CemerlangMedia.Com — Teknologi hari ini makin meningkat dan canggih. Berbagai aplikasi bermunculan, salah satunya TikTok. Aplikasi satu ini banyak digandrungi oleh remaja-remaja untuk hiburan yang unfaedah seperti joget-joget dan hiburan lainnya. Akan tetapi, untuk sebagian orang, ada yang memanfaatkan aplikasi ini untuk menjual barang dagangannya dan tidak sedikit dari mereka adalah pelaku UMKM yang merasa terbantu dengan aplikasi tersebut (17-09-2023).
TikTok tidak hanya menjadi platform media sosial, tetapi suatu waktu bisa digunakan sebagai e-commerce. Artinya sudah bermetamorfosis menjadi platform multiguna. Aplikasi besutan raksasa teknologi Bytedance ini telah menjadi social commerce melalui fitur TikTok Shop dan TikTok Live-nya. Pengguna dimanjakan dengan fitur transaksi perdagangan dan sekaligus berfungsi menjadi sosial media secara berbarengan.
Namun, pemerintah, belakangan ini gencar mendorong agar media sosial dan e-commerce dipisahkan karena kegiatan e-commerce seperti yang dilakukan TikTok dinilai menjadi praktik monopoli yang justru mengancam UMKM.
Jika praktik monopoli yang menjadi alasannya, lantas bagaimana dengan Gojek, Grab yang faktanya duapoli? Di sana ada dua pemain besar yang bermain di ekonomi digital serta mobilitas.
Maka, apakah rencana pelarangan itu sudah tepat? Karena kenyataannya sebagian masyarakat sebagai pelaku usaha merasakan keuntungannya, -yang sebelumnya gerai mereka sepi karena tidak ada pengunjung-. Akan tetapi, setelah menggunakan aplikasi tersebut, jualan mereka ada yang laku. Artinya mereka mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pendapatan.
Seharusnya pemerintah mengidentifikasi dengan tepat persoalan yang terjadi di lapangan sebelum membuat kebijakan. Apalagi saat ini tengah digencarkan transformasi digital, termasuk rencana digitalalisasi UMKM sehingga dibutuhkan adanya pendampingan literasi digital. Tidak bisa dimungkiri lebih dari 2 juta seller, 90% UMKM berhasil mendorong bisnis jualan mereka di TikTok. Belum lagi adanya inovasi content dan commerce bikin brand UMKM bisa punya market baru.
Tidak ayal, kebijakan pemerintah yang ingin memisahkan media sosial dan e-commerce tidak lepas dari cara pandang sistem yang keliru hari ini. Hanya melihat dari sisi negatif dan ancaman. Pemerintah seharusnya membuat regulasi yang tepat, tetapi ini mustahil jika sistem yang diterapkan masih demokrasi kapitalisme sekuler. Sebab, faktanya, penyelesaian masalah selama ini selalu gagal. Ini sekaligus membuktikan kelemahan sistem dari hasil produk manusia yang menggunakan akal semata tanpa tuntunan Ilahi.
Menanggapi hal di atas, TikTok Indonesia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pelarangan platform sosial commerce. Oleh karena rencana itu justru menghambat inovasi dan merugikan pedagang juga konsumen Indonesia. Sebab, hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang karena kehadiran sosial commerce. Adanya pemisahan sosial media dan e-commerce dalam platform yang berbeda bisa menghambat inovasi serta merugikan pedagang dan konsumen. Selayaknya pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi TikTok.
Permintaan itu sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Jika ancaman untuk UMKM menjadi salah satu alasan pemerintah maka telah terbantahkan oleh data. Karena 90% dari UMKM berhasil mendorong bisnis mereka di Tiktok. Kalau rencana pemisahan dan pelarangan ini final, maka negara mematikan pendapatan para UMKM. Sekali lagi, inilah kegagalan demokrasi kapitalisme dalam menyelesaikan masalah dan tidak bisa terbantahkan.
Berbeda dengan Islam. Sistem Islam memiliki solusi yang akurat dalam masalah perdagangan dan cara apa yang digunakan dalam perdagangan. Islam memberikan ruang perkembangan teknologi untuk memudahkan hidup manusia selama tidak bertentangan dengan hukum syarak. Artinya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Wallahu a’lam.
Dian Safitri [CM/NA]
