#30HMBCM
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
CemerlangMedia.Com — Setiap kali isu harga barang naik atau langka, maka sudah bisa dipastikan masyarakat akan mengular, antre mendapatkannya. Pada Selasa, 31 Maret lalu, di sejumlah SPBU di Kota Surabaya, terjadi antrean kendaraan. Demikian pula wilayah lain di Indonesia, tetap saja terjadi, meski pihak Istana Kepresidenan telah memastikan bahwa Pertamina belum berencana melakukan penyesuaian kenaikan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi pada 1 April 2026 (beritajatim.com, 31-3-2026).
Bahkan, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Negara menjamin tidak akan ada kenaikan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi, tetap dipertahankan di kisaran 9-13 persen menyusul lonjakan harga avtur yang telah menyentuh 80 persen (kompas.id, 8-4-2026).
Gangguan di Selat Hormuz pasca perang Iran versus Israel-AS di Timur Tengah nyatanya mengganggu jalur distribusi energi global hingga meningkatkan risiko lonjakan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan stabilitas fiskal Indonesia dan memaksa pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar perekonomian tetap terkendali (kompas.id,7-4-2026).
Apa kabar OPEC, OKI, G20, dan lainnya yang menisbatkan diri sebagai lembaga dunia yang terdiri dari negara-negara maju atau negara muslim yang kaya energi? Bergoyang kemandiriannya begitu sedikit digoncang isu atau peristiwa politik, bahkan Indonesia salah satu negara kaya sumber daya alam saja, menteri ESDM-nya hanya mampu menjamin persediaan 20 hari saja.
Wisnu Wibowo, Ekonom dari Universitas Airlangga mengatakan bahwa konflik yang melibatkan Iran dengan AS-Israel serta potensi gangguan di jalur strategis Selat Hormuz, mulai memberi tekanan pada pasar energi global (kabar24.bisnis.com, 30-3-2026), termasuk Indonesia di mana harga BBM nonsubsidi mengacu pada tren harga minyak global, menggunakan indikator Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus. Ditambah adanya pertimbangan nilai tukar rupiah dan komponen pajak sesuai regulasi pemerintah.
Dengan kondisi harga minyak dunia yang menembus level US$100 per barel, fluktuasi harga menjadi sulit dihindari. Kurs rupiah juga bergerak dinamis sehingga memengaruhi harga jual di tingkat eceran. Dengan mekanisme ini, harga memang mewakili kondisi pasar yang mendorong efisiensi konsumsi energi, tetapi hanya bagi kelompok masyarakat mampu, sedangkan masyarakat kecil justru terpuruk.
Setiap kenaikan US$1 per barel berpotensi menambah beban APBN hingga sekitar Rp6,7 triliun. Kebijakan fiskal yang bisa ditempuh pemerintah adalah berusaha bertahan sebelum sampai pada keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi. Itulah mengapa Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menyampaikan, untuk saat ini ada rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, baik biosolar maupun pertalite. Masih menunggu arahan pemerintah (antaranews.com, 31-3-2026).
Padahal sudah muncul Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang memuat masalah pengendalian penyaluran (pembatasan) jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (biosolar) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin RON 90 (pertalite) untuk kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan oleh badan usaha penugasan (Pertamina).
Kebijakan Tambal Sulam Khas Kapitalisme
Kembali APBN terkoyak akibat kebijakan fiskal menambal subsidi BBM. Namun karena ketersediaan dana yang minim, tidak akan bertahan lama. Upaya pemerintah lagi-lagi berupa kebijakan tambal sulam, seperti WFH untuk ASN, pemutusan kontrak PPPK, pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda 4, pengurangan jumlah hari untuk MBG, dianjurkan ASN datang ke kantor dengan sepeda ontel, dan lainnya.
Di sisi lain, ada pembelian motor untuk kepala SPPG, mobil pickup untuk Koperasi Desa Merah Putih, yang artinya kran impor tidak pernah ditutup. Perjalanan presiden ke luar negeri yang terlalu sering pun tak mensiratkan semangat efisiensi. Setiap kebijakan justru terasa makin menzalimi rakyat. Di mana letak keadilan dan kesejahteraan?
