Permasalahan penyelenggaraan ibadah haji hanya bisa diselesaikan dengan persatuan kaum muslim dalam naungan negara yang menerapkan aturan Islam, yakni Khil4f4h Islamiah. Dengan sistem Islam, tidak ada sekat di antara negeri-negeri kaum muslim sehingga ketika melaksanakan haji, tidak perlu mengurus visa bagi negara selain Arab karena hakikatnya satu negara. Pelayanan haji pun tidak membeda-bedakan asal negara, semuanya sama.
CemerlangMedia.Com — Berbagai masalah mewarnai rangkaian Haji 2025, mulai dari layanan pemondokan, keterlambatan distribusi kartu nusuk, kesiapan Armuzna, serta standar layanan transportasi. Bahkan, ada di antara jemaah haji yang batal berangkat dikarenakan masalah visa (02-06-2025). Alhasil, ibadah haji yang seharusnya dipenuhi nuansa bahagia dan khusyuk, akhirnya dihantui dengan kesedihan dan rasa was-was.
Meskipun dalam penyelenggaraan haji dikatakan bahwa pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau syarikah. Akan tetapi, tanggung jawab sebenarnya agar seluruh jemaah haji bisa melaksanakan prosesi haji dengan maksimal ada di tangan pemerintah.
Apabila setiap tahun selalu ada masalah dalam penyelenggaraan haji, maka perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam menjamin kebutuhan jemaah. Sebab, jemaah haji sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit demi bisa menunaikan haji.
Begitu juga ada tudingan bahwa masalah haji tahun ini tidak lepas dari perubahan kebijakan pemerintah Saudi. Maka perlu ada pengkajian serius bahwa permasalahan haji ini sebenarnya bukan hanya masalah teknis, melainkan berkaitan juga dengan masalah paradigmatis.
Ibadah haji yang seharusnya dipenuhi kemudahan bagi para pelaksananya, tetapi sekarang justru sarat dengan komersialisasi yang menguntungkan pihak tertentu dan menimbulkan kesulitan bagi jemaah. Fasilitas terbaik, terjamin, dan termudah akan didapatkan bagi yang bisa merogoh kantong lebih dalam, padahal yang biasa saja, biayanya juga tidak sedikit.
Tidak semua jemaah bisa mendapatkan tempat mukim yang layak, bahkan ada yang terkatung-katung dan harus rela tidur tidak pada tempatnya. Tempat penginapan yang dekat atau jauh pun juga ditentukan besaran dana yang disiapkan. Wajar jika kemudian dirasakan ada kesenjangan di antara para jemaah terkait perolehan fasilitas selama melaksanakan haji.
Di sisi lain, permasalahan visa haji juga tidak kalah menyulitkan jemaah, mulai dari biaya pengurusan hingga banyaknya kasus penipuan yang melingkupi. Hal ini diakibatkan adanya sekat nasionalisme diantara kaum muslim saat ini. Sekat tersebut menjadikan negeri muslim selain Arab Saudi membutuhkan izin khusus ketika akan memasuki negara tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya pelaksanakan ibadah haji distandarisasi sesuai ketentuan syariat Islam, sebagaimana sejarah telah menunjukkan kegemilangan pelaksanaan ibadah haji tanpa masalah.
Permasalahan penyelenggaraan ibadah haji hanya bisa diselesaikan dengan persatuan kaum muslim dalam naungan negara yang menerapkan aturan Islam, yakni Khil4f4h Islamiah. Dengan sistem Islam, tidak ada sekat di antara negeri-negeri kaum muslim sehingga ketika melaksanakan haji, tidak perlu mengurus visa bagi negara selain Arab karena hakikatnya satu negara. Pelayanan haji pun tidak membeda-bedakan asal negara, semuanya sama.
Selain itu, kepala negara (khalifah) akan menjamin pelaksanaan salah satu rukun Islam ini agar tidak dikomersialkan. Semua akan diurus di bawah kontrol khalifah, mulai dari pendaftaran kuota haji agar benar-benar sesuai dengan kapasitas di tempat ibadah, tempat mukim, makanan, transportasi, dan sebagainya. Semua itu akan dipastikan ketersediaannya oleh khalifah dengan dibantu divisi-divisi khusus.
Masyarakat juga akan diedukasi bahwa kewajiban haji adalah sekali seumur hidup bagi yang memenuhi syarat dan kemampuan. Dari sisi pelayanan juga tidak akan ada kesenjangan. Demikianlah, ketika kepengurusan ibadah haji terpusat pada pemimpin yang berlandaskan prinsip Islam, maka akan mampu menjauhkan pelaksanaan ibadah haji yang ruwet karena kapitalisasi dan berlepas tangannya negara.
Maya Issama Feminia [CM/Na]
