#30HMBCM
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
CemerlangMedia.Com — Viral di beberapa wilayah menetapkan kebijakan tempel stiker keluarga miskin. Tidak lama kemudian, data mereka yang mengundurkan diri dari daftar keluarga miskin yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) mengalami kenaikan. Alasan mereka beragam, tetapi tetap seragam, yaitu malu.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma’rup membenarkan adanya pemasangan stiker keluarga miskin. Pemasangan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya validasi data penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Dari kegiatan itu, kemudian ditemukan di lapangan ada rumah penerima bansos yang memiliki kondisi sangat layak dan juga memiliki kendaraan.
Demikian pula warga Jawa Tengah, sebanyak 30.000 penerima bantuan sosial (bansos) menolak penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah mereka. Mereka merasa tidak layak menerima bantuan tersebut (kompas.com, 25-11-2025).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tidak mempermasalahkan banyaknya yang mundur sebagai penerima bantuan sosial (bansos) setelah rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin. Justru Gus Ipul menghormati sekaligus mengapresiasi (Kompas.com, 27-11-2025).
Inisiatif penempelan stiker menurut Gus Ipul dari pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Ia sepakat, kebijakan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengevaluasi kelayakan mereka sebagai penerima bansos. Jelas dampak positif karena membantu pemerintah memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran publik terhadap pentingnya data penerima bantuan yang lebih akurat.
Akhirnya, menurut Gus Ipul, kebijakan itu justru membawa efek sosial penting di mana masyarakat mulai terbiasa untuk saling mengoreksi dan berdialog terkait kelayakan penerima bantuan di lingkungan mereka. Faktanya, tidak hanya sekadar penerima yang mengundurkan diri, tetapi Kemensos juga menerima 600.000 lebuh usulan warga baru yang dinilai lebih untuk mendapat bantuan.
Stiker Ditempel, Kemiskinan Hilang Total?
Ada-ada saja ide pemerintah dalam “menghapus” kemiskinan. Tidak perlu gembar-gembor program, cukup cetak stiker kemudian tempel. Bisa jadi angka penerima bansos di daftar jadi berkurang, tetapi kemiskinan tetap tak bergeming.
Masalah utamanya, penetapan garis kemiskinan juga berbeda, BPS menetapkan per Maret 2025, sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, setara sekitar Rp20.305 per hari. Sedangkan versi Bank Dunia, per hari sekitar Rp1,51 juta per bulan. Memang sangat mencolok perbedaannya.
Walau sebenarnya jika ditelaah lebih mendalam, dengan diterapkannya ekonomi kapitalisme yang menghalalkan transaksi berbasis riba mengakibatkan angka kemiskinan jauh lebih banyak. Banyak keluarga yang terlihat berkecukupan, memiliki rumah impian, mobil, kendaraan bermotor lainnya, gadged, sering wisata ke luar negeri, dan lainnya, nyatanya semua itu utang berbasis riba.
Baik dengan kartu kredit, cicilan perumahan, mobil dan lainnya. Kapitalisme memang lihai menyokong tampilan gaya hidup mewah meski sebenarnya itu harta riba. Penempelan stiker keluarga miskin hanyalah solusi khayalan, bahkan cenderung menunjukkan seberapa abainya negara dalam mengurusi urusan rakyatnya.
Seharusnya yang lebih malu adalah penguasa, menghilangkan kemiskinan dengan stiker sekaligus tidak mampu menjaga maruah rakyatnya. Ekonomi berbasis riba, buruknya pendataan serta tidak bakunya baik definisi maupun angka garis kemiskina, menjadikan miskin hanya berupa onggokan angka statistik dan daftar penerima bansos.
Lebih dari itu, negara tidak mampu. Sejatinya, bansos pun lahir dari kebijakan tambal sulam sebagai akibat dari kesalahan diagnosa akar masalah kemiskinan. Bansos solusi populis, ibarat luka, hanya mengobati gejala, sedangkan ketika benar-benar kejadian sakit, tubuh ambruk total.
