Oleh. Rina Herlina
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com, Pegiat Literasi)
CemerlangMedia.Com — Sudah bukan hal baru di negeri ini. Jika terjadi aksi demo atau adanya pergerakan massa dalam melakukan suatu tuntutan kepada para pemimpin baik di tingkat daerah, provinsi, bahkan sekelas presiden pun, mereka selalu mangkir atau tidak bisa bahkan tidak mau menemui para demonstran dengan alasan sedang tidak berada di kantor. Alasan klise sebenarnya, rakyat sudah paham betul dengan gaya mereka yang katanya wakil rakyat, tetapi nyatanya aspirasi atau jeritan hati rakyat tidak pernah tersampaikan.
Sungguh sebuah ironi, perilaku mereka sangat berbeda jauh dengan saat awal-awal kampanye dan setelah mereka terpilih. Yang dulunya manis bahkan seakan-akan pro rakyat, kini kualitas mereka sebagai pejabat negara terpampang dengan jelas. Nyatanya jauh panggang dari api.
Seperti aksi massa yang baru-baru ini terjadi di provinsi Sumbar. Masyarakat air bangih bersatu padu melakukan pergerakan menuju ke depan kantor sang gubernur. Mereka melakukan orasi sejak pagi hingga tengah hari, tetapi hanya disambut oleh beberapa staf yang mengaku sebagai perwakilan dari Mahyeldi, Gubernur Sumbar. Massa tak bergeming, mereka menolak kehadiran para staf dan hanya ingin gubernur sendiri yang langsung menemui para demonstran. Massa ingin langsung menyampaikan sendiri sejumlah tuntutan yang khusus ditujukan untuk orang nomor satu di Sumbar tersebut. Ini merupakan buntut dari rencana Pemprov Sumbar terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pasaman barat. Massa meminta agar Gubernur Mahyeldi mencabut usulan mengenai PSN kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Hal tersebut termaktub dalam surat no 070/774/BALITBANG -2021. Mengingat hal ini justru malah menimbulkan konflik agraria di Air Bangih yang makin meningkat (langgam.id, 31-7-2023).
Sebagian masyarakat mungkin belum tahu apa itu PSN. PSN adalah proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintahansaat ini yang skalanya bersifat strategis, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan suatu daerah. Nah pertanyaannya, sudah tercapaikah selama ini tujuan dari PSN tersebut?
Upaya yang Ingin Dicapai oleh PSN
Lebih lanjut, PSN juga berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan kepada Pancasila dan UUD negara republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaannya menitik beratkan pada pembangunan fisik dan nonfisik, dan punya peran penting untuk lebih meningkatkan pertumbuhan pada sektor ekonomi seluruh masyarakat. Ini dilakukan melalui berbagai upaya pendekatan pembangunan infrastruktur kewilayahan. Selain berperan di dalam mendukung seluruh bidang pembangunan, PSN berperan juga untuk mendukung tumbuh kembangnya berbagai industri barang, jasa, dan tentu saja menciptakan ruang pekerjaan untuk masyarakat luas agar mendukung peningkatan pada sektor ekonomi dan kesejahteraan nasional.
Secara garis besarnya, inilah beberapa keuntungan yang akan diperoleh dari adanya PSN ini bagi rakyat dan juga negara tentunya. Di antaranya memberikan kontribusi pada sektor ekonomi, pertahanan, keamanan nasional, kesejahteraan sosial, dan konektivitas serta keragaman distribusi antar pulau dengan bantuan fasilitas utama.
PSN di Mata Masyarakat
Namun, faktanya, masyarakat menilai bahwa selama ini PSN dianggap terlalu memaksakan kehendak. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya perampasan-perampasan hak atas tanah rakyat yang terjadi di berbagai daerah. Pemerintah begitu arogan memaksakan proyek-proyek strategis nasional tersebut di hampir seluruh wilayah dengan cara merampas tanah-tanah rakyat. Maka sejauh ini, PSN sama sekali dianggap tidak menyejahterakan masyarakat karena nyatanya seluruh proyek tersebut malah menutup kesempatan bagi rakyat untuk mengambil keputusan atas ruang hidupnya sendiri. Contoh proyek energi yang diklaim sebagai energi bersih seperti PLTA dan geotermal yang dibangun di atas lahan-lahan tanah rakyat dan juga menghancurkan lahan hutan setempat.
PSN dapat Timbulkan Bencana
Hingga kini, PSN dinilai dapat menimbulkan banyak bencana yang akan terjadi jika terus dipaksakan. Seperti adanya kekeringan, udara kotor, dan SDA pun menjadi rusak. Saat ini saja beberapa dampak dari proyek-proyek tersebut terhadap lingkungan hidup masyarakat sudah dirasakan, di antaranya sumber air menjadi kering, air minum tercemar, lingkungan juga ikut tercemar, udara menjadi kotor, tanah pertanian milik petani menjadi rusak, ikan-ikan mati, hutan-hutan juga rusak dan areal tangkapan nelayan makin menyempit.
Kapitalisme Makin Memperparah Keadaan
Kondisi ini makin diperparah dengan adanya sistem yang dianut oleh masyarakat sekarang ini, sistem yang seluruh aturannya dibuat oleh manusia yaitu kapitalisme. Paham ini berdiri di atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan (sekularisme), makanya mereka berpendapat bahwa manusia berhak membuat aturan hidupnya. Dan yang paling menonjol dari paham ini adalah sistem ekonominya, yaitu ekonomi kapitalisme. Di dalam sistem ini, nilai-nilai yang paling tinggi dan paling terpuji pada setiap manusia adalah yang bersifat materi. Maka kebahagiaan pada kapitalisme dinilai dengan memperoleh kesenangan jasmaniah sebesar-besarnya, itulah jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan.
Manusia yang menganut sistem ini bebas berbuat semaunya sesuai apa yang diinginkan, selama dalam perbuatannya itu terdapat kebahagiaan. Maka tidak heran jika mereka akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekalipun harus mengorbankan kepentingan banyak pihak. Bahkan di sistem ini, korupsi makin menggurita di semua sektor. Kemiskinan kian meningkat dan angka kriminalitas merajalela.
Islam Solusi Menyeluruh
Di dalam Islam, penyediaan infrastruktur sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Dan tidak bertumpu pada investor ataupun swasta. Untuk dananya sendiri berasal dari baitulmal. Jika ternyata baitulmal sedang tidak ada dana, sedangkan penyediaan infrastruktur sangat vital dan dibutuhkan, maka negara dapat mendorong partisipasi publik agar berinfak. Dan jika belum mencukupi maka kaum muslim laki-laki yang “mampu” dikenakan pajak khusus untuk membiayai proyek tersebut. Sebenarnya bisa saja negara mengajukan fasilitas kredit, baik kepada negara maupun perusahaan asing dengan catatan tanpa bunga dan tanpa syarat apa pun yang dapat menjerat negara. Transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang dilakukan dengan tangguh.
Begitulah Islam mengatur kehidupan manusia karena Islam hadir bukan hanya sekadar agama ritual saja. Islam berfungsi sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan problematika umat. Maka di dalam Islam masalah proyek pengadaan infrastruktur haram jika pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta atau asing. Ini sesuai dengan hadis nabi, “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah)
Maka sudah seharusnya umat mau kembali kepada aturan Islam dan memperjuangkan kembali tegaknya hukum-hukum Islam di muka bumi ini. Hanya Islam-lah yang paling relevan dalam setiap keadaan sejak dahulu, kini dan juga nanti. Wallahua’lam [CM/NA]
