#30HMBCM
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
CemerlangMedia.Com — Yasika Aulia Ramadhani mendadak viral, bukan hanya karena ia adalah anak sulung dari Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud yang juga politisi partai Gerindra. Namun, ia adalah gadis berusia 20 tahun dengan profesi sebagai Pembina Yayasan Yasika Group yang memiliki 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SulSel. Sungguh pencapaian yang luar biasa.
Perannya dianggap strategis, sebab dalam pelaksanaan, dapur-dapur MBG (SPPG) tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi warga. Akan tetapi juga mendorong perekonomian lokal karena seluruh bahan baku dipasok dari petani, peternak, dan pekebun (tribunnews.com, 18-11-2025).
Merespons berita itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak memberikan keputusan spesifik kecuali menyebut satu yayasan mitra MBG maksimal mengelola 10 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi yang sama (kompas.com, 18-11-2025).
Dadan mengatakan, BGN tidak pernah tahu siapa yang mendaftar karena SPPG dasarnya adalah profesionalisme, kelengkapan, dan kesanggupan. Siapa pun mereka, jelas menjadi pahlawan merah putih bagi Indonesia karena mereka telah membangun SPPG dan menjaga kualitas, mempercepat penyediaan sarana dan prasarana untuk sukseskan MBG untuk memenuhi hak anak-anak Indonesia. Dadan mengatakan, tanpa kemitraan pembangunan SPPG akan lambat, apalagi jika hanya menggunakan uang pemerintah saja.
Saat ini, sudah ada 15.267 SPPG, 100 persen itu dibangun dengan kemitraan. Untuk itu, BGN sudah membuat aplikasi aduan baru terkait penyalahgunaan SPPG oleh oknum-oknum tertentu di berbagai wilayah, yaitu Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 yang akan melayani aduan tentang Program MBG selama 24 jam. Seluruh operatornya merupakan pegawai BGN yang telah dididik untuk memahami konsep tentang makan bergizi sehingga isu apa pun yang ditanyakan oleh masyarakat dapat segera tertangani dan akan diteruskan laporannya dengan baik.
Lingkaran Kemitraan Berputar Pada Pemilik Modal Saja
Sejak awal dirilis, Program MBG ini sudah tercium kuat aroma kapitalisme dengan ciri melibatkan sejumlah pemodal besar dalam sebuah proyek, baik dalam maupun luar negeri. Mulai dari investasi Cinasenilai US$10,07 M (Rp157 triliun) dan bantuan dana untuk program MBG. Inisiasi Kadin dengan kerjasama 20 perusahaan dari dua negara di bidang manufaktur, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan.
Menteri BUMN Erick Thohir pun menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi, antara lain BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjalin berkomitmen dengan 211 perusahaan untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging. Dan yang terakhir, para vendor katering turut berebut proyek basah membangun SPPG.
Inilah mega proyek atas nama Program Makan Gratis. Meski dibalut dengan penyediaan makanan bergizi, bertujuan sebagai pemenuhan hak anak Indoneisa dan penghapusan angka stunting, tetapi fakta di lapangan hanya mampu dijalankan oleh mereka yang memiliki jaringan koneksi pejabat dan bermodal besar.
Pembuktian yang lain bahwa MBG ini adalah proyek bukan semata apa yang diucapkan secara arogan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, bahwa ‘tidak diperlukan ahli gizi’, tetapi modal yang besar. Tercatat, untuk satu pembuatan dapur MBG (SSPG) berkisar antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar, dengan rata-rata perkiraan modal di angka Rp700 juta hingga Rp1 miliar.
Besaran modal ini sangat tergantung pada faktor-faktor, seperti renovasi gedung, pembangunan baru, pembelian peralatan masak skala besar hingga manajemen rantai pasok. Menteri UMKM Maman Abdurrahman pun mengatakan, membuka dapur MBG bukanlah bisnis dengan modal kecil. Besarnya modal sangat bergantung pada kualitas dapur dan lokasi operasionalnya. Calon mitra juga harus memiliki komitmen berkelanjutan dalam hal pendanaan, fasilitas, dan sumber daya manusia, serta memiliki visi yang sejalan dengan BGN untuk menciptakan masyarakat sehat (suara.com, 25-9-2025).