Ekonomi kapitalisme hanya fokus pada pemilik modal. Negara benar-benar hanya sebagai regulator kebijakan. Merumuskan payung undang-undang setiap kali ada investor yang ingin mengelola (baca: eksploitasi) kekayaan alam negeri ini. Bukti kerja sama keji itu bisa kita lihat hari ini dengan adanya bencana bertubi-tubi yang terjadi di negeri ini.
Banjir bandang di Tapanuli dan Aceh yang membawa turun kayu gelondongan seukuran pelukan manusia, menunjukkan berapa luasan tanah gundul akibat usaha perkebunan dan pertambangan. Belum lagi berita di Morowali, ada bandar udara milik asing. Hilang sudah kedaulatan negeri ini melalui izin-izin pertambangan, tanda tangan para pejabat yang hanya mengedepankan syahwat kekuasaan, menjadikan rakyat sendiri tumbal di negerinya sendiri.
Belum lagi dengan wajibnya rakyat membayar pajak, sebagai akibat negara tidak punya lagi sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai biaya operasional negara, termasuk menjamin kesejahteraan rakyat. Makin mendorong rakyat terus berada dalam garis kemiskinan.
Islam Solusi Hakiki Hidup Sejahtera
Ketahanan pangan hanya jargon, yang ada justru pembukaan liar tanah-tanah adat, perlindungan praktik kartel, impor beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya di saat gencar efisiensi dan penerimaan panen raya dari petani. Artinya antar lembaga pemerintahan sendiri tidak ada sinkronisasi pekerjaan, tidak fokus pada apa masalah umat dan akarnya. Di sisi lain, tambang dan energi justru diperjualbelikan dengan bebas oleh pejabat tanpa memperhatikan bahwa semua itu adalah harta kepemilikan umum.
Islam Atasi Kemiskinan dengan Syariat Islam
Rasulullah saw. bersabda, “Seorang pemimpin atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Jelas, pemimpin adalah pelayan rakyat. Ia wajib menjamin semua kebutuhan rakyat bukan hanya berdasarkan Gross Nasional Produk (GNP), tetapi hingga invidu perindividu.
Tidak ada kesempurnaan pelayanan tanpa penerapan syariat Islam, sebab Islam diturunkan dari Sang Pemilik hidup dan kehidupan, Allah Swt.. Maka, terkait ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan, Islam jelas memiliki aturannya secara rinci dan jelas.
Di antaranya, negara wajib membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin untuk para ayah, suami, dan laki-laki yang baligh agar mereka mampu menunaikan nafkah secara makruf untuk keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebagaimana yang diperintahkan Allah.
Jenis pekerjaan beragam yang bisa disediakan, mulai menjadi pegawai negara (ASN), wiraswasta, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Negara hadir memberikan bantuan yang dibutuhkan, baik berupa pelatihan, modal bergerak dan tidak bergerak, teknologi, peralatan, dan lainnya. Termasuk pembukaan industrialisasi pengelolaan tambahg dan kekayaan alam yang melimpah.
Karena hari ini negara kita menerapkan aturan ekonomi kapitalisme, maka yang kita dapati hanyalah kerusakan lingkungan dan kemiskinan ekstrem. Negara hanya menjadi regulator kebijakan yang mempermulus syahwat pengusaha mengekspolitasi hutan, tambang, sumber energy, dan lainnya.
Tidak perlu gembar-gembor serukan alibi. Salah satu bukti paling nyata adanya kongkanglikong penguasa dengan pengusaha adalah banjir bandang di Tapanuli, Aceh, dan wilayah lainnya di Sumatra dan Sulawesi yang membawa gelondongan kayu seukuran pelukan 5 orang dewasa.
Rasulullah saw juga berdoa,”Tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya.” (HR at-Tirmidzi).
Tentu kita sangat merindukan pemimpin yang berkarakter pelayaan (raain). Karena jelas, ia adalah sosok yang bertakwa, menganggap kekuasaan adalah amanah, bukan syahwat atau alat untuk memperkaya diri. Mereka ada untuk semua rakyat dari semua lapisan, bukan hanya untuk orang kaya atau pengusaha. Sosok itu hanya ada dalam sistem yang menerapkan syariat Islam. Wallahua’lam bisshawab.
(*Naskah ini tidak disunting oleh editor CemerlangMedia) [CM/Na]
Views: 27
