Oleh: Hanimatul Umah
Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com
Negara memiliki wewenang mengatur sumber daya alam untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat sehingga dapat membuka seluas-luasnya lapangan kerja di berbagai sektor. Islam melarang kepemilikan umum dan negara dimiliki oleh sekelompok pemodal atau pribadi sehingga negara tidak berutang/defisit anggaran. Islam juga mengatur mekanisme ekspor dan impor barang. Tujuannya menjaga kedaulatan dan kemandirian ekonomi sehingga tidak diintervensi asing.
CemerlangMedia.Com — Ketersediaan lapangan kerja di negeri ini sangat minim, tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Krisis ekonomi dan lemahnya daya beli sebagai dampak dari PHK turut berperan terjadinya pengangguran massal, padahal ke depannya jumlah lulusan baru akan terus bertambah.
Dilansir dari media daring, laporan IMF menyebutkan Indonesia termasuk negara tertinggi tingkat pengangguran di Asia Tenggara yakni 5.2 %. Pengangguran terdiri dari lulusan SMA 2.51 juta orang, lulusan sarjana 842.378 orang dan lulusan Diploma 170.527 orang pada 2024 (CNBC Indonesia, 1-5-2025).
Dampak Sistem Ekonomi Kapitalisme
Memilukan! Generasi muda yang seharusnya berkarya, kini banyak bernasib buruk. Mereka siap bekerja, tetapi kemungkinan mendapat peluang kerja sangatlah kecil, bahkan tidak ada. Ini disebabkan oleh banyak faktor, misalnya krisis ekonomi global yang makin tidak menentu membawa pengaruh di dalam negeri sehingga perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Diperparah, baru-baru ini kebijakan kenaikan tarif impor oleh negara adidaya (AS) membuat Indonesia menjadi makin lemah dari sisi pendapatan negara.
Di samping itu, skill seseorang sering kali tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan, seperti lulusan sarjana (S1), tetapi lowongan kerja untuk pramukantor. Pada akhirnya, banyak lulusan sarjana harus banting setir demi memperoleh penghasilan. Gelar sarjana kini tidak lagi sebagai senjata di saat sulitnya mencapai pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya. Hal tersebut kemudian akan berpengaruh pula pada gaji yang diperoleh.
Penyebab fatal lainnya adalah regulasi kapitalistik. Negara sebatas regulator saja dan memberikan hak pengelolaan kepada swasta dalam membuka lapangan pekerjaan. Korporasi pun membuka investasi asing seluas-luasnya dalam mengelola sumber daya alam (SDA) sehingga peran utama dan pengendalinya adalah asing dan swasta. Jelaslah ini dampak dari abainya negara kepada rakyat yang tidak memiliki daya dan dana.
Sistem ekonomi kapitalistik, seperti transaksi non riil dan riba menghasilkan persaingan ekonomi yang tidak sehat berakibat pada meningkatnya suku bunga, menghambat daya tarik investasi, memperlemah produktivitas karena masyarakat lebih memilih menabung uangnya ketimbang pengembangan usaha riil. Itu semua menjadi pemicu tingginya angka pengangguran.
Kapitalisme terbukti gagal memajukan perekonomian suatu bangsa. Negara dalam sistem kapitalisme pun luput dari tanggung jawab menyejahterakan rakyat. Lebih miris lagi, negara ini justru mengimpor tenaga kerja asing sehingga derasnya angka pengangguran tidak terbendung dan menimbulkan kemiskinan ekstrem yang sangat ditakuti generasi.
Islam Datang Membawa Solusi
Islam bukan hanya mengatur ibadah, tetapi sebagai mabda (ideologi). Di dalamnya mengatur seluruh sendi kehidupan. Islam mampu memecahkan problematika kehidupan, termasuk menghentikan laju pengangguran. Hal penting yang harus diterapkan antara lain:
Pertama, negara menerapkan sistem ekonomi Islam. Dalam bermuamalah, Islam melarang transaksi ribawi dan pengembangan kekayaan yang sifatnya nonriil, seperti investasi saham, dan lainnya. Negara fokus mengembangkan bidang pertanian, perdagangan, dan lainnya. Firman Allah dalam QS Al-Baqarah: 275, “Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
Kedua, pengaturan non ekonomi, yaitu pemberian bantuan yang bersumber dari pendapatan negara melalui pos zakat, infak, sedekah, fa’i, kharaj, dan lainnya untuk menyejahterakan rakyat, termasuk meningkatkan skill dan upgrading SDM (sumber daya manusia). Sesuai firman Allah Swt., “… Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS Al-Hasyr: 7).
Ketiga, politik pemerintahan Islam. Negara memiliki wewenang mengatur sumber daya alam untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat sehingga dapat membuka seluas-luasnya lapangan kerja di berbagai sektor. Islam melarang kepemilikan umum dan negara dimiliki oleh sekelompok pemodal atau pribadi sehingga negara tidak berutang/defisit anggaran. Islam juga mengatur mekanisme ekspor dan impor barang. Tujuannya menjaga kedaulatan dan kemandirian ekonomi sehingga tidak diintervensi asing.
Keempat, negara memiliki sistem pendidikan yang berkualitas untuk menyiapkan SDM agar memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tinggi. Membekali dengan akidah Islam dan ketakwaan sebagai dasar untuk membentuk pribadi yang luhur.
Penutup
Sudah seharusnya sistem kapitalisme diganti dengan Islam. Sebagai kepala negara, khalifah bertanggung jawab meriayah serta mengarahkan umat tentang pentingnya peran ayah yang wajib bekerja sebagai bentuk tanggung jawab dalam keluarga. Tidak mewajibkan bekerja bagi wanita karena akan memperkecil peluang bagi laki-laki—kewajiban yang harus ditunaikan—.
Semua kebijakan mengatasi pengangguran berjalan di atas rel syariat Islam dan mabda Islam. Hanya dalam bingkai Khil4f4h, penerapan tersebut dapat dilaksanakan. Sabda Rasulullah saw., “Kullukum raa’in, wakullukum mas’ulun an ra’iyyatihi (Setiap kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban setiap apa yang dipimpinnya).” (HR Imam Bukhari).
Wallahu a’lam. [CM/Na]
