Penulis: Ahsani Ashri Ar Ridti, S.Tr.Gz.
Problem Selat Hormuz bukan sekadar konflik keamanan maritim, melainkan cermin rapuhnya dunia Islam akibat dominasi sistem kapitalisme dan absennya kepemimpinan Islam yang melindungi umat secara hakiki. Selama kaum muslim tidak memiliki sistem politik Islam yang independen dan menerapkan syariat secara menyeluruh, makan wilayah strategis umat akan terus berada dalam bayang-bayang hegemoni global.
CemerlangMedia.Com — Iran menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan AS dan Israel, dunia langsung panik. Wajar saja karena sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia melintasi jalur air vital itu. Mengutip laporan BBC pada Selasa (5-5-2026), Selat Hormuz sebagian besar tetap terblokir sejak AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan menutup jalur laut krusial tersebut (bloombergtechnoz.com, 8-4-2026).
Di tengah situasi tersebut, Donald Trump dengan sikap jemawa mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menjalankan operasi Project Freedom untuk membantu kapal-kapal yang terblokir akibat penutupan Selat Hormuz. (news.detik.com, 4-5-2026). Narasi Trump membingkai langkah ini sebagai misi kemanusiaan demi menyelamatkan negara dan awak kapal yang disebut sebagai korban keadaan.
Trump, bahkan menggambarkan kapal-kapal itu mulai kekurangan logistik dan membutuhkan bantuan segera. Namun, Iran menolak keras klaim tersebut. Teheran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada dalam kendali mereka dan memperingatkan bahwa setiap kekuatan asing yang masuk tanpa koordinasi akan dianggap ancaman. Iran juga menyindir Project Freedom sebagai Project Deadlock, tanda bahwa operasi ini justru berpotensi memperbesar konflik.
Pernyataan Trump, melalui operasi Project Freedom di Selat Hormuz, kembali menampilkan wajah lama politik global Amerika yang seolah sebagai pengendali keamanan global. Dari narasi yang dibangun, terlihat Amerika ingin tampil sebagai penyelamat stabilitas dunia. Padahal jika dicermati secara geografis, jalur strategis selebar 48km itu berada di kawasan yang berbatasan langsung dengan Iran dan Oman, bukan wilayah Amerika Serikat.
Selat Hormuz sendiri bukan jalur biasa. Kawasan ini merupakan salah satu jalur laut paling strategis di dunia dan jalur vital distribusi energi global. Sekitar 20 persen distribusi pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewati selat ini setiap hari.
Selat Hormuz disebut sebagai chokepoint dunia. Jika terjadi gangguan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh negara sekitar Timur Tengah saja, tetapi dapat mengguncang harga minyak dunia dan memengaruhi ekonomi dunia.
Artinya, kepentingan utama yang dipertaruhkan bukan semata kebebasan pelayaran, tetapi keberlangsungan sistem ekonomi kapitalisme global yang sangat bergantung pada pasokan energi murah dan stabil. Oleh karena itu, siapa pun yang mampu mengontrol Selat Hormuz, akan memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang sangat besar.
Fakta lain menunjukkan bahwa kehadiran militer AS di kawasan Teluk bukan hal baru. Sejak lama, Amerika membangun pangkalan militer, armada laut, hingga kerja sama keamanan dengan berbagai negara Teluk. Semua itu memperlihatkan bahwa Timur Tengah bukan sekadar kawasan strategis biasa, tetapi pusat perebutan pengaruh global.
Di balik narasi penyelamatan kapal, tersimpan kepentingan yang jauh lebih besar, yakni perebutan kendali atas jalur energi dunia. Sebab, siapa yang menguasai Selat Hormuz, memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global. Oleh karena itu, konflik ini bukan sekadar soal keamanan laut, tetapi juga pertarungan hegemoni dan kepentingan politik ekonomi global di kawasan dunia Islam.
Imperialisme Modern dan Kapitalisme Global
Jika dicermati lebih dalam, akar persoalan Selat Hormuz tidak dipandang hanya konflik keamanan laut atau ketegangan dua negara. Ini adalah gambaran nyata bagaimana dunia saat ini dikendalikan logika kapitalisme dan hegemoni kekuatan besar.
