Penulis: Hessy Elviyah, S.S.
Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com
Islam menekankan bahwa negara wajib menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat tanpa menjadikannya beban mahal yang hanya bisa dinikmati kelompok tertentu. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan sarana pendidikan terbaik, tenaga pengajar yang berkualitas, hingga fasilitas riset yang memadai guna menopang tradisi keilmuan tumbuh kuat.
CemerlangMedia.Com — Setiap bulan Mei, Hari Pendidikan Nasional diperingati sebagai penghormatan terhadap ilmu dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ironisnya, beberapa hari sebelum peringatan Hardiknas, pemerintah justru mewacanakan penghapusan jurusan kuliah yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri demi mendongkrak kebutuhan ekonomi.
Pernyataan ini terlontar dari Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco. Badri meminta kerelaan kampus-kampus untuk menyeleksi prodi-prodi yang perlu ditutup. Lebih jauh, Badri menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja. (Tempo.co, 25-04-2026).
Dengan demikian, perguruan tinggi seolah diarahkan menjadi mesin pencetak tenaga kerja sesuai selera pasar, jauh dari fungsinya sebagai tempat lahirnya ilmu dan pemikiran kritis. Akibatnya, nilai sebuah disiplin ilmu diukur dari kebutuhan industri, bukan dari kontribusinya bagi peradaban dan kehidupan masyarakat.
Kehilangan Arah
Sebuah disiplin ilmu harus sesuai dengan kebutuhan pasar merupakan ciri khas paradigma kapitalisme. Pendidikan harus selalu tunduk pada logika pasar. Jurusan dinilai berguna jika cepat menghasilkan tenaga kerja dan mendatangkan keuntungan secara ekonomi.
Sementara itu, bidang ilmu yang tidak langsung terhubung dengan industri dianggap beban atau tidak penting. Padahal sejatinya, kampus dibangun bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, melainkan untuk membentuk manusia berpikir kritis, berilmu tinggi, dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat.
Anehnya, ketika pengangguran meningkat, yang dipersoalkan justru jurusan kuliahnya. Negara seolah mencari kambing hitam atas kegagalannya menyediakan lapangan kerja yang layak. Padahal akar permasalahannya terletak pada sistem ekonomi yang rapuh, bergantung pada investasi dan minimnya keberpihakan pada pembangunan sektor riil yang mampu menyerap tenaga kerja luas. Dari sinilah, kampus dipaksa untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang berubah-ubah.
Jika pemahaman semacam ini dibiarkan, maka kampus akan kehilangan arah. Mahasiswa didorong memilih jurusan bukan karena potensi, minat yang dimilikinya, atau kebutuhan umat, melainkan semata untuk bertahan di dunia kerja. Ilmu akhirnya diperlakukan seperti barang dagangan, yang menguntungkan dipertahankan, yang diangggap tidak berguna kemudian dihilangkan.
Inilah wajah pendidikan dalam sistem kapitalisme. Nilai ilmu ditentukan oleh pasar, bukan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Padahal sebenarnya, banyak perubahan besar lahir dari disiplin ilmu yang dulu dianggap “tidak menjual”, misalnya ilmu sosial mampu membaca problem sosial masyarakat, sastra menjaga nurani peradaban, sementara ilmu dasar menjadi fondasi kemajuan teknologi. Ketika kampus dipaksa tunduk pada kebutuhan industri jangka pendek, kampus hanya melahirkan pekerja teknis (buruh/kuli), bukan pemimpin atau pemikir peradaban.
Oleh karena itu, persoalan pendidikan dan tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi tidak cukup diselesaikan dengan menutup jurusan atau mengubah kurikulum mengikuti pasar. Justru arah negara dalam memandang pendidikan yang harus dibenahi. Selama kampus terus diposisikan sebagai pemasok tenaga kerja murah bagi industri, selama itu pula pendidikan kehilangan martabatnya sebagai jalan membangun manusia dan peradaban.
Inilah konsekuensi dari diterapkannya sistem kapitalisme di negara ini. Dalam sistem ini, kampus dipandang layaknya mesin sumber daya manusia (SDM), sementara mahasiswa dianggap investasi ekonomi yang harus siap pakai untuk dunia kerja.
Negara pun lebih sibuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan investor dibanding memastikan ilmu berkembang demi kemaslahatan masyarakat. Alhasil, orientasi pendidikan pun bergeser. Bukan lagi membangun manusia berkepribadian dan berilmu, tetapi menghasilkan tenaga kerja yang mampu menjaga roda ekonomi kapitalis tetap berjalan.
Islam Memandang
Dalam sistem Islam, negara menjaga arah pendidikan tetap berlandaskan akidah dan kebutuhan umat. Kurikulum disusun untuk membentuk pola pikir dan pola sikap islami sehingga ilmu berkembang lebih dari sekadar aspek teknis serta melahirkan manusia yang memahami tujuan hidup dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan suatu disiplin ilmu tidak diukur dari cepat atau lambatnya dalam menghasilkan keuntungan ekonomi, melainkan dari manfaatnya bagi umat.
Di samping itu, Islam juga menekankan bahwa negara wajib menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat tanpa menjadikannya beban mahal yang hanya bisa dinikmati kelompok tertentu. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan sarana pendidikan terbaik, tenaga pengajar yang berkualitas, hingga fasilitas riset yang memadai guna menopang tradisi keilmuan tumbuh kuat. Dengan demikian, kampus tidak sibuk mengejar sponsor industri atau tunduk pada kepentingan korporasi demi bertahan hidup.
Di saat yang sama, sistem ekonomi Islam senantiasa menciptakan iklim yang sehat bagi lahirnya lapangan kerja produktif melalui pengelolaan kekayaan alam dan kepemilikan umum oleh negara. Ketika negara mandiri secara ekonomi dan industri berkembang untuk memenuhi kebutuhan rakyat, maka lulusan perguruan tinggi tidak akan dipaksa berkompetisi dalam pasar kerja yang sempit yang dikendalikan korporasi. Pendidikan dan ekonomi berjalan saling menguatkan demi pelayanan kepada masyarakat, bukan demi menjaga keuntungan segelintir pemilik modal.
Khatimah
Pada akhirnya, persoalan pendidikan tidak akan selesai hanya dengan menutup jurusan atau menyesuaikan kampus dengan kebutuhan industri. Selama pendidikan tetap diletakkan dalam kerangka kapitalisme, ilmu akan terus diperlakukan sebagai alat produksi dan kampus berubah menjadi mesin pencetak tenaga kerja. Sudah saatnya pendidikan dikembalikan pada fungsi hakikinya, yaitu membangun manusia berilmu, berkepribadian, dan mampu melahirkan peradaban, bukan sekadar memenuhi selera pasar yang terus berubah. Wallahu a’lam [CM/Na]
Views: 3
