Delapan dekade kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi dan perubahan. Saatnya melepaskan diri dari sistem kapitalisme dan kembali pada sistem Islam yang menjamin hak-hak dasar, seperti pendidikan dan kesehatan untuk semua warga negara.
CemerlangMedia.Com — Delapan dekade kemerdekaan Indonesia baru saja dilalui. Namun, di balik euforia kemerdekaan, masih banyak masalah serius yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah pedalaman yang ada di SD Negeri 084 Amballong, Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Akses ke daerah ini sangat sulit karena jalur yang berat dan jembatan yang lapuk (13-8-2025).
Tidak hanya pendidikan, bidang kesehatan juga masih menjadi tantangan besar. Menteri Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Asta Cita menjadi fokus utama Indonesia ke depan dalam menangani stunting, gizi buruk, kemiskinan, dan kelaparan terutama bagi masyarakat miskin yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang terjangkau (17-8-2025).
Sistem kapitalisme yang saat ini berlaku menyebabkan layanan pendidikan dan kesehatan hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat yang mampu. Negara hanya berperan sebagai pengawas, sementara sektor swasta mendominasi layanan vital ini. Akibatnya, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan ditentukan oleh kemampuan finansial seseorang sehingga menciptakan kesenjangan yang besar antara kaya dan miskin.
Islam menawarkan perspektif yang berbeda tentang peran negara. Menurut Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan harus menjadi hak dasar semua orang yang dapat diakses secara gratis, merata, dan berkualitas, bukan untuk komoditas. Rasulullah saw. bersabda,
“Imam (khalifah) adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Dalam peradaban Islam, negara menyediakan pendidikan dan kesehatan untuk semua rakyat tanpa diskriminasi. Fasilitas publik, seperti jalan, jembatan, dan transportasi dibangun untuk memudahkan akses masyarakat. Semua ini didanai oleh baitulmal yang sumber dananya berlimpah karena negara mengelola kekayaan alam sesuai syariat, bukan diserahkan kepada pihak swasta atau asing.
Artinya, perubahan sistem yang mendasar sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan dan kesehatan. Tidak cukup dengan menambah anggaran atau memperbaiki regulasi dalam kerangka kapitalisme, tetapi dengan menerapkan sistem yang berdasarkan aturan Allah. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pelayan rakyat, bukan hanya sebagai pengawas.
Delapan dekade kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi dan perubahan. Saatnya melepaskan diri dari sistem kapitalisme dan kembali pada sistem Islam yang menjamin hak-hak dasar, seperti pendidikan dan kesehatan untuk semua warga negara.
Elvana Oktavia
Surabaya, Jawa Timur [CM/Na]
Views: 29
