Oleh. Rina Herlina
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com dan Pegiat Literasi)
CemerlangMedia.Com — Terjadi peningkatan secara signifikan pada harta kekayaan para pejabat negara dari mulai walikota, gubernur bahkan menteri. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat. Publik tentu dibuat penasaran, mengapa aset para pejabat tersebut makin hari kian bertambah banyak. Padahal rakyat jelas-jelas mengetahui bahwa pendapatan seorang pejabat telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Bahkan sekelas presiden pun masyarakat bisa mengetahui berapa kisaran gajinya per bulan.
Baru-baru ini publik dibuat penasaran terkait berita kekayaan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang naik secara signifikan selama menjabat sebagai orang nomor satu di Sumbar. Permintaan dari masyarakat agar sang gubernur selaku pejabat yang sedang hangat jadi perbincangan agar bersedia memberikan penjelasan mengenai bertambahnya harta kekayaan yang sangat signifikan selama Mahyeldi di apuk menjadi Gubernur Sumbar. Bahkan sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Padang menyampaikan harus ada klarifikasi dari Mahyeldi kepada masyarakat dan ini dinilai sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi rakyat yang sudah terlanjur curiga dan skeptis terhadap asal usul sumber kekayaannya (harianhaluan.com, 18-7-2023).
Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di lapangan. Kabar terbaru justru menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Sumbar mengalami kenaikan yaitu sekitar 340,37 ribu orang atau 5,95 persen dari jumlah total penduduk. Belum lagi angka pengangguran yang kian meningkat. Adanya fakta mengejutkan terkait harta kekayaan yang dimiliki para pejabat saat ini, sungguh merupakan fenomena yang membuat pilu. Bagaimana tidak, harta mereka makin meningkat sementara rakyat yang mereka pimpin hidup dalam garis kemiskinan bahkan sekadar mencari pekerjaanpun sulit. Ini sungguh sebuah paradoks.
Rakyat Makin Cerdas
Seiring banyaknya fenomena kekayaan pejabat yang meningkat begitu pesat setelah menjabat, masyarakat pun berharap hal itu menjadi pemicu kebangkitan umat. Agar kedepannya masyarakat makin pintar dan tidak mudah lagi dibodoh-bodohi dengan iming-iming janji kampanye para caleg. Rakyat harus makin pintar dan jeli bahwasanya selama ini suara umat hanya dibutuhkan pada saat pemilu saja untuk kemudian dijadikan alat memenangkan para calon terpilih. Kenyataannya setelah terpilih, mereka berlepas tangan dan melupakan janji-janjinya. Begitulah kualitas mereka yang sangat jauh dari perilaku jujur dan amanah. Maka tidak mengherankan jika di negeri ini kasus korupsi makin menggurita hampir di semua sektor. Mereka seolah-olah lupa bahwa jabatannya kelak akan di mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Sang Pencipta kehidupan.
Kelemahan Sistem Demokrasi
Ini menjadi bukti dari lemahnya sistem yang telah lama dianut oleh bangsa ini, yaitu demokrasi. Demokrasi yang dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik karena mampu mengakomodasi beragam kepentingan dan aspirasi rakyat. Akan tetapi, pada kenyataannya justru menjadi biang kerok bagi setiap masalah yang timbul di seluruh sektor kehidupan umat saat ini. Belum lagi adanya dugaan penyelewengan-penyelewengan kekuasaan yang diduga berubah menjadi pemerintahan yang otoriter.
Di antara kelemahan dari sistem demokrasi yang harus diketahui oleh rakyat, yakni sistem ini lebih menekankan pada kuantitas ketimbang kualitas, para pejabat cenderung bukan orang-orang kompeten di bidangnya, adanya penurunan standar moral, kesetaraan yang tidak wajar, kediktatoran mayoritas, pemerintahan cenderung tidak stabil dan sistem demokrasi ini seolah-olah hanya diperuntukan bagi orang-orang kaya atau para pemilik modal.
Solusi Hakiki Hanya Islam
Pada titik inilah umat butuh adanya sistem yang mampu mengatur seluruh problematika yang muncul di dalam kehidupannya. Dan Islam adalah sistem yang tepat, mengapa demikian? Pada sistem Islam, asas tempat masyarakat berpijak adalah akidah di samping pemikiran, perasaan, dan peraturan yang juga lahir dari akidah. Seluruh aturan di dalam Islam lahir dari Allah Sang Khalik. Islam juga mempunyai pandangan bahwa seluruh peraturan wajib dilaksanakan oleh setiap individu mukmin dengan dorongan takwa Lillah yang senantiasa tumbuh dalam jiwanya. Sedangkan teknis pelaksanaannya dijalankan oleh negara dengan sangat adil dan tentunya bisa dirasakan oleh semua warga.
Masyarakat di dalam daulah Islam akan bersikap saling tolong-menolong antara umat dan negara dalam beramar makruf nahi mungkar serta setiap peraturan akan diterapkan dengan kekuatan negara. Negara sangat bertanggung jawab terhadap urusan umat dan tidak akan mengurusi kepentingan individu saja kecuali terhadap mereka yang mempunyai fisik yang lemah. Selain itu, aturan di dalam Islam tidak akan pernah mengalami perubahan, senantiasa baku dan juga relevan pada setiap zaman.
Contoh Nyata Kepemimpinan Sahabat Umar bin Khattab
Umat juga dapat mengambil pelajaran dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dalam menjalankan roda pemerintahannya. Beliau begitu tegas dan tidak pandang bulu. Jika mendapati para bawahannya mengalami peningkatan pada harta kekayaannya, maka beliau tak segan-segan dalam mengambil sebuah kebijakan. Caranya yaitu dengan menghitung seluruh aset para pejabatnya baik sebelum menjabat ataupun selama masa jabatannya. Sekalipun tambahan aset tersebut diperoleh dari jalan berbisnis, tetapi Khalifah Umar tidak mengizinkan para pejabat tersebut untuk melakukan bisnis sampingan karena khawatir kelak mereka akan lebih memprioritaskan bisnisnya ketimbang melayani kebutuhan umat.
Dan jika beliau menemui adanya peningkatan kekayaan yang sangat signifikan, maka beliau tidak segan-segan untuk menyuruh mengembalikan kelebihan harta tersebut ke baitulmal. Pejabat tersebut akan mendapatkan sesuai haknya. Umar juga begitu tegas bagi siapa saja yang tidak berkenan dengan kebijakannya, maka silakan meninggalkan jabatannya. Begitulah sikap seorang pemimpin negara seharusnya. Harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Wallahu a’lam [CM/NA]