Penulis: Darni Sanari
Islam telah mewajibkan perputaran kekayaan terjadi pada semua lapisan masyarakat, baik miskin maupun kaya dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan hanya pada sebagian orang. Untuk memastikan terdistribusinya barang dan jasa kepada seluruh rakyat, maka kesenjangan ekonomi harus dihilangkan.
CemerlangMedia.Com — Indonesia menghadapi deflasi tahunan pertama sejak 2000 lalu. Meski deflasi mengindikasikan turunnya harga-harga barang dan jasa, para ekonomi mengingatkan deflasi tahunan ini “semu” akibat “daya beli masyarakat” yang menurun (bbc.com, 5-3-2025)
Deflasi adalah kondisi ketika jumlah penawaran lebih tinggi dari pada permintaan. Banyak hal yang menyebabkan daya beli masyarakat turun drastis, misalnya akibat krisis moneter pada 1998, covid-19 pada 2020 atau badai PHK, dan sebagainya. Tingkat konsumsi atau permintaan masyarakat turun akan menyebabkan over produksi barang dan jasa. Alhasil, yang ditawarkan tidak terbeli secara grafik dan menimbulkan deflasi penurunan harga-harga.
Biasanya yang mengalami dampak yang paling cepat adalah barang-barang yang sifatnya elastis atau barang-barang mewah, misalnya mobil, rumah, tanah. Jika terjadi deflasi, yang terpukul pertama kali adalah komoditas tersebut. Namun, kasus beberapa tahun terakhir ini justru menyentuh kebutuhan sehari-hari. Hal ini ditandai dengan sepinya pasar dan supermarket, bahkan ini terjadi saat Ramadan yang biasanya tingkat konsumsi masyarakat meningkat.
Ekonomi Kapitalisme Menciptakan Masyarakat “Turun Kelas”
Kondisi rakyat yang susah mencari kerja akibat jumlah lapangan pekerjaan sedikit, PHK, bahkan yang belum di PHK siap-siap di PHK, terjadi akibat pemberi kerja sudah tidak mampu lagi untuk menggaji karyawan dalam jumlah banyak dan terancam gulung tikar. Apabila rakyat ingin membuka usaha sendiri, mereka juga terkendala modal. Semua ini terjadi karena daya beli masyarakat yang sudah terlanjur rendah.
Miris! Negara yang terkenal dengan SDA melimpah, rakyatnya rajin dan punya keahlian, tetapi hidup dalam kemiskinan. Jelas kondisi seperti ini akibat adanya kemiskinan struktural. Kemiskinan yang diciptakan karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Akibat kapitalisme, perusahaan raksasa memakan perusahaan kecil, yang kaya makin kaya yang miskin makin “turun kelas”.
Pembangunan di sistem ekonomi kapitalisme sering ditandai dengan kebijakan yang mengedepankan kebebasan dalam seluruh aspek. Kapitalisme sendiri merupakan wajah lain sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan dalam bidang ekonomi. Alhasil, privatisasi aset atau layanan publik tidak bisa dihindari.
Listrik, air, layanan kesehatan, transportasi, dan sebagainya menjadi lahan bisnis bagi para kapitalis. Selain itu, penerapan sistem kapitalisme juga menyebabkan pengurangan intervensi negara dalam sektor ekonomi strategis, seperti energi dan pertambangan. Negara lebih mengandalkan investasi dan inovasi dari sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi. Semua ini mengakibatkan terjadinya perampokan SDA yang menafikan kesejahteraan masyarakat.
Penerapan kapitalisme juga menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan negara pada swasta maupun swasta asing. Privatisasi kekayaan alam justru hanya memperkaya segelintir elite swasta, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat.
Modal pembangunan semestinya melimpah, sumber daya semestinya berkah. Akan tetapi karena kapitalisme, semuanya menjadi musibah. Harta mengendap di bank dan hanya berputar di antara orang kaya saja sehingga uang yang beredar di masyarakat menjadi langka. Selain itu, pemasukan terbesar APBN negara, sebagian besar berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat.
Kesejahteraan yang merata akan terus menjadi mimpi dalam sistem ekonomi kapitalisme karena sistem ini dibangun di atas asumsi dasar bahwa persoalan utama ekonomi adalah kelangkaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, solusinya adalah produksi, bukan distribusi. Alhasil, yang menjadi fokus adalah pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan ekonomi.
Sistem Ekonomi Islam
Islam telah mewajibkan perputaran kekayaan terjadi pada semua lapisan masyarakat, baik miskin maupun kaya dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan hanya pada sebagian orang. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya:
“…supaya harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian…” (TQS Al-Hasyr: 7).
Untuk memastikan terdistribusinya barang dan jasa kepada seluruh rakyat, maka kesenjangan ekonomi harus dihilangkan. Untuk itu, secara teknis, negara bisa menempuh beberapa kebijakan:
Pertama, kewajiban zakat. Harta yang diambil dari orang kaya dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Setelah terkumpul, kemudian didistribusikan kepada mereka yang tidak mampu. Harta dari zakat dikhususkan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk jihad di jalan Allah, dan musafir.
Kedua, pengaturan waris dan nafkah untuk menjamin kebutuhan keluarga.
Ketiga, hak mendapatkan manfaat atas kekayaan milik umum. Hasil pengelolaan minyak, tambang emas, batu bara, nikel, dan sebagainya akan didistribusikan kepada rakyat dalam bentuk produk siap pakai maupun dalam bentuk pelayanan, seperti air gratis, listrik gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, pembangunan jalan, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya. Semua itu dibiayai dari hasil pengelolaan harta milik umum.
Keempat, pemberian secara cuma-cuma dari harta negara kepada mereka yang membutuhkan, seperti tanah pertanian bagi yang mampu bercocok tanam, serta membiayai mereka dari harta kharaj maupun jizyah.
Kelima, larangan menimbun uang (emas dan perak), termasuk diharamkannya riba, mafia, kartel, manipulasi harga, dan sebagainya.
Ekonomi yang berdaulat dan mandiri hanya akan bisa diwujudkan dengan penerapan sistem Islam secara kafah dalam bingkai negara (Khil4f4h). Oleh karena itu, umat Islam seharusnya berusaha untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam bingkai Daulah Khil4f4h Islamiah sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Swt.. Wallahu a’lam [CM/Na]
