CemerlangMedia.Com — Pemerintah Kabupaten Kebumen mengeluarkan kebijakan berkaitan tarif retribusi pelayanan kesehatan di masyarakat. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menaikkan retribusi sebesar 50 persen. Tarif retribusi yang awalnya Rp10 ribu saat ini menjadi Rp15 ribu, berlaku per (1-1-2024) (8-1-2024).
Bukan hal baru munculnya kebijakan-kebijakan yang memicu polemik di Kota Kebumen. Padahal, problematika kemiskinan masih menjadi PR bagi Pemkab Kebumen.
Masyarakat, khususnya kepala keluarga mesti menanggung hal tersebut. Masyarakat yang seharusnya dipermudahkan dalam mengakses layanan kesehatan, lagi-lagi dipersulit dengan keadaan ini. Bahkan pada faskes pertama. Sungguh miris, kebijakan yang dikeluarkan tanpa melihat dampak yang akan merugikan masyarakat.
Menurut Kepala Dinas Kesehtan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kebumen Iwan Danardono, BHP (bahan habis pakai) belum pernah naik sejak 2017. Berbeda dengan tahun ini, angka BHP (bahan habis pakai) naik secara berkala. Padahal, dalam pelayanan kesehatan ada berbagai kegiatan, mulai dari observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, hingga rehabilitasi medik. (8-1-2024).
Walaupun tarif tersebut tidak berlaku untuk pengguna BPJS, tentunya akan berdampak bagi non-BPJS. Terlebih lagi penyebaran BPJS yang belum merata. BHP (bahan habis pakai) yang secara berkala meningkat mengakibatkan naiknya retribusi pelayanan sehingga diberlakukan penyesuaian tarif.
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan keadaan di lapangan. Para pengguna BPJS yang mendapat akses kesehatan gratis ketika sampai di lapangan akan ada biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, fasilitas kesehatan gratis tersebut tidak berlaku. Inilah keadaan yang terjadi saat ini. Uang menjadi hal yang utama dalam sistem kapitalisme sehingga mengesampingkan banyak hal terutama kesehatan.
Berbeda dengan sistem Islam yang memberikan jaminan penuh kepada masyarakat. Dalam Islam, kesehatan menjadi aspek yang terpenting dalam kehidupan bermasyarat. Hal tersebut akan dipenuhi oleh negara. Negara akan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dengan tujuan terwujudnya sebuah masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Diena Fitria Safitri
Kebumen [CM/NA]
