Sistem Islam tidak bisa diintervensi oleh kepentingan kapitalis dan oligarki. Swasta boleh hadir, tetapi hanya sebagai pekerja negara. Di sinilah akan muncul kedaulatan ekonomi dan energi yang sebenarnya
CemerlangMedia.Com — Musim kemarau yang berkepanjangan mulai dirasakan dampaknya, terutama oleh para petani di wilayah Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi. Langkanya sumber air membuat mereka harus membuat sumur dengan kedalaman dua meter untuk menyiram kebun semangkanya. Bersamaan dengan itu, pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan selama 14 hari terhitung 30 Agustus sampai 12 September 2024 (04-09-2024).
Krisis air ini merupakan kondisi yang sangat menyedihkan karena air merupakan kebutuhan fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia. Pada 2020, menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture/FAO), Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air terbesar di Asia Tenggara yang mencapai 2.018,7 kilometer kubik. Lalu mengapa Indonesia masih mengalami krisis air?
Salah satu penyebab krisis air ini adalah tata kelola yang liberal. Air diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang bisa diperhitungkan untung ruginya sehingga boleh dikomersialkan. Tata kelola air diprivatisasi sehingga membolehkan perusahaan-perusahaan swasta menguasai sumber-sumber air. Siapa saja yang kuat dan mampu menguasai sumber daya alam, dipersilakan mengeruknya.
Sementara rakyat yang tinggal di sekitar sumber air justru kesulitan mendapatkan air karena kedalaman sumur mereka tidak sebanding dengan milik perusahaan yang menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih. Tidak ada juga kewajiban untuk berbagi dengan publik. Semuanya privat, keuntungannya berputar hanya pada pemilik modal saja. Jika pun negara mendapatkan bagian berupa pajak dan royalti, itu hanya sebagian kecil saja dari keuntungan yang didapat oleh para kapitalis. Liberalisasi pengelolaan sumber daya alam tidak akan menguntungkan negara, apalagi rakyat. Begitulah cara pandang ekonomi kapitalisme yang sangat bertolak belakang dengan Islam.
Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti air, menjadi milik umat. Negara berperan sepenuhnya sebagai pengelola dan proses ini dibiayai sepenuhnya oleh kas negara yang hasilnya nanti dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh umat. Negara tidak boleh melimpahkannya kepada swasta, apalagi asing karena itu bukan miliknya, tetapi milik umum. Dengan penguasaan sepenuhnya oleh negara, maka akan didapati anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhan negara dan diharapkan mampu lepas dari ketergantungan utang luar negeri dalam pembangunan negara.
Hanya saja, sistem pengelolaan kekayaan seperti ini, hanya ada dalam sistem yang benar dan adil, yakni Islam. Sistem Islam tidak bisa diintervensi oleh kepentingan kapitalis dan oligarki. Swasta boleh hadir, tetapi hanya sebagai pekerja negara. Di sinilah akan muncul kedaulatan ekonomi dan energi yang sebenarnya. Inilah keunggulan Islam. Wallahu a’lam bisshawwab
Mia Kusmiati
Bekasi, Jawa Barat [CM/NA]
