Islam hadir untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Hubungan yang dibangun bukanlah relasi yang saling memeras, melainkan kerja sama yang saling menguntungkan. Negara memastikan setiap kesepakatan (akad) memiliki kejelasan syar’i mengenai detail pekerjaan, standar upah, durasi kerja, hingga jaminan keselamatan sehingga tercipta keridaan dan keberkahan di antara keduanya.
CemerlangMedia.Com — Massa aksi dari Sentral Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (SPARKA) bersama Persatuan Rakyat Anti-Imperialis (PERISAI) menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Jumat (1-5-2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai makin menekan kehidupan rakyat, mulai dari krisis ekonomi global hingga konflik agraria yang belum terselesaikan di daerah.
Peringatan Hari Buruh saban tahun senantiasa menjadi panggung bagi para pekerja untuk melantangkan aspirasi mereka. Urgensi ini kian terasa di tengah hantaman krisis ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Serikat pekerja, bahkan mengkhawatirkan adanya gelombang PHK hingga 100 ribu orang apabila konflik tersebut terus berlarut.
Merespons situasi ini, Kemnaker mulai mengaktifkan sistem peringatan dini (early warning system) guna memitigasi perusahaan yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun, jauh sebelum gejolak perang meletus, kondisi kaum buruh sebenarnya sudah memprihatinkan, baik di level domestik maupun internasional. Mereka masih terjepit oleh berbagai isu klasik: upah yang minim, lingkungan kerja yang tidak manusiawi, ancaman PHK yang menghantui, hingga sulitnya mendapatkan lapangan kerja baru. Rangkaian masalah ini kian membenamkan kesejahteraan mereka.
Secara mendasar, problematika perburuhan akan terus berulang selama sistem kapitalisme masih menjadi pijakan dunia. Dalam logika kapitalis, tenaga kerja hanyalah instrumen produksi. Akibatnya, perusahaan cenderung menekan biaya operasional sekecil mungkin, termasuk gaji karyawan, demi mengejar profit maksimal. Di saat yang sama, negara sering kali hanya bertindak sebagai mediator atau regulator administratif tanpa memberikan jaminan perlindungan yang nyata bagi rakyatnya. Dalam cengkeraman sistem ini, kemakmuran bagi buruh seolah menjadi fatamorgana yang sulit digapai.
Hal ini sangat kontras dengan paradigma Islam yang memandang kaum buruh sebagai bagian dari rakyat yang wajib mendapatkan ri’ayah (pengurusan) penuh dari negara. Dalam Islam, negara memegang otoritas tunggal untuk menjamin taraf hidup setiap individu tanpa kecuali. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan kebutuhan primer setiap warga terpenuhi melalui dua pendekatan: langsung dan tidak langsung.
Secara langsung, negara menyediakan fasilitas publik esensial, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara cuma-cuma sehingga beban pengeluaran rakyat berkurang drastis. Sementara secara tidak langsung, negara menciptakan ekosistem lapangan kerja yang masif bagi pria dewasa agar mampu menafkahi keluarganya secara mandiri, baik melalui sektor industri, pertanian, perdagangan, maupun jasa.
Dalam interaksi antara pekerja dan pemilik usaha, syariat Islam hadir untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Hubungan yang dibangun bukanlah relasi yang saling memeras, melainkan kerja sama yang saling menguntungkan. Negara memastikan setiap kesepakatan (akad) memiliki kejelasan syar’i mengenai detail pekerjaan, standar upah, durasi kerja, hingga jaminan keselamatan sehingga tercipta keridaan dan keberkahan di antara keduanya.
Hanya dalam sistem Islam dibawah naungan Khil4f4h-lah, nasib buruh bisa sejahtera. Sudah saatnya umat sadar dan beralih dari sistem kapitalisme yang sudah terbukti membawa kesengsaraan bagi umat manusia, termasuk kaum buruh.
Muyessaroh [CM/Na]
Views: 2