Negeri ini salah atur, tak bisa diragukan lagi. Sistem aturan yang saat ini diterapkan adalah kapitalisme sehingga pemerintah mengalami dilema. Bak simalakama, apabila harga BBM dinaikkan, inflasi akan meningkat dan terjadi gejolak sosial. Belum naik saja, antrean sudah terjadi di beberapa tempat. Jika tidak dinaikkan, defisit APBN akan makin besar. Pilihannya, jika tidak menaikkan pajak, ya nambah utang, lagi-lagi pilihan yang sulit.
Minimnya budget negara membiayai kebutuhan dalam negerinya karena kapitalisme memaksa Indonesia menjadi negara net importir minyak sehingga tergantung pada pasokan BBM dari luar. General Manager MOR I Sumbagut Joko Pitoyo menyampaikan, sejak 2003, Indonesia sudah menjadi net importer karena minyak yang diproduksi sudah berada di bawah tingkat konsumsi. Hal ini karena produksi minyak domestik terus menurun sejak puncaknya di era 1970-an, sementara konsumsi terus meningkat pesat.
Impor minyak mentah dan BBM Indonesia mencapai sekitar 840 ribu barel per hari. Sehingga wajar jika rentan membebani APBN setiap kali ada konflik politik global. Kondisi ini jelas menyulitkan rakyat, sebab BBM adalah salah satu kebutuhan dasar yang jika terhalang atau sulit diakses, akan membahayakan.
Negara Wajib Mandiri
Jika kapitalisme merugikan, jelas harus diganti dengan sistem lain yang terbukti secara empiris, historis, dan normatif mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dan itu adalah sistem Islam, yaitu Daulah Khilafah. Negara yang mandiri berdasarkan syariat Islam yang akan menyatukan semua negeri muslim dalam satu kekuatan. Faktanya, negeri-negeri muslim dikaruniai Allah sumber daya alam yang melimpah dan berkualitas tinggi sehingga satu saja negara diboikot oleh penjajah, misalnya, masih akan mampu menghidupi rakyatnya secara mandiri.
Minyak yang melimpah di wilayah Arab, termasuk Iran, akan didistribusikan untuk seluruh negeri di wilayah Daulah Khilafah. Sebagai perbandingan, satu saja negara, Kuwait yang merupakan produsen minyak ke-11 terbesar dan eksportir terbesar ke-7. Kuwait memiliki 101 miliar barel cadangan minyak, salah satu yang terbesar di dunia. Sekitar 95% dari total ekspornya adalah minyak mentah dan olahan dengan mitra utama seperti Korea Selatan, India, Jepang, dan China. Secara mengesankan, pengelolanya adalah negara sendiri yang diwakili oleh Kuwait Oil Company (KOC).
Bisa kita bayangkan bagaimana mekanisme kemandirian BBM ini berjalan. Tentu ini artinya, Khilafah adalah negara independen, bahkan adidaya sehingga politik dan ekonominya tidak mudah terguncang akibat gejolak global. Karena pengelolaan SDA yang melimpah itu dikuasai negara, dalan artian bukan diperjualbelikan, tetapi dikelola sendiri oleh negara. Penggunaan BBM tentu dengan pertanggungjawaban yang ketat, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana ketentuan syariat.
Penghematan hanya akan dilakukan pada hal-hal yang perlu dihemat, bukan pada pelayanan publik atau kewajiban seperti jihad. Di sisi lain, Khilafah sama sekali tidak anti sains dan teknologi sehingga akan mendorong pengembangan sumber energi selain minyak, seperti nuklir dan lainnya. Pendidikan menjadi salah satu hal yang dijamin negara untuk semua rakyat, baik miskin maupun kaya bisa mengaksesnya. Mudah, murah, dan berkualitas.
Sama halnya dengan pemenuhan fasilitas publik lainnya, seperti kesehatan dan keamanan. Maka, belum sampaikah berita menggembirakan ini, sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (TQS Al-A’raf: 96). Wallahua’lam bisshawab.
*Naskah ini tidak disunting oleh editor CemerlangMedia. [CM/Na]
Views: 37
