Oleh: Fachtia Bauw Uswanas, S.Gz.
Di dalam sistem Islam, bantuan sosial tetap ada, tetapi bukan menjadi penyangga utama ekonomi. Bantuan hanya menjadi pelengkap solidaritas sosial, bukan alat untuk terus menyelamatkan daya beli rakyat yang lemah. Sebab, masyarakat yang sehat bukan terus bergantung pada stimulus, tetapi memiliki akses adil terhadap kekayaan dan mampu hidup layak dari hasil usahanya sendiri.
CemerlangMedia.Com — Program pembagian 1.098 sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan anggaran dari APBN sekitar Rp100 miliar menjadi perbincangan hangat menjelang perayaan Iduladha 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan, penyaluran sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (BANPRES). Sapi-sapi kurban tersebut merupakan hasil peternakan lokal, dibeli dari para peternak di berbagai daerah sehingga diharapkannya menjadi momentum peningkatan kualitas produk sapi dalam negeri (RRI.co.id, 26-5-2026).
Secara administratif, kebijakan ini memang sah karena menggunakan pos anggaran resmi negara. Namun, polemik publik tidak berhenti hanya sebatas persoalan legalitas, melainkan karena program ibadah dan bantuan sosial seperti ini makin sering dijadikan solusi oleh negara untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Di situlah persoalan yang lebih besar sebenarnya muncul, yaitu perekonomian Indonesia tidak baik-baik saja.
Stimulasi Ekonomi Kapitalis
Program ini memang terlihat sederhana di permukaan. Negara membeli sapi, peternak menerima uang, masyarakat menerima daging kurban, lalu ekonomi bergerak sesaat. Namun jika dilihat lebih dalam, pola seperti ini menunjukkan bagaimana ekonomi modern hari ini bekerja dengan cara negara terus dipaksa hadir membantu konsumsi masyarakat agar sistem ekonomi tetap berjalan.
Dalam teori ekonomi kapitalisme, John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) mengatakan bahwa negara memang diposisikan sebagai penyelamat ekonomi ketika pasar mulai melemah. Ketika masyarakat tidak mampu membeli, negara turun tangan melalui bansos, subsidi, bantuan tunai, proyek pemerintah, hingga stimulus sosial seperti program kurban massal. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tidak jatuh. Sebab dalam kapitalisme, konsumsi adalah jantung ekonomi.
Ketika masyarakat berhenti membeli dan barang tidak laku, maka produksi akan menurun. Ketika produksi turun, PHK meningkat dan saat PHK meningkat, daya beli makin melemah. Oleh karena itu, negara terus menggelontorkan stimulus agar roda konsumsi tetap hidup. Artinya bahwa bantuan seperti ini bukan hanya soal kepedulian sosial atau ibadah keagamaan, tetapi merupakan bagian dari mekanisme stabilisasi ekonomi modern.
Stimulus seperti ini hanya menyentuh permukaan persoalan. Bisa membantu ekonomi bergerak sementara, tetapi tidak menyentuh akar masalah yang membuat masyarakat terus membutuhkan bantuan demi bantuan.
Masyarakat memang terbantu dengan program tersebut, seperti peternak mendapat pasar, distribusi daging menjangkau daerah-daerah. Namun, semua itu tetap bersifat sementara jika persoalan mendasarnya tidak disentuh, yaitu ketimpangan kepemilikan aset, dominasi modal besar, ketergantungan utang, lemahnya industri rakyat, dan sistem ekonomi yang membuat kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok.
Sistem Ekonomi Islam
Di titik inilah Islam menawarkan cara pandang yang berbeda. Islam tidak melihat masalah ekonomi sekadar kurangnya konsumsi atau lemahnya pertumbuhan pasar. Islam melihat akar masalah ekonomi berada pada rusaknya distribusi kekayaan, pengelolaan kepemilikan, dan hilangnya tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat.
Dalam Islam, negara bukan sekadar regulator pasar atau penjaga investasi. Negara adalah pengurus urusan rakyat. Tujuan ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu secara adil.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Oleh karena itu, Islam mengatur kepemilikan dengan jelas. Sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti tambang besar, minyak, gas, laut, hutan, dan energi, termasuk kepemilikan umum, tidak boleh dimonopoli korporasi atau individu.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud).
Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar bahwa sumber daya vital yang dibutuhkan masyarakat luas harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada kepentingan modal. Islam menjadikan hasil pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.
Allah Swt. berfirman, “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS Al-Hasyr: 7). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan distribusi kekayaan sebagai inti persoalan ekonomi.
Selain itu, Islam juga melarang riba karena sistem utang berbunga membuat kekayaan terus mengalir kepada pemilik modal dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, solusi Islam tidak dimulai dari memperbanyak stimulus sementara, tetapi membangun struktur ekonomi yang sehat —kepemilikan umum dikelola negara untuk rakyat, kebutuhan pokok dijamin, distribusi kekayaan dijaga, monopoli dicegah, riba dihapus, dan negara benar-benar menjadi pengurus rakyat, bukan sekadar penjaga pasar.
Dalam sistem Islam, bantuan sosial tetap ada, tetapi bukan menjadi penyangga utama ekonomi. Bantuan hanya menjadi pelengkap solidaritas sosial, bukan alat untuk terus menyelamatkan daya beli rakyat yang lemah. Sebab, masyarakat yang sehat bukan terus bergantung pada stimulus, tetapi memiliki akses adil terhadap kekayaan dan mampu hidup layak dari hasil usahanya sendiri.
Pada akhirnya, polemik tentang sapi kurban APBN seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah negara boleh membeli sapi atau tidak? Atau apakah APBN boleh dipakai untuk kurban atau tidak? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa negara yang kaya sumber daya masih harus terus menopang ekonomi rakyat dengan stimulus demi stimulus?
Mungkin jawaban paling jujur adalah karena sistem ekonomi yang berjalan hari ini memang lebih sibuk menjaga pasar tetap hidup daripada memastikan kesejahteraan benar-benar terdistribusi secara adil. Sebab, sistem ekonomi hari ini memang dirancang untuk menjaga pasar tetap hidup daripada memastikan kesejahteraan benar-benar terdistribusi secara adil. [CM/Na]
Views: 30
