, yakni Khil4f4h, sekularisme telah menguasai dunia dalam segala aspek, yaitu politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, bahkan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekularisme memastikan terjadinya pemisahan antara agama dan kehidupan. Halal-haram tidak lagi menjadi standar. Hasilnya, apa yang ditemui sekarang, yakni remaja dan generasi muda merasa bebas berucap dan berperilaku tanpa etika, baik di ruang kehidupan nyata, maupun di ruang digital.
Perilaku nir etika ini diperparah dengan lemahnya perlindungan preventif pada ruang digital oleh pemerintah Indonesia dan dunia. Situs pornografi, judol, dan pinjol, masih bebas diakses. Bullying dan kata-kata kotor juga mewarnai kehidupan media sosial remaja. Platform digital yang tidak menyaring konten negatif juga masih bisa diakses secara bebas. Kebijakan yang diambil pemerintah bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru merangsang kreativitas remaja untuk mencari celah mengelabui kebijakan yang ada.
Media Sosial Bukan Akar Masalah Buruknya Perilaku Remaja
Beberapa negara di dunia saat ini telah mencoba menerapkan aturan pembatasan usia untuk mengakses media sosial. Australia dan Malaysia berencana memberlakukan pelarangan akses media sosial bagi remaja di bawah 16 tahun. Tidak jauh berbeda, Indonesia juga akan memberlakukan hal yang sama melalui Peraturan Pemerintah No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) (cnbcindonesia, 24-11-2025).
Para pembuat kebijakan tersebut menilai bahwa inilah langkah tepat untuk melindungi remaja dari paparan negatif media digital seperti pornografi dan cyber bullying. Kebijakan ini jelas belum tepat. Media digital dan teknologi serupa lainnya adalah bentuk madaniyah (teknologi) yang sebenarnya bebas nilai. Sementara yang menjadikannya halal/haram, positif/negatif adalah pada pemanfaatannya. Justru yang dikhawatirkan dari pembatasan akses media sosial ini adalah hilangnya sikap kritis para remaja.
Masyarakat tentu masih ingat, kesadaran remaja dan gen-Z terhadap isu-isu penting dunia berangkat dari kemudahan penyebaran informasi melalui media sosial. Genosida Zi*nis dengan dukungan Amerika di Palestina, keterlibatan negara-negara Arab dan Amerika soal genosida di Sudan, termasuk ketidakadilan dan korupnya penguasa di Nepal dan Indonesia adalah beberapa contoh positif penggunaan media sosial di kalangan remaja.
Informasi-informasi yang mampu menggerakkan kesadaran remaja, termasuk gen-Z dan milenial tersebut, nyaris mustahil didapatkan jika hanya mengandalkan informasi dari media mainstream yang disetir oleh kepentingan kapitalisme dan oligarki. Kebijakan pembatasan usia untuk mengakses media sosial tanpa dibarengi pelarangan dan penutupan platform dan situs-situs bermasalah, hanya akan mematikan potensi kritis para remaja sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.
Negara Melindungi Sejak di Hulu
Dalam pandangan ideologi Islam, negara dan kepala negara adalah junnah (pelindung; perisai) bagi tiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim. Oleh karenanya, kebijakan yang diambil oleh penguasa harusnya menjadi pelindung rakyat sejak di hulu. Bukan sekadar membatasi akses konten negatif, tetapi konten negatif itulah yang sejak awal harus dihilangkan.
Segala platform media sosial harus sejalan dengan syariat Islam yang diadopsi secara kafah (menyeluruh) oleh negara di satu sisi. Di sisi lain, ketakwaan individu dan kontrol masyarakat akan dijaga melalui sistem pendidikan yang membentuk pola pikir dan pola sikap individu dan masyarakat agar senantiasa bersesuaian dengan syariat dan etika Islam.
Penyelenggaraan negara semacam ini akan bisa terlaksana jika sistem kapitalisme sekuler diganti dengan sistem Islam secara menyeluruh. Bukan hanya dalam pendidikan, negara Islam, yakni Daulah Khil4f4h juga akan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek. Dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh inilah, generasi yang taat dan tangguh akan terwujud. Generasi yang mampu menghadirkan cahaya Islam dan rasa aman bagi seluruh manusia, muslim dan non-muslim.
Dengan penerapan Islam secara menyeluruh dalam sebuah sistem yang bernama Daulah Khil4f4h inilah perilaku manusia akan selaras dengan Islam. Keyakinan bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan konsekuensi hukum di dunia dan di akhirat akan menancap kuat seiring kuatnya keimanan mereka pada Allah dan hari akhir. Allahu a’lam bisshawwab. [CM/Na]
Views: 47
