Penulis: Darnia
Aktivis Dakwah
Solusi untuk Gaza bukanlah demiliterisasi, melainkan penguatan kekuatan umat, penyatuan barisan kaum muslim, dan tegaknya kepemimpinan Islam yang mampu membebaskan Palestina secara nyata. Inilah jalan yang selaras dengan syariat dan terbukti dalam sejarah, bukan sekadar retorika yang berulang tanpa hasil.
CemerlangMedia.Com — Awal Januari 2026, Amerika Serikat kembali memainkan perannya dengan mendeklarasikan fase kedua gencatan senjata di Gaza serta membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang melibatkan puluhan negara, termasuk Indonesia. Namun sejak awal, forum ini dinilai cacat legitimasi karena tidak melibatkan representasi politik rakyat Palestina. Hal ini menegaskan bahwa BoP bukan instrumen perdamaian yang netral, melainkan sarana untuk mengatur masa depan Gaza sesuai kepentingan Barat.
Laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa Dewan Perdamaian mendesak Hamas agar segera menyetujui demiliterisasi Jalur Gaza. Amerika Serikat menuntut Hamas menyerahkan hampir seluruh persenjataannya serta membuka peta jaringan terowongan yang selama ini menjadi bagian penting dari strategi pertahanan Gaza. Tekanan ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas, yakni pelucutan kekuatan militer Palestina sebagai syarat utama “perdamaian” (Antaranews.com, 07-04-2026).
Secara faktual, tuntutan tersebut bersifat sepihak. Tidak ada indikasi kewajiban serupa yang dibebankan kepada Israel untuk mengurangi kekuatan militernya.
Utusan Presiden Amerika Serikat, Steve Witkoff, juga mengumumkan bahwa tahap kedua mencakup penarikan pasukan Israel yang akan digantikan oleh Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) serta pembentukan pemerintahan baru di bawah BoP. Skema ini menunjukkan pergeseran dari pendudukan langsung menuju pengawasan internasional yang tetap berada dalam kendali kekuatan global.
Di lapangan, bentrokan masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa realita konflik tidak dapat diselesaikan hanya melalui kesepakatan politik di tingkat internasional. Pola yang terlihat adalah bahwa perdamaian dibangun di atas pelemahan satu pihak, sementara akar konflik berupa pendudukan dan ketimpangan kekuatan tidak disentuh secara mendasar.
Kegagalan Sistem Kapitalisme
Narasi pembangunan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah” juga memperlihatkan adanya agenda ekonomi di balik proyek ini. Rencana relokasi warga Palestina demi kepentingan investasi global menegaskan bahwa pembangunan tidak ditujukan untuk rakyat Gaza, melainkan untuk kepentingan kapitalistik. Bahkan, penolakan dari sejumlah negara Eropa menunjukkan adanya problem moral dalam skema tersebut.
Keterlibatan negara-negara muslim dalam BoP mencerminkan krisis kepemimpinan. Alih-alih membela Palestina, mereka justru terjebak dalam sistem internasional yang membatasi kedaulatan mereka. Dalih stabilitas kawasan sering kali digunakan untuk menghindari tekanan Barat, sementara kepentingan umat terabaikan.
Dalam perspektif Islam, perdamaian tidak boleh dibangun di atas kezaliman. Perjanjian yang melegitimasi perampasan tanah kaum muslim atau melemahkan mereka secara permanen tidak dapat diterima. Demiliterisasi yang dipaksakan kepada Gaza pada hakikatnya merupakan strategi untuk melumpuhkan perlawanan, bukan solusi damai yang hakiki.
Kegagalan sistem global juga tampak dari ketidakmampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa menghentikan agresi. Resolusi yang dihasilkan tidak memiliki daya paksa terhadap negara adidaya. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional sering kali menjadi alat legitimasi kepentingan politik global yang timpang.
Oleh karena itu, solusi parsial seperti bantuan kemanusiaan atau diplomasi tidak akan menyelesaikan akar masalah. Persoalan Palestina adalah masalah penjajahan yang dilindungi oleh sistem global sekuler. Solusinya harus bersifat menyeluruh dan menyentuh akar ideologisnya.
Islam Solusi Hakiki
Islam menawarkan solusi melalui institusi negara yang menerapakan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, menyatukan umat dalam satu kepemimpinan. Dengan kekuatan politik, militer, dan ekonomi yang terintegrasi, negara mampu menjaga kedaulatan wilayah Islam dan melindungi kaum muslim dari intervensi asing. Dalam kerangka ini, Palestina bukan sekadar isu regional, melainkan bagian dari wilayah umat yang wajib dibebaskan.
Menghadapi agenda demiliterisasi yang jelas-jelas melemahkan perlawanan rakyat Gaza, solusi yang ditawarkan tidak cukup sebatas diplomasi, bantuan kemanusiaan, atau tekanan internasional. Semua itu terbukti berulang kali gagal menghentikan penjajahan. Solusi hakiki harus berangkat dari akar persoalan, yaitu absennya kekuatan politik Islam yang melindungi umat secara menyeluruh.
Pertama, umat Islam wajib menyadari bahwa membela Palestina bukan sekadar isu kemanusiaan, tetapi bagian dari kewajiban akidah. Allah Swt. berfirman,
“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak…” (QS An-Nisa: 75).
Ayat ini menegaskan bahwa pembelaan terhadap kaum tertindas, termasuk rakyat Gaza adalah perintah langsung, bukan pilihan.
Kedua, haram bagi kaum muslim menerima solusi yang justru melemahkan kekuatan mereka sendiri. Demiliterisasi berarti mencabut kemampuan umat untuk mempertahankan diri, padahal Allah Swt. telah memerintahkan,
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi…” (QS Al-Anfal: 60).
Ayat ini menjadi dalil tegas bahwa kekuatan militer adalah kewajiban, bukan sesuatu yang boleh diserahkan kepada musuh.
Ketiga, solusi strategis dan mendasar adalah bersatunya kaum muslim di bawah kepemimpinan Islam yang menerapkan syariat secara kafah. Dalam sejarah, institusi negara Islam, yakni Daulah Khil4f4h telah terbukti menjadi pelindung wilayah kaum muslim dan mampu menghadapi kekuatan besar dunia.
Rasulullah ﷺ bersabda,
“Sesungguhnya imam (khalifah) adalah perisai, di belakangnya kaum muslim berperang dan berlindung.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemimpinan Islam adalah benteng utama dalam menjaga kehormatan dan keamanan umat.
Keempat, umat Islam harus meninggalkan ketergantungan pada solusi Barat yang sarat kepentingan. Sebaliknya, mereka harus kembali kepada sistem Islam yang mandiri dalam politik, ekonomi, dan militer. Tanpa itu, berbagai forum internasional hanya akan menjadi alat legitimasi penjajahan dengan wajah yang lebih halus.
Dengan demikian, solusi untuk Gaza bukanlah demiliterisasi, melainkan penguatan kekuatan umat, penyatuan barisan kaum muslim, dan tegaknya kepemimpinan Islam yang mampu membebaskan Palestina secara nyata. Inilah jalan yang selaras dengan syariat dan terbukti dalam sejarah, bukan sekadar retorika yang berulang tanpa hasil.
Wallahu a’lam bisshawab. [CM/Na]
Views: 2
