Oleh. Miratul Lailiyah
CemerlangMedia.Com — Agenda politik Akbar yang menjadwalkan tentang pemilihan umum seorang pemimpin negara akan kembali dimulai di Indonesia pada 2024 yang akan segera tiba. Kegiatan kampanye seputar karakteristik sang calon pemimpin dengan perencanaan ide emasnya bagi tanah air tercinta juga makin sering digelar. Para penduduk negeri ini pun makin berharap mendalam dapat memilih seorang pemimpin cemerlang yang benar-benar mampu mengarahkan mereka menuju arena sejahtera kehidupan.
Namun, meski sudah seringkali dalam agenda pemilihan umum masyarakat Indonesia berhasil memilih seorang pemimpin yang mengusung rencana-rencana pemerintahan yang menggambarkan kesejahteraan kehidupan, pada faktanya rencana-rencana itu tidaklah berjalan maksimal. Bahkan banyak juga rencana yang masih terpenjara dalam kertas harapan.
Seperti dalam hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang dilakukan pada10—15 Oktober 2011 lalu dengan menanyakan pada 1.200 responden kuesioner, dinyatakan bahwa hanya ada 3 dari 15 janji sang pemimpin pemegang kursi pemerintahan saat itu yang telah terpenuhi (kompas.com, 23-10-2011).
Selain itu, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan ada 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi belum rampung hingga saat ini, padahal hampir mendekati akhir masa kepemimpinannya di 2024 sebentar lagi (cnnindonesia.com, 9-5-2023).
Proyek Strategis Tidak Manis
Mirisnya lagi, para pemimpin negara yang sudah terlanjur dipilih oleh rakyat Indonesia ternyata selama ini menyusun rencana pemerintahannya dengan ideologi kapitalisme yang lebih fokus mencari keuntungan materi ekonomi, bukan pembentukan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya sendiri. Alhasil, berbagai macam rencana yang dimasukkan dalam kategori proyek strategis pada faktanya justru tidaklah bermanfaat manis bagi masyarakat.
Seperti proyek pembangunan jalan tol yang dikatakan dapat menurunkan biaya transportasi masyarakat. Pada faktanya bukanlah suatu masalah utama yang harus segera diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun, justru masih mengandung tarikan biaya transportasi bagi masyarakat yang ingin memasuki jalan tol itulah yang makin menambah beban perekonomian mereka.
Oleh karenanya, masalah pensuksesan rencana kesejahteraan hidup melalui agenda pemilihan umum seorang pemimpin negara terbukti tidak pernah bisa diwujudkan apabila pengaruh ideologi kapitalisme belum dibersihkan dari pemikiran sang pemimpin negara serta dari mekanisme sistem kehidupan negara yang dijalankan di tengah-tengah rakyat.
Sempurna dengan Islam
Semua itu sangat jauh berbeda apabila sang pemimpin yang dipilih adalah sosok bertakwa yang melaksanakan ideologi sempurna, yakni Islam yang bersumber dari Sang Maha Pencipta, Allah Swt. dalam mekanisme kehidupan bernegara. Kesejahteraan hidup yang sudah lama diharapkan pasti akan terwujud menjadi kenyataan.
Sebab dalam sistem pemerintahan Islam, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur publik merupakan tanggung jawab negara yang diarahkan untuk memberikan kemaslahatan umum bagi semua rakyatnya. Sesuai sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,
“Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan ia bertanggung jawab pada rakyat yang ia urus.” (HR Bukhari)
Alhasil, susunan matang akan rencana strategis itu pun akan benar-benar tepat sasaran, membuat terasa manis dalam kehidupan.
Dalam politik menjalankan kewajiban melayani rakyatnya tersebut, suatu negara Islam yang juga melaksanakan sistem ekonomi syar’i tidak akan kesulitan dalam mendapatkan dana-dana pemasukan negara. Oleh karena sumber keuangannya tidak akan membebani rakyat seperti dalam sistem kapitalisme demokrasi.
Di antara pos pemasukan syar’i itu terdapat pos harta milik umum, seperti sumber daya alam berupa barang tambang yang dikelola resmi oleh negara dengan tenaga kerja rakyatnya sendiri tanpa campur tangan pihak swasta kapitalis yang lebih mengutamakan pendapatan pribadinya. Oleh karenanya, sudah pasti pemasukan negara dengan ekonomi Islam akan membuat sejahtera karena tidak banyak terpotong di luar kepentingan rakyatnya. Bahkan masalah sulitnya lapangan kerja pun lebih mudah dibuat sirna.
Selanjutnya, ada pula pemasukan dari pos harta zakat dan dari pos sumber pemasukan temporal, seperti infak, wakaf, dsb. Selain bernuansa kemanusiaan yang baik hati, pemasukan-pemasukan dari pos sosial Islam itu pun bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Seperti, pemasukan melalui metode wakaf khairi yang akan cenderung mudah menyelesaikan masalah perizinan tanah bagi proyek pembangunan infrastruktur publik pada pemiliknya sebagaimana yang banyak terjadi saat ini. Dengan metode inilah tidak perlu ada unsur paksaan dari pihak negara, sebab masyarakat muslim sendiri akan bersemangat tanpa merasa berat hati untuk memindahkan harta pribadinya bagi kepentingan umum sebagai wujud kesungguhan iman mereka.
Sedangkan sumber pendapatan melalui pos tagihan-tagihan pajak seperti dalam sistem kapitalisme tidaklah dilakukan oleh sistem perekonomian Islam, kecuali hanya bagi para warga konglomerat jika sedang terjadi kekosongan kas negara dalam baitulmal.
Dengan sumber perekonomian itu, proyek pembangunan infrastruktur publik cenderung akan mudah dan lancar dijalankan. Tanpa terjebak untuk memilih arus utang global yang berbahaya karena dapat menancapkan identitas kehinaan dalam figur kebesaran nama negara serta mengandung unsur riba yang menggerogoti kas negara. Wallahu a’alam [CM/NA]
Views: 41
