Oleh: Rina Herlina
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com)
“Dalam sistem Islam, tidak perlu kampanye besar-besaran yang akan menghabiskan uang dalam jumlah besar. Teknis pemilihan pemimpin dibuat sesederhana mungkin sehingga dalam waktu tiga hari, pemilu sudah rampung. Pun, pemilu di dalam Islam tidak memerlukan biaya fantastis, tetapi cukup efektif menghasilkan pemimpin berkualitas.”
CemerlangMedia.Com — Viral Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sumbar telan biaya fantastis, yakni sekitar Rp350 miliar. Hal ini menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk Bawaslu RI. Pihak Bawaslu menilai, PSU seharusnya tidak perlu terjadi seandainya saja Komisi Pemilihan Umum (KPU) taat terhadap aturan (nasional.kompas.com, 18-07-2024).
Kecurangan dan ketidaktaatan pada peraturan dalam pemilu adalah sebuah keniscayaan dalam sistem kapitalisme demokrasi. Salah satu contoh kecurangannya adalah mengubah hasil pemilu setelah pemungutan suara agar yang menang sesuai dengan “pesanan” para oligarki. Bahkan, sering kali melanggar aturan-aturan yang notabene dibuat oleh mereka sendiri, seperti pada kasus anak pejabat publik yang bisa melenggang bebas mencalonkan diri menjadi cawapres, padahal menurut peraturan, usianya belum memungkinkan.
Pemimpin yang Terpilih tidak Mampu Mengubah Keadaan
Para pemimpin yang menang pemilu dalam sistem demokrasi, sejatinya sudah di-setting dan tidak akan mampu mengubah apa pun. Mau berapa kali pun bertukar pemimpin, kondisi negeri ini tetap tidak akan berubah menjadi lebih baik jika sistemnya tidak diubah. Biaya pemilu yang selalu menelan angka fantastis menjadi sebuah ironi di tengah kondisi banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Nyaris semua lini di negeri ini mengalami kemerosotan. Bahkan, pengangguran didominasi oleh gen Z yang seharusnya mereka lebih produktif dan kreatif sebagai cikal bakal generasi gemilang penerus peradaban. Faktanya, gen Z saat ini menjadi kaum lemah, baik secara moral, apalagi akidah.
Gempuran berbagai propaganda Barat berhasil menjadikan mereka remaja mageran (malas gerak), tidak kreatif, bahkan cenderung bersikap pragmatis. Hal itulah yang menjadikan generasi muda saat ini mendapat julukan generasi stroberi.
Orientasi kebijakan yang diambil oleh penguasa yang lahir dari sistem kapitalisme demokrasi tidak akan pernah pro rakyat. Apalagi tolok ukur kehidupan penganut sistem ini, berdasarkan asas manfaat semata.
Oleh karena itu, jangan pernah berharap jika berbagai kebijakannya akan mementingkan nasib rakyat, sebab mereka hanya peduli terhadap kondisinya, keluarganya, dan kelompoknya. Mereka bersedia melakukan apa saja demi kepentingannya, sekalipun harus mengorbankan nasib rakyat. Bahkan jika perlu, melanggar hukum dan peraturan yang notabene dibuat oleh mereka sendiri.
Inilah kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Berharap pemimpin yang amanah dan berpihak kepada rakyat ibarat pungguk merindukan bulan. Masyarakat menyadari betul adanya ketidakberesan dalam sistem hari ini.
Akan tetapi jika tiba masa pemilu, mereka seolah lupa bahwa berapa kali pun pemilu dilakukan jika masih dalam sistem yang sama, yakni kapitalisme demokrasi, maka hasilnya pun akan selalu sama. Pemimpin yang terpilih tidak akan pernah bisa mengubah keadaan Indonesia menjadi lebih baik. Rakyat akan tetap jadi kacung di negerinya sendiri.
Pemilihan Pemimpin dalam Islam
Pemilihan pemimpin dalam Islam tidak seperti pada sistem hari ini yang berbiaya mahal. Meski begitu, cukup efektif menghasilkan output yang berkualitas. Berikut ini adalah hal-hal yang menjadikan pemilu dalam Islam tidak menghabiskan dana fantastis.
Pertama, filosofi, tanggung jawab, dan tujuan kepemimpinan. Secara mendasar, Islam telah mendudukkan kepemimpinan sebagai amanah. Beratnya amanah ini menjadikan pemimpin tidak berani bertindak sewenang-wenang. Sandarannya jelas, yaitu kepada aturan Ilahi karena takut atas pertanggungjawaban di akhirat.
