Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar rakyat, salah satunya pangan. Beras yang menjadi makanan pokok, wajib dipenuhi oleh negara dengan memastikan ketersediaannya. Selain itu, negara pun mengupayakan agar rakyat mudah mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.
CemerlangMedia.Com — Bank Dunia menyebutkan harga beras di Indonesia lebih mahal dari negara lain di ASEAN. Bahkan, harga beras dalam negeri selalu menempati posisi pertama di ASEAN. Hal ini menjadi ironi Indonesia sebagai negara agraris. Carolyn Turk sebagai perwakilan Bank Dunia Indonesia mengatakan, tingginya harga beras bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu kenaikan biaya produksi, kebijakan impor, hingga ketatnya tata niaga di sektor non tarif (20-09-2024).
Sementara itu, menurut hasil survei Pertanian Terpadu Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari Rp15.199 per hari dan per tahun hanya mencapai Rp5,2 juta. Pendapatan petani masih rendah, meskipun masyarakat membayar tinggi untuk membeli beras (20-09-2024).
Beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia yang dikonsumsi setiap hari. Kenaikan beras ini tentu saja akan memberatkan rakyat. Sayangnya, nasib petani tidak kunjung sejahtera meskipun harga beras melonjak naik. Mahalnya harga beras disebabkan adanya kenaikan biaya produksi, seperti naiknya harga pupuk, bibit unggul padi, serta BBM yang memengaruhi biaya produksi.
Di sisi lain, penyebab beras mahal karena adanya kebijakan pembatasan impor, sedangkan produksi di dalam negeri sedikit. Kondisi ini digunakan sebagai alasan bagi pemerintah untuk membuka keran impor beras, kebijakan yang akan menguntungkan pengusaha dan penguasa, tetapi menyengsarakan para petani.
Inilah buah penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan materi sebagai tujuan utama. Sistem ini hanya melayani kepentingan oligarki dan penguasa. Sementara itu, petani sebagai ujung tombak pangan dibiarkan menghadapi berbagai kesulitan yang ada. Negara abai terhadap nasib petani dan hanya berperan sebagai regulator semata.
Berbeda dengan sistem Islam. Negara bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar rakyat, salah satunya pangan. Beras yang menjadi makanan pokok, wajib dipenuhi oleh negara dengan memastikan ketersediaannya. Selain itu, negara pun mengupayakan agar rakyat mudah mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.
Di sisi lain, negara berperan untuk mendukung para petani dengan berbagai cara, seperti mengoptimalkan bidang pertanian melalui penyediaan lahan, subsidi pupuk, pengembangan bibit unggul, dan modernisasi alat-alat pendukung pertanian. Inilah bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyat, sebagaimana hadis Rasulullah saw.,
«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
“Imam/Khalifah itu laksana penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Dengan pengaturan Islam yang sempurna, maka para petani akan sejahtera serta rakyat bisa membeli beras dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, sudah saatnya kita menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (kafah) agar harga beras stabil dan petani pun untung. Wallahu a’lam bisshawab.
Mela astriana
Bekasi, Jawa Barat [CM/NA]
