Oleh: Chusnul.AK
CemerlamgMedia.Com — Terlihat menjanjikan perubahan besar untuk Indonesia, tetapi hanya omong kosong belaka jika sistem yang digunakan masih sekularisme demokrasi. Mirisnya, massa pendukung capres dan cawapes dari masing-masing parpol saling mengunggulkan dan tak jarang juga menjatuhkan pihak lawan.
Menteri Agama Yaqut Cholil pernah memperingatkan masyarakat agar tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan (Kompas.com, 3-9-2023). Padahal, yang seharusnya menjadi perhatian adalah ketika dalam memilih pemimpin berlandaskan sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan bermsyarakat dan bernegara), menjadikan politik demokrasi tidak mengenal halal atau haram, politik hanya di definisikan sebagai cara meraih kursi kekuasaan semata.
Sistem yang Lemah
Oleh karena itu, hal yang wajar saat proses pelaksanaan pemilu, terjadi berbagai permainan yang kotor, curang, bahkan manipulatif demi mendapatkan kursi kekuasaan yang menjadi puncak kebanggaan sekaligus sarana meraih materi duniawi. Hal ini telah terbukti bagaimana parpol dan elite politik memperebutkan jabatan dan kekuasaan di setiap penyelenggaraan pemilu dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan politik uang.
Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, saking tingginya politik uang yang terjadi di Indonesia, —merujuk pada standar Interasional— menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar ketiga di dunia (cnnindonesia.com, 30-11-2023). Sudah menjadi hal yang lumrah dalam konstelasi sistem demokrasi kapitalisme dibajak kepentingan oligarki.
Meskipun secara teori dan konsepnya, rakyat adalah pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi, tetapi akibat lemahnya asas dalam sistem ini serta mekanisme pemilu yang berbiaya sangat mahal untuk iklan dan pencitraan, maka kekuatan uang merangsek masuk lalu menyetir kekuasaan dari dalam. Lihat saja beberapa kebijakan publik yang disahkan oleh eksekutif dan legistalif tidak berpihak kepada rakyat, seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pembangunan IKN, kereta cepat Jakarta—Bandung, atau rencana penghapusan Pertalite untuk kemudian diganti Pertamax Green.
Oleh karena itu, sengkarut pengaturan urusan umat lebih tepat disebabkan oleh sistem bermasalah yang menghasilkan oknum bermasalah pula. Letak masalah sistemnya ada pada sistem kapitalisme demokrasi yang merupakan ciptaan manusia. Padahal, manusia memiliki keterbatasan dalam mengindera dan merupakan tempatnya salah dan khilaf.
Sistem Islam
Para ulama telah membahas tentang pentingnya agama dan kekuasaan itu bersatu. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu’ al-Fatawa, (28/394), “Jika kekuasaan terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya perkataan manusia menjadi rusak.”
Dalam Tafsir Ath-thabari, Imam Ath-Thabari menulik perkataan Ali bin Abi Thalib ra., “Kewajiban imam/pemimpin adalah berhukum kepada hukum yang telah Allah turunkan serta menjalankan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaatinya, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru.”
Sudah seharusnya umat meluruskan pandangan tentang politik dan kepemimpinan bahwa pemimpin yang amanah bukan sekadar pemimpin yang saleh secara individu, tetapi juga mampu menciptakan kesalehan secara menyeluruh. Ia tidak akan membiarkan satu pun aspek kehidupan bernegara yang tidak diatur oleh hukum-hukum Allah. Sebab, ia yakin tidak ada aturan yang terbaik melainkan aturan yang datang dari syariat Islam sehingga tercipta rahmat bagi seluruh alam. Sebaliknya, tanpa menerapkan aturan Islam, sesaleh apa pun seorang pemimpin, tidak akan bisa mengundang rahmat Allah Swt..
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah menjelaskan bahwa seorang khalifah (pemimpin) wajib memenuhi tujuh syarat, antara lain muslim, laki-laki, balig, berakal, merdeka (bukan budak atau dalam kekuasaan orang lain), adil (bukan orang fasik atau ahli maksiat, mampu (punya kapasitas untuk memimpin).
Khalifah dipilih bukan untuk menjalankan keinginan dan hukum buatan manusia, tetapi untuk menjalankan hukum Allah. Oleh karenanya, seorang pemimpin berkewajiban menerapkan syariat Islam.
Allah Swt. berfirman, “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (TQS Al-Maidah: 48).
Oleh karena itu, meski secara individu seorang pemimpin tampak baik, santun, ramah, cerdas, mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, tetapi enggan menerapkan hukum-hukum Allah dalam memimpin dan mengurus rakyatnya, maka pada dasarnya ia termasuk dalam golongan orang yang zalim atau fasik. Wallahu a’lam bisshawwab. [CM/NA]