Orang yang dicalonkan menjadi pemimpin bukanlah sosok ambisius yang gila jabatan. Akan tetapi, orang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Dengan demikian, kecurangan telah dicegah sejak masih berupa niat di dalam hati. Seorang calon pemimpin yang beriman dan bertakwa akan membersihkan hatinya dari niat jahat, termasuk niat untuk berbuat curang.
Dia akan selalu menyadari tanggung jawab dari sebuah kepemimpinan. Pun, sadar bahwa tidak ada hijab antara Allah Swt. dengan doa orang-orang yang terzalimi. Oleh karena itu, rasa khawatir berbuat zalim yang dimilikinya, otomatis membuatnya menjauhi jabatan pemimpin.
Dengan demikian, orang yang menjadi pemimpin bukanlah sosok yang diliputi nafsu berkuasa (hubbu as siyadah). Akan tetapi, dia adalah orang saleh yang terus berusaha melekatkan sifat adil pada dirinya sehingga tiada satu makhluk bernyawa pun yang akan dizaliminya, meski hanya seekor hewan, misalnya.
Sang pemimpin akan selalu bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Filosofi tanggung jawab dan tujuan kepemimpinan tersebut menjadikan seorang calon pemimpin dan output pemilu dalam sistem Islam pasti berkualitas.
Praktik money politic dan suap menyuap tidak akan ada karena calon pemimpin memiliki rasa takut akan murka Allah Swt.. Hal tersebut secara otomatis mencegah dikorupsinya uang negara untuk keperluan money politic.
Calon pemimpin juga tidak membutuhkan biaya kampanye yang jorjoran, semata-mata karena kualitas dirinya sehingga tidak butuh pencitraan. Tidak pula membutuhkan dana untuk membayar tim buzzer guna memviralkan sang calon di dunia maya.
Kedua, metode baiat (metode baku dalam pengangkatan pemimpin di dalam Islam). Pembaiatan kepada seorang calon pemimpin akan dilakukan jika mendapat dukungan umat. Dukungan ini tidak mesti berupa pemilu langsung yang menghabiskan uang negara. Dukungan tersebut bisa diperoleh dari rakyat melalui metode perwakilan, yaitu rakyat memilih wakilnya, kemudian wakil umat ini (Majelis Ummah) yang memilih penguasa.
Pemilu dalam Islam pun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara langsung. Akan tetapi, pemilihan langsung bukanlah metode, melainkan teknis yang bersifat opsional (mubah). Metode bakunya tetap baiat.
Calon pemimpin yang dibaiat, dialah yang terpilih menjadi pemimpin berikutnya. Rakyat tidak akan sibuk berdebat tentang quick count, real count, dan exit poll. Perkara hitung-hitungan tersebut bukan menjadi poin krusialnya, tetapi siapakah yang dibaiat menjadi pemimpin.
Metode baiat dapat ditempuh dengan penunjukan, seperti terpilihnya Umar bin Khattab menjadi kepala negara atau bisa juga dengan teknis musyawarah oleh ahlul halli wal aqdi (tokoh masyarakat), sebagaimana pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, perwakilan rakyat yang berjumlah enam orang bermusyawarah untuk memilih pemimpin pengganti Umar bin Khattab.
Kepanitiaan kecil seperti ini tentu tidak memakan biaya mahal dibandingkan pemilihan yang dilakukan secara langsung. Namun, meski hanya enam orang, mereka adalah representasi suara rakyat karena merupakan tokoh masyarakat.
Ketiga, batas waktu pemilihan pemimpin. Batas maksimal kekosongan kepemimpinan yang ditetapkan dalam Islam adalah tiga hari. Hal ini berdasarkan dalil, yaitu ijma‘ sahabat pada pembaiatan Abu Bakar ra. yang sempurna di hari ketiga pasca meninggalnya Nabi saw. juga ketetapan Umar bin Khatab yang membatasi waktu musyawarah ahlul halli wal aqdi adalah tiga hari.
Oleh karena proses baiat harus tuntas dalam waktu tiga hari, maka otomatis waktu tersebut akan membatasi masa kampanye. Bahkan, bisa jadi tidak ada proses kampanye sama sekali
Alhasil, tidak perlu kampanye besar-besaran yang justru akan menghabiskan uang dalam jumlah besar. Teknis pemilihan dibuat sesederhana mungkin sehingga dalam waktu tiga hari, pemilu sudah rampung. Ketiga hal tersebut menjadikan pemilu di dalam Islam tidak memerlukan biaya fantastis seperti sekarang, tetapi cukup efektif menghasilkan pemimpin berkualitas. Wallahu a’lam [CM/NA]
Views: 38
