Penulis: Nur Rahmawati, S.H.
Chief Editor CemerlangMedia.Com
Dalam Islam, jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Seorang pemimpin tidak boleh menjadikan kedudukan sebagai jalan memperkaya diri. Setiap rupiah yang diterima harus disadari bahwa kelak akan dipertanggungjawabkan.
CemerlangMedia.Com — Kabar mengenai besarnya penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kembali menyeruak. Bukan kabar baru sebenarnya, tetapi setiap kali terangkat, rasa sesak itu muncul lagi. Betapa tidak, jumlah pemasukan mereka bukan hanya soal gaji pokok, melainkan tumpukan tunjangan yang membuat total penerimaan resmi bisa menembus angka ratusan juta rupiah per bulan.
Sementara itu, di sisi lain, rakyat yang mereka wakili masih harus berjibaku dengan realita hidup yang kian berat. Harga beras naik-turun tak menentu, biaya sekolah anak yang terasa makin mencekik, hingga lapangan pekerjaan yang tidak juga terbuka luas. Perbandingan ini jelas terasa ganjil, ketika rakyat mengencangkan ikat pinggang, wakilnya justru tampak hidup nyaman di menara kaca, jauh dari denyut nadi masyarakat kebanyakan.
Fakta Menyesakkan
Berita yang beredar bukan sekadar gosip warung kopi. Beritasatu.com, (27-8-2025) mencatat, anggota DPR yang tidak tinggal di rumah dinas justru berhak menerima tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan. Untuk ukuran masyarakat biasa, jumlah itu setara biaya kontrakan sederhana selama bertahun-tahun.
Tidak berhenti di situ, Tempo.co.id (21-8-2025) melaporkan adanya tunjangan bensin sekitar Rp7 juta per bulan, plus tunjangan beras yang nilainya mencapai Rp12 juta. Jika dijumlahkan bersama gaji pokok dan fasilitas lain, tidak sulit membayangkan seorang anggota dewan membawa pulang penghasilan lebih dari Rp100 juta setiap bulan. Angka yang bagi banyak rakyat hanya bisa hadir sebagai mimpi panjang.
Wajar apabila kritik deras bermunculan. Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat dalam wawancaranya dengan Beritasatu menilai bahwa kebijakan tambahan fasilitas ini “menyakiti hati rakyat”. Kritik itu sederhana, tetapi telak —rakyat memangkas belanja dapur, wakilnya justru menambah kenyamanan hidup dengan dalih jabatan.
Demokrasi yang Buram
Persoalan tunjangan fantastis ini bukan hanya perkara angka, melainkan cermin dari sistem politik yang makin kehilangan arah. Demokrasi yang dijalankan dengan semangat kapitalistik mudah tergelincir, kursi jabatan dipandang sebagai komoditas, politik dijadikan investasi, dan keuntungan materi menjadi tujuan utama.
Akibatnya, keputusan yang seharusnya berpihak pada rakyat justru sering berbalik arah. Ketukan palu di ruang sidang lebih sering menghadirkan keuntungan bagi mereka yang duduk di kursi empuk parlemen, bukan untuk mereka yang berkeringat di ladang, pasar, atau pabrik. Amanah yang dahulu diagungkan, kini terasa memudar, berganti dengan ambisi pribadi.
Perspektif Islam tentang Amanah
Islam memandang jabatan dengan kacamata berbeda. Ia bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Rasulullah saw. pernah bersabda, “Pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya.” Kalimat singkat, tetapi tegas bahwa jabatan bukanlah tiket menuju kemewahan, melainkan ladang pengabdian.
Sejarah memberi teladan. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, meski memimpin wilayah luas dengan kekuasaan besar, tetap memilih hidup sederhana. Ia enggan berjarak dari rakyat, bahkan rela berjalan malam-malam untuk memastikan tidak ada yang kelaparan. Kesederhanaannya bukan pencitraan, melainkan wujud nyata bahwa seorang pemimpin sejati harus merasakan denyut penderitaan rakyatnya. Dari sana lahirlah kepercayaan.
Bandingkan dengan realita hari ini. Sulit rasanya membayangkan wakil rakyat rela menanggalkan fasilitasnya demi merasakan langsung susahnya mencari kontrakan murah atau mengantre sembako.
Prinsip Islam sebagai Jalan Keluar
Jika mau jujur, jalan keluar sebenarnya ada dan Islam sudah menawarkannya sejak lama. Kesatu, jabatan sebagai amanah, bukan hak istimewa. Seorang pemimpin tidak boleh menjadikan kedudukan sebagai jalan memperkaya diri. Setiap rupiah yang diterima harus disadari bahwa kelak akan dipertanggungjawabkan.
Kedua, kesederhanaan sebagai standar hidup. Gaya hidup elitis hanya akan menjauhkan pemimpin dari rakyat. Kesederhanaan bukan berarti miskin, melainkan menjaga jarak yang wajar agar ia tetap tahu rasa getir rakyat.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dalam Islam, ada mekanisme hisbah dan amar makruf nahi mungkar yang menjaga agar kebijakan publik tidak menyimpang. Tidak ada ruang bagi transaksi gelap atau keputusan yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Apabila prinsip-prinsip ini dijalankan, wajah kepemimpinan akan berubah total. Wakil rakyat akan lebih sibuk memikirkan cara menurunkan harga kebutuhan pokok, memperluas lapangan kerja, atau menekan biaya pendidikan, ketimbang menambah daftar tunjangan pribadi.
Khatimah
Rakyat hari ini masih berjuang bertahan, berhemat di dapur, dan berharap pada janji yang dahulu mereka dengar saat kampanye. Jika wakilnya memilih jalan bermewah-mewah, jurang kesenjangan hanya akan makin dalam. Pada akhirnya, sejarah yang akan menulis, apakah mereka dikenang sebagai pelindung rakyat atau sekadar beban yang memperdalam luka.
Sistem demokrasi meniscayakan kerakusan oleh penguasa dan elite politik sehingga tidak layak dijadikan pedoman hidup. Saatnya kembali ke sistem sempurna tanpa cacat yang nyata menjawab semua persoalan negeri ini, tidak terkecuali tunjangan wakil rakyat. Wallahu a’lam bishawab. [CM/Na]
Views: 54
