Oleh: Umul Asminingrum, S.Pd.
Praktisi Pendidikan
Sudah saatnya umat berbenah dan menyadari bahwa sistem kapitalisme hanya melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam dunia pendidikan. Di bawah kapitalisme, pendidikan sering kali menjadi komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial, sementara kaum kurang mampu makin terpinggirkan.
CemerlangMedia.Com — Dunia pendidikan adalah tempat tumbuh dan berkembangnya generasi penerus bangsa. Lagi-lagi kembali tercoreng oleh kasus yang mencederai nurani. Bukannya memberikan rasa aman dan nyaman, sering kali muncul berita tentang perlakuan seorang guru yang tidak pantas terhadap siswa, mulai dari perundungan hingga hukuman yang tidak berlandaskan etika. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan mendalam, seolah pendidikan kehilangan arah sebagai ruang pembentukan karakter.
Sungguh memprihatinkan. Murid SD swasta di Kota Meda dihukum duduk di lantai selama mengikuti pelajaran dua hari berturut-turut karena menunggak biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan (kompas.com, 11-01-2025).
Pendidikan Hak Setiap Warga
Kasus seperti ini mencerminkan kegagalan negara dalam memastikan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga. Dalam sistem kapitalisme, pendidikan sering kali dipandang sebagai komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara finansial. Sayangnya, ketidakhadiran negara secara nyata dalam mengelola pendidikan turut memperparah keadaan, terutama dengan minimnya fasilitas yang memadai dan kebijakan yang tidak pro rakyat.
Ketika tanggung jawab pendidikan dibebankan sepenuhnya kepada institusi swasta atau pihak sekolah, nilai-nilai kemanusiaan kerap tersingkir. Pendidikan lebih eksklusif daripada inklusif. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah benar-benar sedang membangun pendidikan untuk semua atau hanya untuk mereka yang mampu membayar?
Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu sering kali berubah menjadi ladang bisnis, terutama dengan makin menjamurnya sekolah-sekolah swasta. Alih-alih berorientasi pada pengembangan karakter dan potensi peserta didik, banyak institusi pendidikan yang lebih mengedepankan keuntungan finansial. Biaya pendaftaran, uang pembangunan, hingga SPP yang menjadi beban berat bagi banyak keluarga.
Kasus siswa yang dihukum karena menunggak SPP mencerminkan wajah buram sistem pendidikan yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial. Jika pendidikan gratis dapat dijamin oleh negara dan diakses oleh semua warga, masalah ini tidak akan terjadi. Pendidikan sebagai hak dasar seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.
Pendidikan Dijamin oleh Negara
Dalam sistem Islam, pendidikan merupakan salah satu layanan publik yang menjadi tanggung jawab penuh negara. Negara diwajibkan untuk menyediakan akses pendidikan secara gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Pendidikan dipandang sebagai kebutuhan mendasar yang tidak boleh diperdagangkan, melainkan harus dijamin keberlangsungannya demi kemaslahatan umat.
Negara bertanggung jawab menyediakan layanan pendidikan gratis untuk seluruh warga negara. Kaya maupun miskin tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pembiayaan pendidikan berasal dari pos kepemilikan umum, seperti hasil pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan lainnya yang menjadi milik umat. Dana ini digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta mendukung kesejahteraan guru sebagai pendidik berkualitas.
Dengan sistem ini, pendidikan tidak lagi menjadi beban individu atau keluarga, melainkan hak yang dijamin negara. Kasus siswa dihukum karena menunggak SPP tidak akan terjadi karena pendidikan diselenggarakan atas dasar keadilan dan kemaslahatan umat, bukan atas motif komersial. Hal ini menciptakan sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pilar utama dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Kegemilangan Pendidikan pada Masa Kekhalifahan
Pendidikan pada masa Kekhalifahan Islam memiliki sistem yang maju dan terbuka untuk semua kalangan, seperti pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan Nizam al-Mulk (wazir Kesultanan Seljuk). Pada masa ini didirikan Madrasa Nizamiyah di berbagai kota besar, seperti Baghdad dan Nishapur.
Madrasah ini menyediakan pendidikan gratis, termasuk buku, makanan, dan tempat tinggal bagi para pelajar. Kurikulumnya mencakup ilmu agama (seperti tafsir, hadis, dan fikih) serta ilmu umum (seperti kedokteran, matematika, dan astronomi). Guru-gurunya adalah ulama dan cendekiawan ternama, seperti Imam al-Ghazali yang turut mengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad.
Selain itu juga, pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di era Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma’mun, Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang terkenal di dunia. Institusi ini tidak hanya sebagai perpustakaan besar, tetapi juga menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Para ilmuwan muslim dari berbagai latar belakang, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Khwarizmi, berkumpul untuk mempelajari, menerjemahkan, dan mengembangkan ilmu-ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Semua kegiatan di Baitul Hikmah dibiayai oleh negara sehingga ilmu pengetahuan dapat diakses oleh siapa saja tanpa biaya. Dua contoh di atas menunjukkan bagaimana pendidikan dalam sistem Islam pada masa kekhalifahan didukung penuh oleh negara demi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
Khatimah
Sudah saatnya umat berbenah dan menyadari bahwa sistem kapitalisme hanya melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam dunia pendidikan. Di bawah kapitalisme, pendidikan sering kali menjadi komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial, sementara kaum kurang mampu makin terpinggirkan.
Kondisi ini bertolak belakang dengan nilai keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam menyediakan pendidikan bagi semua. Oleh karena itu, sudah waktunya umat melirik sistem pendidikan Islam. Sebuah sistem yang menjunjung tinggi keadilan, memprioritaskan pemerataan, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih ilmu tanpa terbebani oleh kendala ekonomi.
Wallahualam bissawab. [CM/NA]
Views: 97
