Oleh: Siti Rima Sarinah
Dalam Islam, pembangunan infrastruktur jelas ditujukan untuk kemaslahatan rakyat dengan menggunakan ahli dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara. Pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah negara, baik di kota maupun di desa.
CemerlangMedia.Com — Proyek pembangunan kantor pemerintahan baru Kota Bogor yang ditargetkan oleh Bima Arya selaku Walikota Bogor diperkirakan akan rampung dalam 2—3 tahun atau sekitar 2028. Perpindahan kantor pemerintahan Kota Bogor yang berlokasi di Kelurahan Katulampa ini, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pembangunan kantor baru ini dibangun di lahan seluas 6 hektare hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke pemerintah pusat untuk mendukung proyek ini.
Alasan utama di balik pembangunan kantor Pemkot Bogor baru adalah penyebaran kantor-kantor operasi perangkat daerah (OPD) yang terlalu banyak dan tersebar di tengah pemukiman. Pemkot berharap, pembangunan ini dapat mengintegrasikan kantor-kantor operasi perangkat daerah (OPD) dalam satu kawasan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Sebanyak 18 dinas direncanakan akan beroperasi di kantor balai kota baru yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik (borneonews.co.id, 28-09-2024).
Tidak dimungkiri, setiap proyek pembangunan yang menjadi gawean pemerintah menggelontorkan dana dengan nilai yang sangat fantastis. Wajar apabila muncul pertanyaan terkait urgensi proyek pembangunan kantor Pemkot Bogor ini. Walaupun sudah dikemukakan alasannya adalah untuk memudahkan masyarakat, tetapi benarkah demikian? Seharusnya alokasi dana yang begitu besar bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas, seperti pembangunan gedung sekolah, jalan, jembatan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.
Siapa yang Diuntungkan?
Pemerintah terkesan memaksa diri untuk melaksanakan proyek pembangunan pemkot ini dan menutup mata dengan kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, padahal gedung yang lama masih bisa dipergunakan dan masih layak. Oleh karenanya, proyek pembangunan ini tidak menjadi sesuatu yang urgen. Fakta ini jelas membuktikan bahwa ada pihak-pihak yang sangat diuntungkan dalam proyek ini, siapa lagi kalau bukan pihak swasta yang menang tender untuk membangun proyek tersebut.
Masifnya pembangunan infrastruktur yang selalu digaungkan untuk kepentingan rakyat, nyatanya hanya untuk memberikan karpet merah bagi pihak swasta/pengusaha untuk meraup cuan. Pembangunan tol yang katanya untuk rakyat, faktanya rakyat harus membayar jika ingin menggunakan fasilitas tersebut. Bahkan nyaris, manfaat proyek infrastruktur tidak dirasakan oleh rakyat, kecuali hanya segelintir orang dari kalangan tertentu. Anehnya, pemerintah justru dengan setulus hati memperjuangkan agar proyek-proyek komersial tersebut bisa terlaksana.
Inilah potret penguasa dalam sistem kapitalisme yang menjadikan negara sebagai regulator dan leluasa memberikan proyek pembangunan kepada pihak swasta. Inilah hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha dan penguasa yang berkolaborasi untuk meraih kepentingan bersama. Lagi-lagi, rakyatlah yang akan menjadi tumbal kerja sama antara penguasa dan pengusaha ini.
Pembangunan Infrastruktur dalam Islam
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memandang pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar peradaban. Sebab, kemajuan sebuah negara tidak lepas dari pembangunan infrastrukturnya sehingga penyediaan pelayanan untuk masyarakat dan aktivitas ekonomi yang akan menghantarkan pada terwujudnya kesejahteraan sangat tergantung pada fasilitas infrastruktur yang ada. Pembangunan infrastruktur ini menjadi bagian dari peran penting negara secara independen memfasilitasinya, tanpa harus tergantung pada pihak lain.
Dalam Islam, pembangunan infrastruktur jelas ditujukan untuk kemaslahatan rakyat dengan menggunakan ahli dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara. Pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah negara, baik di kota maupun di desa. Pemerataan pembangunan sesuai kebutuhan dan bisa dirasakan oleh setiap individu rakyat dengan cuma-cuma atau gratis, baik itu pendidikan, kesehatan, keamanan, jalan, dan jembatan. Semua bisa dirasakan secara adil dan merata.
Inilah potret negara yang menjalankan perannya sebagai pengurus rakyat. Negara memenuhi kebutuhan rakyat dengan maksimal karena memiliki sumber-sumber pemasukan yang tersimpan dalam baitulmal. Kekayaan umum milik rakyat dikelola negara sesuai syariat dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Semua dikelola negara sehingga tidak ada celah bagi pihak swasta, asing, dan aseng mengambil keuntungan dari setiap proyek pembangunan.
Sejarah telah membuktikan penerapan sistem Islam mampu menjadi contoh terbaik di sepanjang sejarah. Selama berabad-abad lamanya, Islam mampu mewujudkan pembangunan di semua bidang, termasuk infrastruktur. Kota Cordova di negeri Andalusia dikenal sebagai kota yang sangat Indah melebihi kota-kota Eropa pada abad 10 Masehi dan menjadi perhatian dunia. Salah satu keistimewaan Kota Cordova adalah jembatan Cordova yang letaknya ada di sungai Al-Wadi Al-Kabir, jembatan ini sangat megah dan canggih bangunannya. Dibangun saat manusia belum mengenal sarana transportasi, kecuali keledai, unta, dan kuda sehingga menjadikan jembatan ini sebagai salah satu kebanggaan peradaban Islam.
Ini menunjukkan penerapan sistem Islam dalam naungan Daulah Khil4f4h, infrastrukturnya maju pesat, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terwujud dengan mudah. Jika saat ini kita mau hidup makmur dan sejahtera, mustahil terwujud dalam sistem kapitalisme. Wallahu a’lam [CM/NA]
