Penulis: Atiqoh Shamila
Negara memiliki sumber anggaran yang banyak dan beragam, di antaranya adalah dari sumber daya alam. SDA dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang seperti dalam sistem kapitalisme. Penguasa yang menjalankan roda pemerintahan pun adalah pribadi-pribadi yang amanah. Mereka yakin bahwa kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.
CemerlangMedia.Com — Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), presiden secara resmi meluncurkan sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Program-program tersebut meliputi pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah, khususnya di daerah tertinggal untuk mewujudkan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Program ini akan segera dilaksanakan setelah acara seremonial groundbreaking yang digelar secara serentak pada hari Jumat ini (Tirto.id, 02-05-2025).
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan untuk para guru dalam bentuk insentif sebagai apresiasi dan penghargaan atas peran penting mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Program Bantuan Dana Pendidikan ini ditujukan bagi guru yang belum tuntas jenjang sarjananya (S1) atau setara diploma (D4). Terdapat 12 ribu kuota tersedia bagi guru yang beruntung. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti
Sementara itu, guru non-Aparatur Sipil Negara atau guru honorer belum tersertifikasi akan mendapatkan kucuran dana transfer langsung atau cash transfer dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkannya saat peringatan Hardiknas di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat (kompas.com, 02-05-2025).
Potret Buram Dunia Pendidikan
Selama ini, realita penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih menghadapi seabrek masalah yang cukup kompleks, baik dari segi sarana maupun prasarana. Salah satu persoalan yang sering mencuat adalah kondisi fisik bangunan sekolah yang jauh dari kata layak.
Di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil masih ada sekolah-sekolah dengan bangunan yang hancur, atap yang bocor, lantai yang retak, bahkan minim air bersih, dan sanitasi yang buruk. Hal ini akibat dari rendahnya anggaran pendidikan, ditambah lagi masih dikorupsi sehingga sarana dan prasarana yang ada menyesuaikan dengan anggaran yang minim. Kondisi ini tentu sangat tidak mendukung proses belajar-mengajar yang optimal, bahkan dapat membahayakan keselamatan siswa dan guru.
Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik tidak luput dari masalah. Kesejahteraan guru, khususnya honorer masih tidak memadai. Banyak guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun hanya menerima upah yang sangat minim, bahkan di bawah upah minimum regional.
Hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup guru, tetapi juga berpengaruh pada semangat mengajar dan kualitas pendidikan itu sendiri. Sementara guru merupakan aktor utama penetas generasi unggul. Jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, tentu sulit berharap adanya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Inilah potret buram pendidikan Indonesia yang tidak akan pernah tuntas jika semua permasalahannya diselesaikan secara parsial. Harus ada solusi mengakar yang mampu mengatasi permasalahan utama yang membelenggu umat ini.
Dampak Kapitalisme
Problematika pokoknya adalah diterapkannya sistem pendidikan yang berasaskan kapitalisme, yaitu sistem yang menjauhkan manusia dari agama. Dalam kapitalisme, peran negara dalam pendidikan sangatlah minim, maka sangat kecil kemungkinannya negara akan membuat perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kapitalisasi pendidikan menyebabkan negara berlepas tangan dari hal ini. Negara hanya mencukupkan apa yang telah disediakan oleh swasta sehingga subsidi sarana dan prasarana pun minimalis sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Dalam hal anggaran, sistem ekonomi kapitalisme menyebabkan negara kesulitan menyediakan anggaran, bahkan menjadikan utang sebagai jalan keluar untuk memperoleh anggaran pembangunan. Wajar jika dari tahun ke tahun, utang negara kian membengkak.
Ironinya, anggaran pendidikan yang minim ini pun masih dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan modus operandi yang bermacam-macam, di antaranya laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelembungan dana (mark up), penyunatan anggaran, dan lain-lain. Bahkan, Indonesia Corruption Watch mengungkapkan tren kasus korupsi antara 2016—2021 dalam sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi di Indonesia. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Pendidikan dalam Islam
Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah bidang strategis yang mempunyai kontribusi besar terhadap kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Islam mewajibkan negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pendidikan dengan gratis dan berkualitas tinggi. Para pengajarnya pun dijamin kesejahteraannya oleh negara sehingga mereka fokus bagaimana mencetak generasi yang berkarakter mulia dan mumpuni di bidangnya.
Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedkit. Namun, sistem ekonomi Islam mampu memenuhi semuanya, baik sarana dan prasarananya maupun memberikan penghargaan yang tinggi terhadap para guru atau pendidik.
Negara memiliki sumber anggaran yang banyak dan beragam, di antaranya sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang seperti dalam sistem kapitalisme. Penguasa yang menjalankan roda pemerintahan pun adalah pribadi-pribadi yang amanah, yang yakin bahwa kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.
Dengan demikian, karut marut sistem pendidikan akan tuntas jika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh, baik dari sistem ekonominya, pemerintahannya, politiknya, sosio-budayanya, sanksi hukumnya dan sistem pendidikannya. Semua bersinergi untuk menciptakan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Wallahu a’lam bisshawab [CM/Na]