Kapitalisme menjadikan kepentingan ekonomi sebagai orientasi utama negara. Negara adidaya akan berusaha menguasai sumber energi, jalur perdagangan, dan kawasan strategis demi menjaga dominasi ekonominya. Dalam sistem ini, kekuatan militer sering digunakan untuk melindungi kepentingan korporasi dan stabilitas pasar global.
Oleh karena itu, slogan “menjaga keamanan dunia” sering kali hanyalah wajah halus dari imperialisme modern. Penjajahan hari ini memang tidak selalu berbentuk pendudukan langsung, tetapi melalui kontrol politik, tekanan ekonomi, dominasi militer, dan pengaruh strategis atas wilayah penting dunia.
Selat Hormuz menjadi contoh nyata bagaimana negeri-negeri muslim berada dalam pusaran perebutan kepentingan negara besar. Kawasan umat dijadikan jalur vital ekonomi dunia, tetapi umat Islam sendiri tidak memiliki kekuatan politik independen untuk mengelolanya secara mandiri.
Lebih parah lagi, negeri-negeri muslim saat ini tercerai-berai dalam sistem negara bangsa yang lemah dan saling bergantung kepada kekuatan asing. Akibatnya, kawasan strategis umat mudah diintervensi oleh negara adidaya atas nama stabilitas dan keamanan.
Kondisi ini merupakan warisan panjang kolonialisme Barat yang sengaja memecah dunia Islam menjadi banyak negara kecil agar mudah dikendalikan. Ketika umat tidak lagi memiliki kepemimpinan politik tunggal yang menyatukan umat, maka kekuatan asing leluasa memainkan pengaruh di negeri-negeri muslim.
Akhirnya, negeri-negeri muslim hanya menjadi objek permainan geopolitik negara adidaya. Sumber daya umat dikuasai asing, jalur strategisnya dijaga kekuatan luar, bahkan keamanan kawasannya pun ditentukan negara adidaya.
Kedaulatan Umat Tidak Boleh Dikuasai Asing
Islam memandang bahwa kaum muslim adalah satu umat yang wajib dijaga kehormatan, wilayah, dan kekayaannya. Dalam pandangan Islam, tidak dibenarkan negara asing mendominasi wilayah strategis kaum muslim demi kepentingannya sendiri.
Islam juga menolak imperialisme dalam seluruh bentuknya, baik penjajahan militer, dominasi ekonomi, maupun hegemoni politik. Rasulullah membangun negara Islam bukan untuk tunduk kepada kekuatan global, tetapi sebagai institusi yang menjaga kedaulatan umat dan mengatur urusan manusia dengan hukum Allah.
Dalam sistem Islam, jalur strategis dan sumber daya vital merupakan bagian dari kemaslahatan umum yang wajib dilindungi negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan korporasi global atau negara asing. Terkait Selat Hormuz, sejatinya menunjukkan dampak besar dari absennya sistem Islam dalam kehidupan global. Ketika dunia Islam tidak memiliki kepemimpinan politik yang menyatukan umat, maka wilayah strategis kaum muslim akan terus menjadi arena perebutan pengaruh negara besar.
Islam menawarkan konsep kepemimpinan yang mandiri, berdaulat, dan bebas dari tekanan kekuatan kapitalisme global. Dengan penerapan syariat secara menyeluruh, negara akan menjaga wilayah umat berdasarkan akidah Islam, bukan berdasarkan kepentingan pasar internasional.
Dengan demikian, problem Selat Hormuz bukan sekadar konflik keamanan maritim, melainkan cermin rapuhnya dunia Islam akibat dominasi sistem kapitalisme dan absennya kepemimpinan Islam yang melindungi umat secara hakiki. Selama kaum muslim tidak memiliki sistem politik Islam yang independen dan menerapkan syariat secara menyeluruh, makan wilayah strategis umat akan terus berada dalam bayang-bayang hegemoni global. [CM/Na]
Views: 5
