Penulis: Retno Purwaningtias, S.I.P.
Aktivis Muslimah
Gonjang-ganjing BBM hari ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan cerminan dari kelemahan sistemik. Selama ketergantungan masih menjadi fondasi, krisis serupa akan terus berulang. Sudah saatnya melihat persoalan ini secara mendasar dan mempertimbangkan solusi yang mampu menghadirkan kedaulatan dan stabilitas hakiki bagi umat.
CemerlangMedia.Com — Setiap pagi, antrean kendaraan tampak mengular di SPBU. Wajah-wajah lelah terlihat dari para pengendara yang menunggu berjam-jam demi setetes bahan bakar. Sebagian memilih bertahan, sementara yang lain menyerah dan membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
Di tengah situasi ini, masyarakat patut bertanya, benarkah kondisi energi negeri ini sedang baik-baik saja? Tentu saja pertanyaan ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang justru menahan kenaikan harga BBM di tengah gejolak global.
Kebijakan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepanjang 2026 di tengah melonjaknya harga minyak dunia menjadi sorotan. Menteri Keuangan menyatakan, harga BBM subsidi tidak akan naik meski asumsi harga minyak dunia mencapai US$100 per barel, dengan perhitungan bahwa defisit anggaran masih dapat dijaga di kisaran 2,92% terhadap PDB (bbcnews.com, 6-4-2026).
Di satu sisi, langkah tersebut diklaim sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Namun di sisi lain, realita di lapangan menunjukkan persoalan yang jauh lebih kompleks dan mengkhawatirkan. Di berbagai daerah, masyarakat justru harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM.
Bahkan, tidak sedikit yang terpaksa membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi. Sementara itu, BBM nonsubsidi mulai mengalami kenaikan, memperlihatkan bahwa tekanan pasar tetap berjalan. Kondisi ini diperparah dengan terganggunya distribusi, seperti tertahannya kapal tanker di jalur strategis global.
Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan penghematan, seperti penerapan work from home (WFH), pembatasan penggunaan kendaraan, pengurangan perjalanan dinas, hingga pemangkasan program seperti makan bergizi gratis. Langkah-langkah ini diklaim mampu menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun, pengeluaran masyarakat hingga Rp59 triliun, serta mendorong realokasi anggaran kementerian/lembaga lebih dari Rp120 triliun.
Pembatasan pembelian BBM pun diberlakukan, seperti maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat. Namun, langkah-langkah ini justru menunjukkan bahwa negara sedang berada dalam tekanan serius, bukan dalam kondisi stabil sebagaimana narasi yang dibangun.
Secara analitis, pemerintah berada dalam posisi dilematis. Jika harga BBM dinaikkan, dampaknya langsung terasa, seperti inflasi meningkat, biaya transportasi naik, dan potensi gejolak sosial membesar. Namun jika harga ditahan, defisit APBN akan melebar dan beban fiskal makin berat.
Bahkan, sebelum kenaikan terjadi, antrean panjang sudah menjadi fenomena. Ini menunjukkan bahwa krisis bukan sekadar potensi, melainkan sudah mulai nyata. Para analis, memperkirakan kemampuan fiskal hanya mampu menahan kondisi ini dalam jangka pendek, bahkan mungkin hanya beberapa minggu, sebagaimana yang diberitakan (BBCNewsIndonesia, 6-4-2026).
Akar persoalannya terletak pada posisi Indonesia sebagai negara net importir minyak. Ketergantungan pada pasokan luar negeri membuat kebijakan energi domestik sangat rentan terhadap gejolak global. Ketika terjadi konflik di kawasan produsen minyak dunia, yang berdampak pada jalur vital seperti Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 20% pasokan energi dunia, maka harga dan distribusi langsung terganggu. Dampaknya pun menjalar hingga ke dalam negeri.
Konsekuensi Logis Kapitalisme
Dalam kerangka sistem kapitalisme global, kondisi ini sejatinya bukan sesuatu yang anomali, melainkan konsekuensi logis. Kapitalisme menempatkan sumber daya alam, termasuk energi sebagai komoditas ekonomi yang diperdagangkan untuk meraih keuntungan, bukan sebagai kebutuhan publik yang wajib dijamin negara. Mekanisme pasar bebas membuat harga BBM sangat ditentukan oleh spekulasi, konflik geopolitik, dan kepentingan korporasi besar.
Negara-negara berkembang seperti Indonesia akhirnya berada pada posisi lemah karena tidak memiliki kontrol penuh atas rantai pasok energi. Ketergantungan pada impor, fluktuasi nilai tukar, serta tekanan lembaga keuangan global makin mengunci ruang gerak negara. Dalam sistem ini, rakyat kerap menjadi pihak yang paling terdampak, sementara keuntungan justru mengalir kepada pemilik modal dan aktor global.
Kondisi ini menggambarkan rapuhnya sistem ekonomi yang bergantung pada impor komoditas strategis. Negara tidak memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya vitalnya. Akibatnya, setiap gejolak global, selalu berimbas langsung pada kehidupan rakyat. Rakyatlah yang akhirnya menanggung beban, baik dalam bentuk kesulitan akses maupun kenaikan harga.
Pandangan Islam
Dalam perspektif Islam, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem pengelolaan sumber daya dan struktur politik yang menaunginya. Kemandirian energi, termasuk BBM tidak akan terwujud dalam sistem yang terfragmentasi dan bergantung pada kekuatan global. Islam menawarkan solusi melalui persatuan negeri-negeri muslim dalam satu kepemimpinan, yakni Khil4f4h.
Islam telah menetapkan bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan milik umum yang tidak boleh dikuasai segelintir pihak. Rasulullah bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud).
Para ulama menjelaskan bahwa “api” dalam hadis ini mencakup energi, termasuk minyak dan gas sehingga pengelolaannya wajib untuk kemaslahatan seluruh umat, bukan kepentingan korporasi atau individu. Dengan penyatuan ini, potensi sumber daya alam yang melimpah di dunia Islam, terutama minyak di kawasan Timur Tengah akan dikelola secara kolektif dan didistribusikan untuk seluruh wilayah. Tidak ada lagi ketergantungan pada pasar global yang dikendalikan kepentingan negara-negara besar. Energi menjadi milik umat dan dikelola untuk kemaslahatan mereka.
Kemandirian ini akan melahirkan kekuatan politik dan ekonomi yang stabil. Negara tidak mudah ditekan oleh gejolak global karena memiliki kontrol penuh atas sumber daya strategisnya. Bahkan, dengan potensi yang ada, Khil4f4h berpeluang menjadi kekuatan adidaya yang mandiri dan berpengaruh.
Islam juga menekankan tanggung jawab dalam penggunaan energi. Pemanfaatan BBM tidak dilakukan secara boros, melainkan sesuai kebutuhan dan aturan syariat. Penghematan dilakukan secara proporsional, bukan dengan mengorbankan pelayanan publik atau kewajiban negara. Di saat yang sama, negara juga akan mengembangkan sumber energi alternatif seperti nuklir dan teknologi lainnya demi memastikan keberlanjutan energi.
Dengan demikian, gonjang-ganjing BBM hari ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan cerminan dari kelemahan sistemik. Selama ketergantungan masih menjadi fondasi, krisis serupa akan terus berulang. Sudah saatnya melihat persoalan ini secara mendasar dan mempertimbangkan solusi yang mampu menghadirkan kedaulatan dan stabilitas hakiki bagi umat.
Wallahu a’lam bisshawab. [CM/Na]
Views: 16
