Negara juga tidak menyerahkan urusan rakyat kepada pihak individu, swasta, ataupun yayasan. Sebagai raa’in dan junnah, seorang kepala negara senantiasa melindungi dan menjamin kebutuhan rakyat. Bukan hanya makanan gratis, pendidikan dan kesehatan pun bisa didapatkan secara gratis ketika negara menerapkan aturan Islam.
CemerlangMedia.Com — Sejak diluncurkannya program Makan Bergizi Gratis (MBG), kasus demi kasus terjadi. Mulai dari keracunan massal, makanan yang tidak layak konsumsi, hingga mobil SPPG yang menabrak siswa. Tidak hanya itu, beredarnya menu MBG selama Ramadan yang dianggap tidak bergizi, sontak membuat publik gaduh (26-2-2026).
Program MBG yang digadang-gadang mampu mengatasi stunting dan memenuhi gizi anak, kini seolah menjadi ajang pertaruhan nyawa. MBG ibarat sebuah proyek yang dipaksakan untuk masyarakat. Suka atau tidak suka, masyarakat harus menerima, meskipun menunya jauh dari kata bergizi, bahkan terkesan asal jadi.
Apalagi di bulan Ramadan yang pola konsumsi masyarakat berubah. Tidak ada jaminan bahwa makanan yang dibagikan di siang hari akan terjaga kesegarannya ketika waktu berbuka datang. Pun, pembagian makanan kemasan, seperti biskuit dan jajanan lainnya, dikhawatirkan tidak memenuhi standar makanan bergizi.
Semestinya, ketika suatu program tidak memberikan dampak positif, bahkan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat, maka yang dibutuhkan adalah evaluasi dan pengkajian ulang, apakah program atau kebijakan tersebut menyejahterakan rakyat atau tidak. Namun sayangnya, hal demikian sulit dilakukan karena pemerintah bukanlah sebagai pelaksana program MBG.
Pemerintah hanya sebagai pembuat kebijakan dan aturan, sedangkan pelaksana di lapangan adalah individu, baik swasta maupun asing. Oleh karenanya, sesuatu yang wajar jika laporan kepada pemerintah terkadang berbeda dengan fakta di lapangan.
Sementara di dalam Islam, kebijakan yang dibuat dan diterapkan berdasarkan aturan Islam. Tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karenanya, senantiasa ada evaluasi dan kontrol dari negara guna memastikan program tersebut menjangkau seluruh masyarakat tanpa kecuali.
Negara juga tidak menyerahkan urusan rakyat kepada pihak individu, swasta, ataupun yayasan. Sebagai raa’in dan junnah, seorang kepala negara senantiasa melindungi dan menjamin kebutuhan rakyat. Bukan hanya makanan gratis, pendidikan dan kesehatan pun bisa didapatkan secara gratis ketika negara menerapkan aturan Islam.
Seorang pemimpin sadar betul bahwa ia memiliki tanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala negara) adalah pemimpin manusia secara umum dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka….” (HR Bukhari dan Muslim).
Yulweri Vovi Safitria
Batam, Kepulauan Riau [CM/Na]
Views: 21
