Tugas Ormas Bukan Mengelola Tambang

“Dalam sistem Islam, umat akan didorong untuk senantiasa beramar makruf nahi mungkar, sekalipun terhadap penguasa. Pun penguasa dalam Islam akan selalu terbuka terhadap kritik yang datang dari rakyat yang dipimpinnya.”

CemerlangMedia.Com — Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan jika organisasinya akan mengelola tambang batu bara eks milik Bakrie Group, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC). PT KPC merupakan anak usaha dari PT Bumi Resource (Tbk) yang menjadi bagian dari Bakrie Group. Hal tersebut diungkapkan Gus Yahya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta (23-08-2024).

Sejak wacana sampai akhirnya disahkan, izin kelola tambang oleh ormas masih terus menyisakan polemik. Dari sekian banyaknya ormas di Indonesia, PBNU-lah yang dari awal menyetujui adanya wacana tersebut.

PBNU terlihat begitu antusias dengan hadirnya aturan izin kelola tambang oleh ormas, padahal seharusnya, ormas adalah salah satu pihak yang harus berdiri paling depan mengkritisi saat ada kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Bukan sebaliknya, tanpa mengkajinya lebih dalam, tetapi mendukung kebijakan tersebut.

Keserakahan terpampang nyata pada perilaku elite-elite yang bernaung dalam sistem kapitalisme. Tidak ada lagi rasa malu, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan jatah dari penguasa. Meski semua itu jelas-jelas bertentangan dengan norma agama (Islam). Tanpa disadari, beragam perilakunya telah banyak melukai hati rakyat.

Sementara rakyat begitu menggantungkan harapan kepada para elite dari ormas-ormas tersebut, paling tidak untuk sekadar suara, mereka dapat didengar oleh penguasa. Ormas-ormas tersebut diharapkan dapat menjadi penyambung lidah rakyat saat suara mereka tidak lagi didengar, bahkan diabaikan penguasa.

Namun kenyataannya, mereka hanya sibuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, sedangkan rakyat diabaikan. Mereka seakan lupa daratan. Seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, justru sibuk berebut jatah dan dan jabatan guna kepentingannya.

Sungguh ironi, rakyat yang berharap perubahan melalui ormas-ormas agar mampu menyuarakan keresahan yang dialami, justru nestapa dan pengkhianatan yang didapati. Jika demikian, kepada siapa lagi rakyat menggantungkan harapan?

Sementara di dalam Islam, yang berhak mengelola tambang adalah negara. Tambang termasuk kategori harta yang bersifat milik umum, itu sebabnya pengelolaannya diserahkan kepada negara, kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat.

Dari hasilnya tersebut, negara membiayai kebutuhan rakyat sebagai bentuk tanggung jawab negara. Begitulah seharusnya negara dalam mengurusi rakyatnya. Prioritas negara adalah bagaimana menyejahterakan rakyat, bukan bagi-bagi tambang kepada ormas, apalagi sibuk memperkaya diri.

Salah satu tugas dari ormas adalah sebagai pengontrol setiap kebijakan penguasa. Ini karena kewajiban amar makruf nahi mungkar ada pada setiap diri kaum muslim, tidak terkecuali ormas. Demikianlah sikap ormas seharusnya, bukan malah sibuk menjadi pendukung dari regulasi penguasa yang jelas-jelas tidak menguntungkan rakyat.

Eksistensi ormas dibutuhkan untuk mengawal setiap kebijakan yang ditetapkan penguasa. Sebab sejatinya, penguasa hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf, maka menjadi tugas kita bersama untuk mengingatkannya.

Begitulah dalam sistem Islam, umat akan didorong untuk senantiasa beramar makruf nahi mungkar, sekalipun terhadap penguasa. Oleh karena itu, penguasa dalam Islam akan selalu terbuka terhadap kritik yang datang dari rakyat yang dipimpinnya. Begitulah, betapa indahnya saat sistem Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Wallahu a’lam

Rina Herlina
Payakumbuh, Sumbar [CM/NA]

Views: 19