Kesemrawutan hidup akibat kebijakan yang tidak dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan hanya disebabkan oleh pemimpin saja, tetapi sistem yang menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, butuh reformasi sistem, yakni mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam dalam setiap sendi kehidupan.
CemerlangMedia.Com — Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu per anak setiap hari. Anggaran ini turun dari harga semula Rp15 ribu per anak per hari. Prabowo mengatakan, keputusan itu dibuat setelah melihat data keluarga menengah ke bawah yang rata-rata memiliki 3 sampai 4 anak serta keputusan ini disesuaikan dengan anggaran (29-11-2024).
Turunnya harga MBG menjadikan pemberian MBG jauh dari harapan. Target pemberian makanan bergizi seolah menjadi tidak realistis di tengah naiknya harga bahan pokok dan inflasi, di tambah ancaman kenaikan PPN tahun depan.
Penurunan anggaran MBG ini menunjukkan pemerintah memiliki sumber daya lebih sedikit dalam menyediakan makanan bergizi untuk kelompok yang membutuhkan. Kelompok ini, misalnya balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan masyarakat miskin. Dengan demikian, akan ada penurunan bantuan secara kualitas yang menyebabkan si penerima mendapatkan gizi yang tidak memadai.
Di sisi lain, penurunan anggaran berpotensi makin berkurangnya intervensi gizi yang dapat menyebabkan meningkatnya prevalensi malnutrisi, stunting, dan buruknya kesehatan masyarakat. Jika ini terjadi, kondisi negara berada pada kehancuran.
Jika keterbatasan anggaran menjadi alasan, tentu ini makin mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak benar-benar serius menangani perbaikan gizi. Sementara itu, masih banyak proyek-proyek yang sedang dilakukan dan tidak begitu bermanfaat untuk seluruh rakyat. Tentu saja, proyek tersebut menggunakan anggaran yang fantastis, sedangkan untuk program yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat sangat perhitungan.
Lagi pula, sumber daya slam (SDA) yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat nyatanya “diserahkan” kepada pihak asing atas nama investasi. Alhasil, kekayaan alam yang konon katanya melimpah tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Hal ini ibarat anak ayam mati di lumbung padi. Rakyat kekurangan makanan bergizi di tengah negara yang mempunyai potensi alam melimpah.
Inilah bentuk paradigma sistem kapitalisme. Segala kebijakan pemerintah disandarkan kepada keuntungan. Jika menguntungkan secara materi, negara akan berinvestasi secara besar-besaran. Adapun investasi dalam perbaikan gizi tidak dianggap begitu menguntungkan, bahkan bisa jadi dianggap beban anggaran, sebab hasil program ini membutuhkan jangka waktu yang lama.
Paradigma ini jauh berbeda dengan paradigma Islam. Islam membutuhkan sumber daya manusia yang kuat karena merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mewujudkan negara yang kuat dan mandiri. Oleh sebab itu, kebutuhan makanan bergizi sangat diprioritaskan untuk menopang terbentuknya kualitas generasi yang kuat fisik dan tangguh.
Di samping itu, Islam menjadikan negara sebagai raain. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan hanya generasi dan ibu hamil, tetapi seluruh rakyat yang berada dalam naungan Daulah Islam.
Oleh karena itu, seharusnya masyarakat mampu mencerna bahwa kesemrawutan hidup akibat kebijakan yang tidak dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan hanya disebabkan oleh pemimpin saja, tetapi sistem yang menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, butuh reformasi sistem, yakni mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam dalam setiap sendi kehidupan.
Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan terwujud, kemiskinan akan teratasi, dan masyarakat akan terjamin hak-haknya. Program Makan Bergizi tidak hanya diberikan sehari sekali, tetapi akan diberikan sepanjang hari, sebab Islam mempunyai berbagai macam sumber pendapatan yang telah ditetapkan oleh syarak untuk diberikan kepada rakyat. Wallahu a’lam.
Hessy Elviyah, S.S.
Bekasi, Jawa Barat [CM/NA]
