Meskipun MBG bertujuan baik, tidak serta merta menyelesaikan persoalan gizi buruk, terlebih meningkatnya kualitas pendidikan. Penerapan Islam secara kafah akan mengundang rahmat dan kebaikan dari Allah Swt.. Terjaga jiwa, akal, akidah, harta, kehormatan, serta wibawa negara.
CemerlangMedia.Com — Makan Bergizi Gratis terus menjadi sorotan publik. Pasca penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan kedua wakilnya, Sony Wijaya dan Lodewyk Pusung atas dugaan penyimpangan tata kelola program MBG, berbagai lapisan masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BGN. Ada tiga tuntutan, di antaranya meminta agar MBG diberhentikan sementara dan perbaiki tata kelolanya, menuntut transparansi anggaran pengadaan, dan mendesak agar membongkar pihak mana saja yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (10-06-2026).
Tingginya angka stunting pada anak di Indonesia yang mencapai 4.413.686 pada tahun 2024, mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan. MBG diposisikan sebagai intervensi gizi yang mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini dan sepanjang siklus kehidupan. Program “anak emas” yang berjalan sejak 6 Januari 2025, berhadapan dengan berbagai masalah dan kritik yang muncul di tengah masyarakat. Bukannya berbenah, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat publik geram.
Di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai sektor, MBG menjadi program yang tidak tersentuh. Dalam APBN 2026, anggaran MBG mencapai Rp335 triliun dari yang sebelumnya Rp71 triliun. Anggaran diambil dari tiga sektor, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dari sektor pendidikan, MBG menghabiskan 44,2 persen dari total anggaran sebesar Rp769,1 triliun. Ini sangat berdampak besar terhadap penurunan kualitas dalam kegiatan pembelajaran, seperti berkurangnya beasiswa bagi para pelajar berprestasi, kenaikan biaya UKT, minimnya perbaikan pada infrastruktur sekolah, dan menurunnya kesejahteraan bagi para tenaga pengajar.
Ada sekitar 2,6 juta tenaga guru honorer yang harus berpikir keras untuk bisa bertahan hidup dengan pendapatan yang jauh dari kata layak. Mereka juga harus berjuang berpuluh tahun untuk bisa meraih status ASN. Namun di sisi lain, para pegawai MBG bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dan diberi kemudahan untuk mendapatkan status P3K atau ASN, dengan masa kerja yang baru satu tahun.
Pemerintah memberikan jalan mulus untuk mendapatkan segala fasilitas bagi para pegawai MBG. BGN melakukan pembelanjaan 21.801 unit sepeda listrik dengan harga per unit sekitar Rp49.950.000 (total Rp1,2 triliun), belanja kaos kaki 17.000 pasang (total 6,9 miliar) dengan harga/pasang Rp100.000, dan pengadaan tablet dengan harga/unit sekitar 17.93 juta (total 508,4 miliar).
Selain pembelanjaan fisik, anggaran pelatihan dan sosialisasi juga mencapai Rp 464,6 M. Menurutnya, ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menjalankan program. BGN juga menyewa 31 paket jasa event organizer (EO) dengan total kontrak mencapai 113 M. Namun yang lebih mengejutkan, alokasi untuk makanan yang seharusnya menjadi program inti, justru memakan anggaran dengan porsi paling sedikit, yaitu Rp242,8 M. Hal ini membuat publik bertanya, benarkah MBG ini untuk perbaikan gizi atau jadi ajang bancakan para elite?
Pemerintah mengatakan bahwa dapur MBG dikelola para pelaku UMKM. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada sekitar 1.178 SPPG dikuasai Polri, 452 dikuasai TNI, selebihnya oleh para anggota DPR, DPRD, keluarga pejabat, dan pihak-pihak yang terafiliasi dengan partai politik. MBG menjadi “lahan basah” bagi para elite politik dan pengelola dapur, sedangkan para pedangan kecil di pasar harus mengalami kerugian yang signifikan dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan baku dan harga barang yang mengalami kenaikan. Belum lagi para penjaga kantin sekolah yang pendapatannya menurut drastis.
Begitulah demokrasi bekerja. Para penguasa dan politisi akan melakukan berbagai upaya untuk memperkaya diri ataupun kelompok. Walau mereka wakil rakyat, tetapi kesejahteraan rakyat bukanlah prioritas. Mereka memanipulasi kewajiban dalam mengurus rakyat sebagai prestasi, padahal itu sudah menjadi kewajibannya sebagai kepala negara.
Meskipun MBG bertujuan baik, tidak serta merta menyelesaikan persoalan gizi buruk, terlebih meningkatnya kualitas pendidikan. Selama masih betah dengan ideologi kapitalisme, maka selama itu juga kesenjangan dan kemiskinan struktural akan terus dirasakan. Diperlukan solusi sistematis dengan kembali kepada satu-satunya ideologi terbaik, yaitu Islam. Penerapan Islam secara kafah akan mengundang rahmat dan kebaikan dari Allah Swt.. Terjaga jiwa, akal, akidah, harta, kehormatan, serta wibawa negara.
Mia Kusmiati [CM/Na]
Views: 28
