CemerlangMedia.Com — Indonesia kembali terancam krisis beras. Pasokan beras di pasar tradisional ataupun pasar modern kian sekarat. Hal ini mengakibatkan harga beras melambung tinggi. Kenaikan tersebut diduga karena menjelang pemilu banyak caleg yang memborong sembako di antaranya, adalah beras.
Dilansir dari situs Panel (13-2-2024) Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium skala nasional sebesar Rp15.810 per kilogram per (13-2-2024). Sementara beras medium dibanderol seharga Rp13.870 per kilogram. Sebagai catatan, Bapanas menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp14.800—Rp13.900. HET beras medium berkisar antara Rp10.900—Rp11.800 sejak 2023.
Ironis yang terjadi di negara agraria. Seharusnya, kebutuhan pangan tidak menjadi problem jika pengelolaan dilakukan dengan tepat, meski musim hujan atau kemarau panjang. Semestinya, pasokan gabah sudah cukup tersedia ketika musim hujan datang. Ada beberapa asumsi yang menyebabkan langkanya beras di pasaran selain faktor cuaca, di antaranya:
Pertama, banyak caleg yang memborong sembako untuk serangan fajar. Dikutip dari kompas.com, banyak pedagang menuturkan, berasnya diborong caleg untuk kepentingan kampanye. Kedua, kenaikan harga dan kelangkaan beras dapat disebabkan karena naiknya biaya transformasi tol atau bahan bakar minyak (BBM).
Kenaikan harga beras yang terus melangit ini berdampak negatif terhadap masyarakat, terlebih di tengah berlangsungnya pesta rakyat, rakyat justru kian sekarat. Banyak masyarakat yang akhirnya menerima serangan fajar dengan dalih kepepet, padahal itu termasuk riswah (suap), salah satu larangan dalam kampanye dan juga diharamkan agama.
Sejauh ini pemerintah memang sudah mencari solusi. Sayangnya, dari tahun ke tahun, kenaikan sampai kelangkaan beras terus terjadi, apalagi setiap akan menghadapi bulan suci Ramadan, semua bahan pokok bisa naik bersamaan.
Satu masalah yang sepertinya sulit diselesaikan ialah dibukanya industri perumahan di lahan-lahan pertanian oleh para kapitalis. Meski bagi negara, ini menguntungkan karena pajak yang menggiurkan, tetapi berakibat makin berkurangnya lahan pertanian.
Masalah ini sejatinya memperlihatkan kelemahan negara dalam kedaulatan pangan. Negara hanya menjadi regulator, yaitu menjalankan regulasi dari para korporasi. Sedangkan rakyat menjadi korban dari regulasi tersebut.
Mahalnya harga beras menyulitkan rakyat, padahal beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Jika harga beras terus meninggi, bencana kelaparan kian niscaya terjadi.
Dalam pandangan Islam, tugas seorang pemimpin adalah mengurusi urusan umat atau masyarakat termasuk dalam hal pangan. Islam mewajibkan seorang pemimpin negara menyediakan, bahkan memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan pokoknya.
Ada beberapa hal yang akan dilakukan kepala negara untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan salah satunya beras:
Pertama, negara memaksimalkan seluruh lahan pertanian atau sawah tergarap secara maksimal dengan cara menghidupkan lahan yang mati. Kewajiban mengelola tanah oleh pemiliknya dan melarang menyewakan tanah pertanian. Kedua, negara berupaya mengembalikan fungsi lahan pertanian. Ketiga, negara juga mendukung para petani mengelola lahan pertanian, seperti menyediakan alat, pupuk, mesin, dan sarana pertanian dengan mudah dan murah. Selain itu, negara juga mendorong dan mendukung riset di perguruan tinggi atau lembaga untuk berinovasi menghasilkan benih unggul dan lainnya.
Negara juga memastikan infrastruktur publik tersedia merata, mulai dari irigasi pertanian, jalan, gudang penyimpanan, dan lainnya. Inilah gambaran pengurusan kepala negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, kepala negara yang seperti ini tidak akan ada tanpa adanya institusi negara Islam. Wallahu a’lam bisshawwab
Iim Muslimah, S.Pd. [CM/NA]
