Oleh: Neti Ernawati
Ibu Rumah Tangga
Keberhasilan pemerintahan dapat dicapai jika antara individu dan sistem dapat saling mendukung. Sistem yang mampu mendukung dan mewujudkan kesejahteraan yang hakiki hanyalah sistem sahih yang datang dari Zat yang Maha Mengetahui, yaitu sistem Islam.
CemerlangMedia.Com — Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada Ahad (20-10-2024) telah resmi dilantik sebagai presiden ke-8 dan wakil presiden Republik Indonesia ke-14 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen (MPR/DPR/DPD RI), Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, presiden terpilih mengungkapkan tantangan besar perjuangan bangsa, mulai dari penyelewengan anggaran, korupsi, hingga angka kemiskinan masih terlalu besar.
Presiden Prabowo menilai, Indonesia memerlukan keberanian untuk menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan dengan digitalisasi. Dengan begitu, maka korupsi dapat dikurangi secara signifikan. Begitu juga dalam usaha mencapai kesejahteraan, Indonesia harus segera mencanangkan swasembada pangan dan swasembada energi (nasional.kompas.com, 20-10-2024).
Wajah-Wajah Lama di Kabinet Baru
Awal yang baru biasanya dimulai dengan segala sesuatu yang baru, nuansa baru, orang-orang baru sehingga aura harapan baru mampu menguar. Namun ternyata, tidak demikian dengan kabinet yang dinamakan Kabinet Merah Putih ini. Masih tampak wajah-wajah lama, seperti Sri Mulyani yang kembali menjabat sebagai menteri keuangan. Bahkan, seperti diketahui, terdapat sekitar 22 wajah lama di kementerian baru tersebut.
Tatanan pemerintahan, pejabat-pejabat, dan sistem pemerintahan yang tidak baru, mungkinkah mampu diubah oleh pemimpin baru? Sebab biasanya, orang lama akan cenderung mengikuti alur atau pola lama yang telah ada, nir perubahan. Hal ini dapat dilihat ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bertujuan memusatkan pendapatan negara dari sektor pajak, non-pajak, dan bea cukai melalui satu pintu. Lantaran belum mengantongi persetujuan dari Sri Mulyani Indrawati selaku menteri keuangan, rencana tersebut pun mengalami penangguhan (Liputan6.com, 20-10-2024).
Di sisi lain, presiden telah dengan jelas mengakui keberhasilan pemerintahan sebelumnya yang menurutnya perlu untuk dilanjutkan dan ditingkatkan. Hal ini menjadi sinyal bahwa arah pengelolaan negara akan cenderung mengikuti alur pemerintahan lama. Meskipun ada permasalahan yang disoroti oleh presiden tentang kurang piawainya negara dalam mengurus kekayaan, adanya kebocoran, penyelewengan, dan korupsi, tetapi masalah itu pun bisa saja hanya menjadi lagu lama yang berulang kali dinyanyikan oleh pemimpin-pemimpin dalam setiap pidato. Sebab kenyataannya, kasus tersebut menjadi makin parah pada praktik kepemimpinannya.
Kapitalisme Tidak Melahirkan Pengurus Negara yang Baik
Anggapan bahwasanya keberhasilan suatu pemerintahan bergantung pada individu pemimpin adalah sesuatu yang keliru dan perlu dikaji ulang. Sistem yang masih sama, apalagi didukung orang-orang yang mayoritas sama akan sangat sulit diubah. Pasalnya, sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan ini adalah sistem yang cacat, rusak, dan merusak. Berbagai problem di dunia yang muncul saat ini adalah akibat buruk dari penerapan sistem demokrasi.
Individu yang tamak dan mengejar keuntungan adalah imbas dari terjangkit pemikiran kapitalisme. Meski pemerintah selalu menyuarakan mereka tulus mengurus rakyat dan segala yang dilakukan demi kesejahteraan rakyat, sejatinya dalam sistem kapitalisme, keuntungan, harta atau materilah yang menjadi tujuan.
Demokrasi menjadikan kebijakan pemerintahan ditentukan menurut suara terbanyak, tidak disesuaikan dengan baik buruknya suatu kebijakan. Di sinilah tampak cacatnya demokrasi. Ketika individu-individu yang sudah terkontaminasi pemikiran kapitalisme tadi menduduki pemerintahan, kemudian menyuarakan aspirasinya, lalu aspirasi itu mencapai mufakat karena didukung suara terbanyak, maka lancarlah kebijakan tersebut untuk dijalankan, padahal belum tentu bernilai baik untuk semua rakyat.
Sistem demokrasi dengan asas suara terbanyak juga sering menimbulkan perpecahan dan persaingan. Tidak sedikit pejabat yang kemudian saling berkelompok karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Ada pula yang kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Mereka menjadi lupa pada amanahnya sebagai wakil rakyat.
Sistem Islam Kunci Keberhasilan Pemerintahan
Keberhasilan pemerintahan dapat dicapai jika antara individu dan sistem dapat saling mendukung. Sistem yang mampu mendukung dan mewujudkan kesejahteraan yang hakiki hanyalah sistem sahih yang datang dari Zat yang Maha Mengetahui, yaitu sistem Islam.
Sistem Islam adalah tata aturan yang paling sempurna dari Allah yang Maha Sempurna. Penerapan aturan Islam mampu mengatasi segala problematika dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Tata aturan Islam mampu mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, juga keadilan, tidak hanya untuk umat muslim saja, tetapi untuk seluruh umat di dunia.
Dalam sistem Islam, kedaulatan ada di tangan syarak (Allah Swt.), sedangkan kekuasaan ada di tangan umat. Penguasa tidak dipilih untuk menetapkan hukum, tetapi untuk menjadi wakil umat dalam menjalankan hukum Islam. Tugas penguasa negara adalah untuk melaksanakan sistem Islam secara kafah dalam menjalankan perannya sebagai raain dan junnah bagi rakyatnya.
Penguasa menggunakan konstitusi dan UU Islam yang berasal dari hukum syarak dalam me-riayah umat. Ini karena sumber hukum yang dipakai adalah hukum Allah, maka kesewenangan penguasa akan mampu dihindari. Dengan mekanisme sistem Islam inilah harapan kehidupan yang lebih baik dan keberkahan akan mampu diwujudkan. Wallahu a’lam bisshawwab. [CM/NA]