Penulis: Shahibatul Hujjah
Negara seharusnya tidak mengekang potensi pesantren dengan program yang membatasi dakwah Islam. Akan tetapi, justru mendorong agar pesantren menjadi pusat lahirnya generasi mujahid intelektual yang berani menyeru kepada kebenaran dan keadilan.
CemerlangMedia.Com — Setiap 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional dengan penuh semarak. Di berbagai daerah, upacara, kirab, lomba baca kitab, hingga festival sinema menjadi agenda rutin yang mewarnai suasana. Momen ini bukan hanya perayaan seremonial, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap peran santri dalam perjuangan bangsa. Santri adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam memperjuangkan kemandirian dan kehormatan umat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyerukan agar para santri menjadi penjaga moral dan pelopor kemajuan bangsa. Ia pun menyinggung kembali peristiwa bersejarah Resolusi Jihad yang digagas oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, sebagai bukti nyata kiprah ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan.
Namun, di balik semarak peringatan tersebut, muncul pertanyaan yang patut direnungkan bersama, apakah semangat jihad dan perjuangan para santri di masa lalu benar-benar masih hidup dalam diri santri hari ini? Ataukah Hari Santri sekadar menjadi perayaan simbolik tanpa ruh perjuangan ideologis yang mendalam?
Santri Penjaga Moral atau Agen Sistem Sekuler?
Jika dicermati lebih dalam, peringatan Hari Santri kini cenderung berhenti pada tataran seremoni. Kirab budaya dan festival santri menjadi pusat perhatian, sementara substansi pembinaan karakter fakih fiddin dan semangat perubahan menuju tegaknya Islam justru makin kabur.
Sementara jika menilik sejarah, santri dahulu bukan hanya penghafal kitab, melainkan motor perjuangan yang menggerakkan masyarakat untuk melawan penjajahan. Kini, peran strategis itu tampak beralih arah. Santri dipuji sebagai penjaga moral, tetapi dalam banyak kebijakan, perannya justru diarahkan menjadi agen moderasi beragama dan penggerak ekonomi umat.
Sekilas terdengar positif, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, kedua agenda ini sering kali dijadikan alat untuk mengintegrasikan pesantren ke dalam sistem sekuler kapitalisme yang sedang berjalan. Dengan kata lain, santri diarahkan agar ‘jinak’ terhadap sistem yang tidak menjadikan Islam sebagai sumber hukum dan pedoman kehidupan.
Antara Toleransi dan Dekonstruksi Ajaran
Program moderasi beragama menjadi salah satu agenda besar pemerintah yang ditanamkan hingga ke pesantren. Dengan dalih untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme, konsep ini terus digaungkan di ruang-ruang pendidikan Islam, termasuk lembaga pesantren.
Sekilas, konsep “beragama secara moderat” terdengar menenteramkan karena mengajak umat Islam untuk toleran dan tidak ekstrem. Namun jika dikaji secara ideologis, gagasan ini memiliki akar pemikiran Barat yang berbahaya, yakni upaya mendekonstruksi ajaran Islam agar selaras dengan nilai-nilai sekuler-liberal.
Konsep ini sejatinya berangkat dari paradigma religious moderation yang dikembangkan di Barat pasca-Perang Dunia II, sebagai alat untuk mengontrol kebangkitan politik Islam. Barat menilai bahwa munculnya gerakan Islam politik yang menyerukan penerapan syariat secara kafah merupakan ancaman bagi tatanan sekuler global. Oleh karena itu, mereka mendorong ide Islam moderat, yakni Islam yang hanya fokus pada ibadah ritual, moralitas sosial, dan ekonomi mikro, tanpa menyentuh ranah sistem politik, hukum, maupun ideologi.
Moderasi beragama pada praktiknya diarahkan untuk menciptakan umat Islam yang tidak fanatik terhadap agamanya, yang mau menerima ide-ide Barat seperti demokrasi, pluralisme agama, sekularisme, dan kesetaraan gender versi liberal. Sementara dalam pandangan Islam, bersikap kafah adalah perintah Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Baqarah [2]: 208, “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kafah)…”
Di Bawah Bayang-Bayang Kapitalisme
Akibatnya, banyak santri dan lembaga pesantren yang tanpa sadar diarahkan menjadi “penyebar Islam ramah” versi sistem sekuler. Dakwah yang menyerukan penerapan syariat secara menyeluruh sering dicap ekstrem atau intoleran.
Bahkan, sejumlah kurikulum keislaman mulai disesuaikan agar tidak “menyinggung” isu ideologis. Ini jelas berbahaya karena menjauhkan santri dari peran historisnya sebagai penjaga kemurnian ajaran Islam dan pelanjut perjuangan dakwah Rasulullah.
Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi pesantren dikembangkan dengan orientasi kemandirian finansial. Namun masih berada dalam kerangka ekonomi kapitalistik yang cacat secara struktural. Pesantren didorong untuk menjadi santripreneur dengan semangat kewirausahaan dan kompetisi pasar.
Sekilas, ini tampak mulia karena membentuk santri yang mandiri dan kreatif. Akan tetapi, realitanya, konsep ini justru memperkuat ketergantungan umat pada sistem ekonomi kapitalis yang eksploitatif dan individualistik.
Santri di Persimpangan Jalan
Lebih jauh, negara cenderung menggunakan jargon “kemandirian pesantren” untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam menciptakan kesejahteraan. Santri digiring agar bertahan dengan semangat gotong royong, sementara akar persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tidak pernah diselesaikan. Fokus kebijakan masih pada penguatan UMKM, bukan pembangunan industri produktif yang menopang kemandirian ekonomi umat secara struktural.
Ironisnya, pesantren juga dijadikan sebagai “duta syariah”, padahal sistem ekonomi yang digunakan tetap berpijak pada konsep ribawi. Akibatnya, istilah “ekonomi syariah” kehilangan ruhnya karena hanya beroperasi di atas mekanisme kapitalistik yang dibungkus simbol-simbol Islam.
Jihad Santri Era Modern
Inilah realita yang menempatkan santri di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka diharapkan menjadi penjaga moral bangsa, tetapi di sisi lain, ruang perjuangan mereka dibatasi oleh sistem yang tidak berpihak pada Islam.
Jika dibiarkan, santri akan kehilangan arah dan jati dirinya, padahal tantangan hari ini jauh lebih kompleks dibanding masa penjajahan fisik dahulu. Penjajahan modern hadir dalam bentuk baru berupa hegemoni ideologi, ketergantungan ekonomi, dan dominasi budaya Barat yang terus mengikis nilai-nilai Islam dari kehidupan umat.
Seharusnya, jihad santri masa kini tidak berhenti pada romantisme sejarah perjuangan, tetapi bertransformasi menjadi jihad intelektual dan ideologis melawan segala bentuk penjajahan modern tersebut. Santri harus mampu membaca situasi global dan memahami bahwa perjuangan menegakkan Islam tidak bisa dilakukan dengan menyesuaikan diri pada sistem sekuler, melainkan dengan menghadirkan sistem alternatif yang bersumber dari wahyu.
Kembali Kepada Jati Diri Santri
Oleh karena itu, peringatan Hari Santri seharusnya tidak hanya menjadi ajang nostalgia, tetapi juga momentum kebangkitan untuk mengembalikan peran santri sebagai agen perubahan hakiki. Santri harus kembali kepada jati dirinya sebagai fakih fiddin, yakni orang yang mendalami agama secara utuh dan memahami bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang menyeluruh, meliputi urusan akidah, ibadah, ekonomi, sosial, dan politik. Dengan cara itu, santri tidak hanya menjadi simbol kesalehan pribadi, tetapi juga menjadi pionir dalam membangun peradaban Islam yang adil dan mulia.
Negara memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini. Negara harus berperan sebagai penanggung jawab utama dalam mewujudkan eksistensi pesantren dengan visi mulia, yakni mencetak para santri yang siap berdiri di garda terdepan melawan kezaliman dan penjajahan, baik dalam bentuk fisik maupun ideologis.
Negara seharusnya tidak mengekang potensi pesantren dengan program yang membatasi dakwah Islam. Akan tetapi, justru mendorong agar pesantren menjadi pusat lahirnya generasi mujahid intelektual yang berani menyeru kepada kebenaran dan keadilan.
Khatimah
Peradaban dunia yang ingin dikawal oleh para santri tidak akan pernah terwujud selama sistem kapitalisme dan sekularisme masih menjadi pijakan utama kehidupan. Hanya dengan penerapan Islam secara kafah, peradaban yang adil, beradab, dan bermartabat dapat diwujudkan.
Hari Santri bukan pula sekadar momen untuk mengenang perjuangan masa lalu, tetapi momentum untuk meneguhkan arah perjuangan masa depan. Kini saatnya santri menentukan pilihannya, apakah akan terus menjadi penjaga moral yang ‘jinak’ di bawah naungan sistem sekuler atau bangkit sebagai penggerak peradaban Islam sejati. Sebab, masa depan umat, bahkan arah peradaban dunia sangat mungkin ditentukan oleh pilihan santri hari ini. [CM/Na]
Views: 38
