Pemerintah bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan, baik dalam memberikan informasi yang benar kepada setiap masyarakat, penyediaan lapangan kerja, penstabilan ekonomi negara, dan penjagaan lebih ketat atas sindikat perdagangan orang. Pemerintah juga harus menjadi pelindung setiap warga negara agar tak makin banyak lagi masyarakat yang menjadi korban.
CemerlangMedia.Com — Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural alias ilegal menjadi masalah penting yang mesti mendapat perhatian. Sebab, para PMI ilegal ini rentan terkena modus kasus perdagangan orang.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (Perindagnaker), Johana Sari Margiani juga membenarkan makin banyak angka PMI ilegal ini. Ia mengaku, pihaknya mendapatkan laporan jumlah PMI ilegal sebanyak 260 orang dari 10 desa di Kabupaten Mempawah. Ia menyimpulkan, dengan data tersebut, maka jumlah PMI ilegal dari Kabupaten Mempawah bisa mencapai dari ribuan, bahkan puluhan ribu orang mengingat Kabupaten Mempawah sendiri terdiri dari 60 desa/kelurahan (10-9-2024).
Sudah banyak kejadian para PMI ditawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang menjanjikan. Namun faktanya, dibidik oleh jaringan internasional perdagangan orang. Belum lagi, PMI Ilegal ini juga minim jaminan perlindungan, baik dari negara tempat mereka bekerja ataupun dari Indonesia.
Tidak bisa dimungkiri, tingginya angka PMI ilegal ini juga berkaitan dengan faktor ekonomi. Masyarakat memerlukan pendapatan demi bisa hidup layak dan dapat mencukupi ragam kebutuhan, sedangkan lapangan pekerjaan sulit didapatkan. Wajar jika banyak masyarakat memilih jalan pintas, yang penting bisa bekerja, apalagi diiringi iming-iming gaji puluhan juta, tak hiraukan lagi keselamatan jiwa.
Miris! Di negeri yang kaya SDA, tetapi rakyat tidak bisa menikmatinya hingga menjadi korban segala tipu daya. Sementara kekayaan alam dikuasai segelintir orang atas nama pemilik modal yang berjasa. Bukankah ini membuktikan bahwa sistem yang diterapkan hari ini gagal membuat rakyat sejahtera?
Untuk bisa mengatasi hal ini, tentu diperlukan peran pemerintah dalam berbagai kebijakan, baik dalam memberikan informasi yang benar kepada setiap masyarakat, penyediaan lapangan kerja, penstabilan ekonomi negara, dan penjagaan lebih ketat atas sindikat perdagangan orang. Pemerintah juga harus menjadi pelindung setiap warga negara agar tak makin banyak lagi masyarakat yang menjadi korban.
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll.).
Sri Purwanti [CM/NA]
