Islam menempatkan urusan pangan sebagai salah satu kebutuhan primer publik yang wajib dipenuhi langsung oleh otoritas negara. Dalam bingkai sistem Khil4f4h, kepemimpinan seorang khalifah berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab penuh untuk menghentikan ketergantungan impor melalui strategi kemandirian yang menyeluruh.
CemerlangMedia.Com — Ketergantungan pangan yang tinggi pada komoditas luar negeri kembali memicu keresahan bagi para pengusaha kecil di tingkat bawah. Kenaikan harga kedelai impor yang terpengaruh oleh naik turunnya nilai tukar dolar Amerika Serikat saat ini sangat menyulitkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Realita pahit ini dihadapi langsung oleh pengelola pabrik Tahu Gemoy Atie di Pontianak, Kalimantan Barat. Demi menjaga agar pelanggan tidak pergi, mereka terpaksa menyiasati keadaan dengan memperkecil ukuran tahu tanpa mengubah harga jual (09-06-2026).
Kondisi dilematis yang dialami oleh para perajin tahu ini mencerminkan rapuhnya sistem ketahanan pangan domestik yang terlalu bersandar pada pasokan luar negeri. Ironisnya, janji untuk mewujudkan swasembada kedelai kerap kali hanya menjadi jargon politik yang diobral saat pergantian kepemimpinan, tanpa pernah ada realisasi yang nyata di lapangan.
Akar masalah dari kegagalan sistemik ini terletak pada adopsi prinsip ekonomi kapitalistik. Dalam pandangan ini, penyediaan pangan bagi masyarakat tidak lagi dianggap sebagai kewajiban pelayanan mutlak, melainkan komoditas bisnis yang rawan dikuasai dan dimonopoli oleh perusahaan raksasa transnasional.
Ketika negara melepas tanggung jawabnya, mekanisme pasar bebas yang serakah akan selalu mengorbankan rakyat kecil dan produsen lokal. Para pedagang dibiarkan bertarung sendiri melawan ketidakpastian global tanpa adanya perlindungan harga atau subsidi bahan baku yang memadai dari pemerintah. Ketidakmampuan mengendalikan rantai pasok dalam negeri ini membuktikan bahwa kebijakan yang lahir dari sistem hari ini gagal total dalam melindungi hajat hidup orang banyak.
Sebagai jalan keluar yang mendasar, Islam menempatkan urusan pangan sebagai salah satu kebutuhan primer publik yang wajib dipenuhi langsung oleh otoritas negara. Dalam bingkai sistem Khil4f4h, kepemimpinan seorang khalifah berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab penuh untuk menghentikan ketergantungan impor melalui strategi kemandirian yang menyeluruh.
Langkah pertama dilakukan melalui program intensifikasi pertanian, yakni negara memfasilitasi para petani secara penuh. Hal ini mencakup pengembangan riset teknologi pertanian terkini, pembagian benih bermutu tinggi, hingga penyediaan sarana produksi secara gratis demi melipatgandakan hasil panen. Langkah kedua adalah ekstensifikasi, yaitu memperluas area pertanian dengan membuka lahan baru sekaligus mengoptimalkan lahan produktif yang telantar. Strategi ini berpijak pada prinsip ihya’ al-mawat (menghidupkan tanah mati), sesuai tuntunan Rasulullah saw., “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Bukhari).
Jika seluruh kebijakan pangan dirancang dengan semangat pelayanan yang adil serta bebas dari intervensi para pemburu rente, stabilitas harga komoditas akan sangat mudah dicapai. Oleh karena itu, sudah saatnya tatanan kehidupan beralih pada penerapan aturan Islam kafah di bawah naungan Khil4f4h sehingga kesejahteraan masyarakat luas dapat segera terwujud dan penderitaan para pelaku usaha kecil dapat diakhiri.
Nunung Juniarti, M. Pd.
[CM/Na]
Views: 19