Itulah mengapa pemerintah harus bermitra dengan pengusaha dengan profil riil pengusaha, sebab negara minim pendanaan. Anggaran pendidikan pun dari APBN harus bersedia “berbagi” dengan dana MBG. Yang makin meyakinkan bahwa MBG ini proyek ambisius para pengusaha yang mengatas namakan negara adalah upaya pemerintah memelihara rantai pasok makanan. Salah satunya kebutuhan daging dan telur ayam.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengadakan kajian guna membiayai peternak ayam petelur dan pedaging seluruh Indonesia agar kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG bisa terpenuhi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang, besaran anggaran yang disiapkan Rp 20 triliun.
Proyek ini, menurut Nanik dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang akan melibatkan BUMN dari hulu dan peternakan kecil di hilir. Pembangunannya akan dimulai pada Januari 2026 dan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyejahterakan peternak serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Slogannya selalu sama dan berulang, “untuk ketahanan pangan nasional”, “akan membuka lapangan pekerjaan yang luas”, “memajukan perekonomian lokal”, dan lainnya. Ujungnya tetap sama dan sudah bisa ditebak, ini proyek dan hanya berputar pada mereka yang memiliki modal besar saja sekaligus berada di dalam lingkaran pemangku kebijakan.
Akankah sejahtera diraih secara adil dan merata? Tentu tidak, kasus keracunan berulang terjadi justru setelah makan kenyang. Menu ala kadarnya, banyak makanan tak layak makan, selain busuk juga berbelatung yang mak-mak netizen mengeklaim jauh lebih baik makanan yang mereka masak, hingga ompreng makan yang ternyata diimpor dari Cina dan mengandung minyak babi.
Meski Presiden Prabowo mengeklaim 44 juta penerima makan bergizi gratis menjadi salah satu prestasi pemberian program MBG tercepat dan terbesar di dunia mengalahkan Brazil yang butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, tetspi jangan lupa, kita bicara pengurusan negara terkait kesehatan rakyatnya. Bukan sekadar banyak dalam itungan angka. Sebab ini bukan perlombaan, melainkan jaminan sejahtera yang wajib disediakan negara tanpa batas waktu.
Sejahtera Bukan MBG
Sedari awal, banyak yang sudah menyadari bahwa Program MBG ini hanyalah janji kampanye yang terlanjur terucap, pembentukannya pun asal jadi, tanpa payung hukum memadai dan pendanaan yang solid. Demikian pula dengan orang-orang yang diberi wewenang, bukan orang yang kapable secara keilmuan. Kita semestinya segera menyadari ini, sistem aturan yang tidak selayaknya kita terima.
Dalam pandangan Islam, program MBG bukan prioritas. Meskipun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam kitab Tarikh Khalifah Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Abdil Hakam, diceritakan, ia mendirikan dapur umum untuk memastikan tidak ada seorang pun yang kelaparan di bawah pemerintahannya. Namun, kebijakan ini bukan kebijakan tambal sulam, melainkan satu bagian kecil dari kebijakan utama, yaitu ketahanan pangan.
Allah Swt. berfirman, “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS An-Nisa’: 9).
Negara wajib menjamin setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan yang layak (zero unemployment country). Sehingga mampu memenuhi gizi generasi sekaligus kebutuhan pokok lainnya seperti papan, sandang dan papan secara layak.
Negara pun wajib mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan melalui swasembada pangan tanpa bergantung impor, memastikan rantai distribusi untuk menjangkau setiap daerah, baik kota maupun desa, bahkan hingga pulau-pulau. Semua secara mandiri tanpa bergantung pada investor asing. Inilah riayah atau pengurusan negara berdasarkan syariat dan bukan proyek populis kapitalisme yang hanya fokus pada perolehan keuntungan. Sebab, sejahtera sesungguhnya bukan hanya makan kenyang bergizi. Wallahua’lam bisshawab.
(*Naskah ini tidak disunting oleh editor CemerlangMedia) [CM/Na]
Views: 36
