Oleh: Yulweri Vovi Safitria
Managing Editor CemerlangMedia.Com
Negara yang menerapkan aturan Islam sangat terbuka. Tidak ada pembungkaman terhadap mereka yang menasihati penguasa. Justru, ada partai politik Islam yang senantiasa berdakwah, mengingatkan penguasa agar tidak salah arah dalam mengambil keputusan.
CemerlangMedia.Com — Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Trisakti dan Esa Unggul, turun ke jalan dengan melakukan long march menuju Gedung DPR/MPR RI. Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa mengusung sejumlah tuntutan yang mereka sebut sebagai “Tritura Kembali” atau Tiga Tuntutan Rakyat, yang mencakup isu ekonomi, evaluasi kinerja pemerintah, hingga supremasi sipil (Kompas, 19-06-2026)
Alih-alih menyikapi dengan saksama, narasi yang terbangun justru bernada cemoohan. Kritik publik diperlakukan seolah-olah hanyalah komedi murahan dan diabaikan substansinya, bukan sebagai bahan pertimbangan yang patut dihargai. Mirisnya, narasi tersebut juga keluar dari lisan pemangku kebijakan yang dianggap paling berwenang mendengar kritik dan aspirasi rakyat.
Dialog Menjadi Barang Langka
Kodisi ini seolah menunjukkan paradoks demokrasi yang menyedihkan. Di satu sisi, pemerintah mengeklaim terbuka terhadap aspirasi. Akan tetapi di sisi lain, ruang diskusi akademik dan aktivisme masyarakat justru makin menyempit. Diskusi-diskusi kritis sering kali menghadapi tekanan. Tidak jarang, mereka yang berani menyuarakan kebenaran harus berhadapan dengan teror fisik atau kriminalisasi, bahkan berakhir di balik jeruji.
Ketika masyarakat menuntut evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau mempertanyakan arah ekonomi bangsa, pemerintah melakukannya sebagai bentuk pengawasan, yakni fungsi dasar warga negara sebagaimana aturan sistem demokrasi. Namun, ketika penguasa melihat tuntutan tersebut sebagai ‘serangan’ yang harus diredam, demokrasi yang dibangga-banggakan, seketika mengalami regresi yang serius.
Padahal jika berpikir secara logika, turunnya mahasiswa adalah respons atas keresahan yang mendalam terhadap kondisi bangsa, sekaligus menunjukkan bahwa di tengah banyak yang memilih diam, masih ada nalar kritis yang tajam dan menolak untuk menormalisasi situasi hari ini. Kondisi ini bukan lagi dipandang sebagai dinamika biasa, melainkan ancaman nyata bagi masa depan bangsa.
Terlebih lagi, di saat susahnya mendapat pekerjaan, rakyat kembali dihadapkan pada persoalan pemenuhan kebutuhan. Lemahnya nilai tukar rupiah telah memberikan dampak serius terhadap sejumlah kebutuhan pokok, termasuk BBM. Jika hal demikian terus dibiarkan tanpa solusi yang jelas, bukan tidak mungkin, berbagai kasus, seperti kejahatan, bundir, perceraian karena persoalan ekonomi akan terus meningkat tajam.
Sayangnya, setiap kali kritik dilayangkan, respons yang diterima bukanlah dialog. Terkadang terjadi intimidasi dan narasi bahwa suara-suara tersebut adalah ‘ancaman’ bagi stabilitas. Bahkan, pemangku kebijakan tidak segan pula mengeluarkan pernyataan yang melukai hati. Seolah-olah, kesejahteraan hanya milik orang kaya dan memiliki harta. Seolah lemahnya nilai tukar rupiah tidak berdampak terhadap rakyat, sekalipun di pedesaan.
Fakta ini seolah menunjukkan bahwa masyarakat kehilangan hak untuk kritis. Protes dianggap tabu, sementara kepatuhan tanpa syarat terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang disediakan. Padahal, setiap kebijakan yang diterapkan, dampak paling besar justru dirasakan oleh masyarakat, khususnya ekonomi menengah ke bawah.
Demokrasi ‘Tak Ramah’ Kritik
Narasi demokrasi tidak antikritik sering kali dilontarkan, apalagi ketika membutuhkan suara. Namun faktanya, setelah berkuasa, pejabatnya sering kali tidak siap untuk menerima kritik. Seolah ada ketakutan akan terungkapnya realita yang tidak sejalan dengan narasi yang diucapkan. Kebenaran dalam ruang otoritarianisme yang makin agresif, seolah dianggap sebagai musuh utama.
Lebih jauh lagi, pembungkaman bukan sekadar soal ego kekuasaan, melainkan pelindung bagi sistem kapitalisme yang makin pongah. Sistem kapitalisme telah menempatkan materi di atas segala-galanya. Kebijakan publik tidak lagi dirancang untuk merawat martabat manusia, melainkan sekadar alat produksi untuk melanggengkan akumulasi modal bagi segelintir elite.
Dalam ekosistem transaksional, kritik menjadi ancaman nyata karena berpotensi merusak ‘iklim investasi’ dan membongkar praktik rente yang selama ini disamarkan sebagai kemajuan ekonomi. Ketika nalar publik mulai menggugat kebijakan yang tidak pro-rakyat, penguasa dengan sigap menggunakan instrumen hukum dan intimidasi untuk meredamnya. Mereka takut, ketika kebenaran itu terbuka, maka ilusi kemakmuran yang dibangun di atas tumpukan utang dan eksploitasi sumber daya akan runtuh seketika.
