Antrean panjang di SPBU bukan hanya soal BBM yang langka, melainkan cermin dari sistem yang salah arah. Sistem yang membiarkan hajat hidup orang banyak bergantung pada harga yang ditentukan di bursa London dan kebijakan yang diputuskan di Washington. Selama ketergantungan itu belum putus, rakyat akan terus menanggung, rela atau tidak, tidur atau terjaga, mengantre demi kebutuhan atau pulang dengan tangan kosong.
CemerlangMedia.Com — Selat Hormuz menjadi sorotan dunia sejak AS dan Israel menggempur Iran. Iran membalas dengan menutup jalur strategis itu untuk negara-negara yang dianggap berafiliasi dengan musuhnya.
Indonesia pun tersandera dalam permainan geopolitik yang tidak dimulainya. Dua kapal tanker Pertamina, Pride, dan Gamsunoro, masih tertahan di Selat Hormuz, menunggu izin lintasan yang tidak kunjung pasti (13-04-2026).
Situasi ini bukan sekadar krisis BBM. Ini adalah potret sebuah negeri yang terlalu lama berdiri di atas fondasi ketergantungan. Dari masalah ini, banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang melakukan banyak upaya untuk meminimalkan penggunaan BBM.
Namun, pemerintah Indonesia memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik, sebuah keputusan yang diambil di tengah tekanan besar (07-04-2026). Pilihan itu memang logis, tetapi menyimpan dilema yang tidak mudah. Jika harga dinaikkan, inflasi akan menghantam daya beli jutaan rakyat kecil. Jika tidak dinaikkan, APBN menanggung beban yang kian berat. Setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar satu dolar per barel, berpotensi menambah tekanan fiskal hingga sekitar Rp 6,7 triliun.
Akhirnya, langkah-langkah substitusi penghematan pun diambil, seperti WFH, pembatasan pembelian BBM, dan pengurangan hari program MBG. Penghematan yang sayangnya paling terasa bebannya justru di masyarakat lapisan bawah.
Indonesia adalah net importir minyak. Harga BBM non-subsidi di dalam negeri mengacu pada indikator pasar global seperti Mean of Platts Singapore (MOPS), nilai tukar rupiah, dan komponen pajak. Artinya, setiap gejolak di luar sana, seperti konflik AS-Israel-Iran dan ketegangan di Selat Hormuz, lonjakan harga brent akan langsung terasa di SPBU-SPBU penjuru negeri.
Inilah wajah asli sebuah negara yang bergantung pada impor komoditas strategis yang ekonominya rentan, politiknya mudah terguncang, dan rakyat yang paling bawah selalu menjadi penyerap pertama guncangan itu. Penghematan APBN bisa bertahan beberapa minggu, tetapi perut rakyat tidak bisa menunggu selama itu.
Islam tidak mewarisi persoalan ini tanpa jawaban. Politik ekonomi Islam berdiri di atas prinsip bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk energi adalah tanggung jawab negara terhadap setiap warganya. Kemandirian bukan cita-cita yang digantungkan di langit-langit, ia adalah syarat minimum agar sebuah negara dapat berlaku adil kepada rakyatnya.
Dalam bingkai negara yang menerapkan aturan Islam, sumber daya energi yang tersebar di seluruh wilayah kaum muslim dari ladang minyak Teluk Arab hingga Persia dikelola sebagai milik bersama umat, bukan komoditas dagang yang tunduk pada mekanisme pasar internasional. Distribusinya merata, pemanfaatannya bertanggung jawab, dan pengembangannya tidak berhenti pada minyak semata.
Energi nuklir dan sumber-sumber terbarukan dikembangkan sebagai bagian dari visi negara adidaya yang berdaulat penuh, bukan negara yang mengantre izin dari pihak lain untuk melintas di selat orang. Lebih penting dari semua itu, dalam sistem ini, penghematan tidak pernah dilakukan dengan cara mencabut hak rakyat atau memotong kewajiban negara. Jikapun ada efisiensi, ia diterapkan pada hal-hal yang memang layak dihemat, bukan pada pelayanan dasar yang menjadi amanah.
Antrean panjang di SPBU hari ini bukan hanya soal BBM yang langka. Ia adalah cermin dari sistem yang salah arah, sistem yang membiarkan hajat hidup orang banyak bergantung pada harga yang ditentukan di bursa London dan kebijakan yang diputuskan di Washington. Selama ketergantungan itu belum putus, rakyat akan terus menanggung, rela atau tidak, tidur atau terjaga, mengantre demi kebutuhan atau pulang dengan tangan kosong.
Basundari
Akitivis Dakwah Muda [CM/Na]
Views: 7
