Penulis: Mila Ummu Muthiah
Pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk pangan dan gizi adalah kewajiban negara yang harus dijalankan secara terencana dan sistemik, bukan berbasis proyek kampanye. Penerapan aturan Islam dalam naungan Khil4f4h memiliki mekanisme kuat untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya.
CemerlangMedia.Com — Pengamat Pendidikan Universitas Lampung Muhammad Thoha BS. Jaya menyoroti peristiwa keracunan massal yang melibatkan ratusan anak SD dan SMP di dua daerah, Bandar Lampung dan Lampung Timur, setelah mereka menikmati hidangan dari program MBG (Makan Bergizi Gratis). Ia menegaskan, peristiwa ini bukan kali pertama dan seharusnya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah. Menurut Thoha, jika kasus semacam ini terus berulang, wajar apabila masyarakat meragukan keamanan MBG. Kepercayaan publik bisa runtuh apabila program ini dianggap tidak memberikan jaminan kesehatan bagi siswa (Berdikari.co, 3-9-2025).
Sejak mulai dijalankan pada 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berulang kali berujung pada keracunan massal. Di Lebong, Bengkulu (427 siswa) terdata sebagai korban, di Lampung Timur (20 anak), dan di Sleman (135 pelajar) SMPN 3 Berbah ikut terdampak. Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi di Sragen. Hasil uji laboratorium menunjukkan lemahnya sanitasi lingkungan sebagai faktor pemicu utama.
Menanggapi hal ini, Kepala BGN menyampaikan keprihatinan sekaligus menginstruksikan penghentian sementara operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Namun, apakah cukup berhenti pada “jeda sementara” untuk menyelesaikan masalah keracunan massal yang telah berulang ini?
Program Populis yang Tergesa-gesa
MBG sejatinya diluncurkan sebagai janji kampanye presiden untuk mengatasi malnutrisi, menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas SDM, sekaligus mendorong ekonomi lokal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Bukannya menghadirkan solusi, MBG justru berulang kali menimbulkan tragedi keracunan massal yang mengancam kesehatan, bahkan nyawa anak-anak.
Terulangnya kasus di berbagai daerah menandakan ada masalah mendasar dalam perencanaan dan pengawasan program ini. SOP yang lemah, standar sanitasi yang tidak jelas, hingga lemahnya kontrol distribusi makanan. Semua ini menunjukkan bahwa negara tidak serius menggarap aspek teknis maupun substansi program.
Daripada negara sibuk menggelontorkan program MBG yang ternyata berulang kali menimbulkan keracunan massal, alangkah lebih bermanfaat apabila energi dan anggaran difokuskan pada penyediaan lapangan kerja layak. Pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup, tentu para ayah mampu menafkahi keluarga tanpa harus menggantungkan gizi anak pada program yang rawan masalah teknis maupun pengawasan. Kemandirian keluarga jauh lebih kuat sebagai fondasi ketahanan gizi daripada kebijakan populis yang hanya tampak manis di permukaan, tetapi berisiko mengorbankan keselamatan rakyat.
Solusi Parsial yang Tidak Menyentuh Akar Masalah
Persoalan gizi buruk dan stunting tidak bisa diatasi dengan sekadar membagi makanan secara gratis. Problem ini menyangkut rantai panjang, mulai dari ketersediaan pangan sehat, distribusi yang adil, daya beli masyarakat, kualitas sanitasi, hingga edukasi gizi keluarga.
Selain itu, penyebab utama gizi buruk bukan sekadar kurangnya konsumsi protein atau vitamin, melainkan kemiskinan sistemik. Rakyat sulit memenuhi gizi anak karena harga kebutuhan pokok makin mahal, sementara pendapatan tetap rendah. Menurut catatan BPS tahun 2025, garis kemiskinan Indonesia berada di angka Rp615.000 per kapita per bulan. Sementara itu, harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, dan susu terus merangkak naik akibat dominasi mekanisme pasar bebas.
Kondisi ini merupakan konsekuensi langsung dari sistem sekuler kapitalisme, sebab kekayaan alam dikuasai korporasi besar, distribusi pangan terkonsentrasi pada segelintir pihak, dan negara hanya berperan sebagai regulator. Alhasil, masyarakat makin terimpit. Dalam situasi demikian, program MBG hanyalah solusi tambal sulam. Alih-alih menyentuh akar persoalan, kebijakan ini sekadar menutupi luka permukaan.
Berulangnya kasus keracunan menunjukkan bahwa program tersebut dijalankan tergesa-gesa tanpa persiapan matang dan rakyat kecil sebagai korban utamanya. Oleh karenanya, selama sumber masalah berupa kemiskinan akibat sistem kapitalis tidak diatasi, MBG hanya akan menjadi proyek populis berisiko tinggi tanpa kontribusi berarti dalam menuntaskan stunting maupun gizi buruk.
Negara sebagai Raain
Dalam Islam, negara diposisikan sebagai raain (pengurus rakyat), bukan sekadar pelaksana program sesaat. Pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk pangan dan gizi adalah kewajiban negara yang harus dijalankan secara terencana dan sistemik, bukan berbasis proyek kampanye. Rasulullah ﷺ bersabda,
“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk pangan dan gizi adalah kewajiban negara yang harus dijalankan secara terencana dan sistemik, bukan berbasis proyek kampanye. Penerapan aturan Islam dalam naungan Khil4f4h memiliki mekanisme kuat untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya.
Adanya sumber pemasukan yang besar dan halal, seperti hasil pengelolaan kekayaan alam, fai’, kharaj, dan zakat, tentunya membuat negara mampu memastikan ketersediaan pangan sehat bagi seluruh rakyat. Ditambah edukasi gizi yang tepat, problem stunting dan gizi buruk dapat dicegah tanpa harus mengorbankan keselamatan masyarakat.
Khatimah
Kasus keracunan MBG yang berulang adalah alarm keras bagi negeri ini. Rakyat tidak butuh program tergesa-gesa yang membahayakan nyawa anak-anak. Rakyat butuh jaminan kesejahteraan yang sejati dan hanya mungkin terwujud jika negara benar-benar menjalankan perannya sebagai pengurus rakyat, bukan sekadar pencitraan politik.
Sudah saatnya kaum muslim menimbang ulang, apakah terus bertaruh keselamatan rakyat dengan program populis yang terburu-buru atau beralih pada solusi sistemik yang ditawarkan Islam? Wallahu a’lam bishawwab. [CM/Na]
Views: 65