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kemunculan sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan kampus tertentu, menimbulkan kecurigaan kalau mereka adalah orang-orang yang sengaja ‘dilahirkan’ untuk mengadu domba anak bangsa. Sebab, pemikirannya tidak sejalan dengan rakyat, bahkan terkesan mendukung semua kebijakan pemerintah yang sudah tampak jelas kerusakannya. Padahal kalau mau jujur, kritik adalah bukti bahwa nurani bangsa belum sepenuhnya tumpul.
Akhirnya, masyarakat terjebak dalam lingkaran setan—penguasa melayani pemilik modal, sementara rakyat dipaksa bungkam agar roda kapitalisme terus berputar tanpa hambatan. Ketika materi sudah menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, maka moralitas, etika, dan hak asasi manusia hanyalah aksesori yang bisa dikorbankan demi profit. Dalam sistem demokrasi, kritik yang menuntut keadilan hanyalah kebisingan yang mengganggu kenyamanan transaksi, ‘gangguan teknis’ yang harus disingkirkan dari meja perundingan ekonomi.
Kritik dalam Islam
Dalam Islam, kritik terhadap pemerintah atau muhasabah lil hukam adalah fardhu kifayah. Hal ini merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar terhadap penguasa sekaligus sebagai nasihat moral dan kontrol kekuasaan demi kemaslahatan rakyat.
Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, “Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).
Hadis di atas bukan sekadar anjuran, melainkan penegasan bahwa menyuarakan kebenaran di tengah otoritarianisme yang menindas adalah bentuk ibadah tertinggi dalam ranah sosial politik. Ketika penguasa mulai menjadikan materi sebagai tuhan baru dan mengabaikan kesejahteraan rakyat, maka diam adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai ketuhanan itu sendiri.
Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi pengekor yang buta terhadap kebijakan yang menyengsarakan. Justru sebaliknya, Islam menempatkan penguasa sebagai pelayan publik (khadimul ummah) yang posisinya harus senantiasa diawasi. Jika penguasa berpaling dari kebenaran dan menutup telinga terhadap keluh kesah rakyat, kewajiban untuk melakukan muhasabah menjadi mutlak.
Mengingatkan penguasa agar kembali ke jalan yang benar bukan berarti melakukan makar, melainkan bentuk kecintaan tertinggi kepada bangsa—sebuah upaya untuk menyelamatkan negeri dari kehancuran akibat keserakahan. Sebab, ketika keadilan telah dijual demi angka-angka pertumbuhan ekonomi yang semu, maka suara-suara di jalanan inilah yang menjadi pengingat bahwa di atas segalanya, ada pertanggungjawaban yang jauh lebih besar di hadapan Sang Pencipta.
Peran Aktivitas Dakwah
Terkait kritikan, negara yang menerapkan aturan Islam sangat terbuka. Tidak ada pembungkaman terhadap mereka yang menasihati penguasa. Justru, ada partai politik Islam yang senantiasa berdakwah, mengingatkan penguasa agar tidak salah arah dalam mengambil keputusan.
Penguasa dalam sistem Islam paham betul tanggung jawabnya terhadap rakyat. Bukan sekadar menjanjikan kesejahteraan saat sebelum menjabat. Akan tetapi, direalisasikan dalam setiap keputusan, sebab itulah tugas penguasa, yakni menjamin kesejahteraan rakyat.
Kesadaran ini berakar pada pemahaman bahwa jabatan bukanlah alat untuk menumpuk materi atau melayani kepentingan segelintir elite, melainkan sebuah amanah berat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.
Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam mengingatkan,
“Imam (penguasa) adalah laksana penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia gembalakan.” (HR Bukhari dan Muslim).
Sebagai penggembala, seorang penguasa wajib memastikan bahwa tidak ada satu pun anggota masyarakatnya yang terabaikan. Hal ini dipertegas dengan kewajiban untuk berlaku adil dan senantiasa mendengarkan nasihat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah An-Nisa ayat 58,
“…Dan (perintahkanlah) apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kalian menetapkan dengan adil.” (QS An-Nisa: 58).
Keadilan dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari kejujuran dalam menerima teguran. Seorang pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah tidak akan merasa terhina oleh kritik, justru ia akan menyambutnya sebagai cermin untuk memperbaiki diri.
Pemimpin Islam sadar bahwa kebijakan yang menyimpang dari syariat adalah awal dari kehancuran suatu negeri. Oleh karena itu, dalam sistem Islam, mengkritik penguasa yang melenceng bukanlah tindakan subversif, melainkan bentuk dukungan agar negara tetap berada di jalur kemaslahatan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Khatimah
Mengabaikan kritik sama saja dengan membiarkan kapal bangsa ini melaju menuju karang. Sudah saatnya pemerintah kembali mendengar. Bukan sebagai formalitas di ruang rapat atau ego kekuasaan, melainkan dengan tindakan nyata yang berpihak pada nasib rakyat kecil. Sebab, ketika kritik dibungkam, kebenaran tidak lantas mati. Hanya menunggu waktu untuk meledak, menjadi gelombang yang jauh lebih besar dan tidak lagi mampu dibendung oleh tembok-tembok kekuasaan manapun.
Wallahu a’lam
[CM/Na]
Views: 21
